Mampuhkah Otokrasi, Demokrasi Atasi Pendemi?

Oleh : Nur Saleha, S.Pd

Praktisi Pendidikan 

Belum lama ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa negara - negara yang menganut pemerintahan Otokrasi atau Oligarki lebih efektif menangani pandemi virus Corona (Covid 19).

Tito menyebut negara - negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu atau oligarki yang dikuasi sekelompok orang seperti Cina dan Vietnam, menangani (Covid-19) dengan lebih efektif karena mereka menggukan cara-cara yang keras. 

Masih menurut Tito negara penganut demokrasi lebih sulit, karena banyaknya kalangan menengah ke bawah menambah kesulitan yang ada. Kalangan tersebut sulit untuk diminta menerapkan protokol kesehatan. Mereka beralasan wabah Covid-19 adalah hoaks dan konspirasi. (cnnindonesia.com, 30/8/2020). 

Peryataan yang dilontarkan oleh Mendagri Tito Karnavian tidak lain adalah memberikan informasi bagaimana sistem negara ini berjalan. Pemerintah mencari-cari alasan agar publik memaklumi ketidakmampuan pemerintah menjalankan fungsinya mengatasi pandemi Corona (Covid 19). 

Selain itu, narasi bahwa sistem otokrasi dan oligarki lebih efektif dalam memangani masalah Covid 19, karena menghasilkan kepatuhan masyrakat sebagai persyaratan penanggulangan peanganan krisis, merupakan pernyataan yang ngawur karena tidak ada satupun negara yang benar - benar lolos dari pandemi ini. Sekalipun mereka adalah negara otokrasi seperti Cina. 

Sebagaimana yang kita ketahui, China adalah negara asal yang menyebarkan virus Corona ini. Suatu hal yang wajar jika China lebih cepat dalam hal penanganan Covid-19 karena kesigapan dan respon cepat dari pemerintahannya ketika wabah ini terjadi. Mereka melakakukan kontrol, pembatasan negara, tes massif kepada penduduknya serta menerapkan protokol  kesehatan. Selain itu pemerintahnya benar benar mengupayakan kesembuhan bagi rakyatnya. 

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mengatasi wabah Covid-19 bukan semata pemerintah benar - benar peduli terhadap rakyatnya karena negara China yang dikenal sebagai kapitalis dari Timur tidak ingin berlama-lama merugi, sebagaimana negara - negara di Eropa yang perekonomiannya hancur akibat wabah.

Jika kita melihat kondisi Indonesia di saat banyak negara menyatakan lockdown, justru negeri ini sangat santai dan longgar banyak bentuk pelanggaran ditempat umum. Sikap menyepelekan dan meremehkan ini yang menjadi pukulan bagi Indonesia. Indonesia mengalami babak belur baik dari kesehatan maupun secara ekonomi.

Ketika Indonesia diambang resesi, pemerimtah sibuk dengan penyelamatan ekonomi, hasilnya sistem kesehatan semakin parah. Di saat itu juga pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan Oligarki dibandingkan penyelamatan nyawa rakyat di masa pandemi. Kegiatan ekonomi dibuka saat rakyat belum teredukasi sempurna dengan tentang Covid-19 yang akhirnya penularan virus semakin besar karena abainya terhadap protokol kesehatan. 

Apakah sistem Otokrasi,dan demokrasi mampu tangani masalah pandemi? Otokrasi-oligarki ataupun demokraski sama-sama bermotif kepentingan segelintir orang. Sistem tersebut menciptakan ketimpangan ekonomi bagi rakyat dan menambah kezaliman bagi rakyat. 

Negeri ini dan seluruh dunia membutuhkan sistem yang terbaik bukan otokrasi, bukan pula demokrasi. Sistem yang terbaik itu adalah sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang semua hukum dan kebijakan yang dijalakan oleh negara bersumber dari Zat yang Maha Pencipta yang Maha Mengetahui. Negara menjalakan fungsinya karena ke imanan. 

Sistem Islam akan mewujudkan terselenggaranya fungsi negara secara konsisten oleh penguasanya, yakni sebagai pengayom dan penanggung jawab. Negara akan bekerja secara optimal mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, termasuk persoalan menangani krisis. Sehingga protokol kesehatan pun dijalankan rakyat dengan kesadaran karena dorongan iman sehingga kepatuhan tercipta bukan karena ketakutan terhadap sanksi yang diberikan.

Hebatnya, dalam Islam jaminan kesehatan diberikan kepada rakyat seccara adil dan merata baik Muslim maupun non-Muslim. Rakyat pun tidak dibingungkan dengan biaya, karena negara memberikannya secara murah dan berkualitas, bahkan gratis. Wallahu'alam.