Kelemahan Negara Otokrasi dan Demokrasi Dibandingkan Khilafah Tangani Pandemi



Oleh: Ummul Asminingrum, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus Corona (Covid-19). (CNNIndonesia, 3/9/2020)

Diantara alasannya adalah, Negara dengan bentuk pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang.

Selain itu kata Tito, negara Otokrasi seperti China dan Vietnam mereka menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras karena pemegang kedaulatan bukan rakyat, bukan demokrasi,” ungkapnya.

Berarti kesimpulannya menurut Tito, negara yang menerapkan sistem politik otokrasi-oligarki memiliki setidaknya dua kelebihan. Pertama, kekuasaan yang dipegang oleh satu atau segelintir orang akan mudah mengendalikan perilaku masyarakat.

Kedua, sistem politik otokrasi-oligarki bisa menggunakan cara-cara kekerasan. Sehingga akan mudah memaksa rakyat untuk tunduk dan patuh kepada setiap aturan yang dikeluarkan oleh penguasa.

Lalu Ia membandingkan dengan negara yang menerapkan sistem politik demokrasi akan lebih sulit mengendalikan rakyat. Menurutnya, negara penganut demokrasi, seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat cenderung mengalami kesulitan karena pemerintah tidak bisa memaksakan rakyatnya.

Alasannya adalah, penanganan pandemi Covid-19 di negara demokrasi akan lebih sulit jika banyak kalangan kelas menengah ke bawah. Sebab banyak rakyat dari kalangan menengah kebawah sulit dibangun kesadarannya untuk menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan banyak kalangan dari rakyat menengah kebawah yang beralasan bahwa masker itu hoax, jangankan pakai masker covid itu hoax hanya konspirasi saja. Ujar mantan Kapolri tersebut.

Mencoba Menelisik Fakta

Apakah benar yang diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut? Ataukah ungkapan seperti itu adalah ungkapan keputusasaan dari rezim demokrasi yang sudah menyerah dalam menangani pandemi.

Sehingga mereka mencari-cari alasan agar masyarakat bisa memaklumi ketidakmampuan sistem ini dalam mengatasi pandemi. Lalu mencoba membandingkan dengan sistem politik di negara lain.

Sebenarnya, mengatakan bahwa sistem politik otokrasi-oligarki lebih efektif dalam mengatasi pandemi adalah pernyataan yang menyesatkan. Sebab bila kita melihat fakta yang ada sekarang ini, tak ada satupun negara di dunia ini yang benar-benar lolos dari ancaman pandemi Covid-19 meski menggunakan sistem politik otokrasi-oligarki.

Mari kita tengok fakta Covid-19 di negara China. Dikutip dari laman berita liputan6.com, 16/6/2020. Beijing - Sejumlah distrik di ibu kota China, Beijing, kembali memberlakukan pembatasan sosial dan menutup sekolah-sekolah pada Senin 15 Juni menyusul lonjakan kasus penularan Virus Corona. 

Selama dua bulan terakhir, China tidak melaporkan kasus infeksi baru. Namun dalam empat hari terakhir, pemerintah kota Beijing mencatat 79 kasus penularan, klaster terbesar sejak Februari. Demikian seperti dikutip dari DW Indonesia, Selasa (16/6/2020).

Pelonggaran lockdown dan sejumlah kebijakan yang ditetapkan dinegara itu telah memicu klaster gelombang kedua. Jadi sampai saat ini negara Cina pun masih terus berperang melawan virus Corona.

Bagaimana dengan negara Vietnam ? Seperti dikutip dari kompas.com, 10/8/2020. Hingga pertengahan Juli, Vietnam bersinar sebagai negara yang menonjol terkait caranya mengendalikan kasus Covid-19. Tidak ada kematian yang dilaporkan dan selama berbulan-bulan tak ada kasus penularan secara lokal.

Tetapi pada akhir Juli, Da Nang menjadi episentrum wabah virus Corona, yang sumbernya membingungkan para ilmuwan.
Jumlah kasus tiba-tiba melonjak setelah 99 hari berturut-turut tak terjadi transmisi lokal.
Pekan lalu kota itu mencatat kematian Covid-19 pertama di Vietnam, jumlah korban meninggal sejak saat itu meningkat menjadi 10 kasus.

Jadi benarlah bahwa kedua negara otoriter tersebut masih menghadapi ancaman pandemi sama seperti negara penganut demokrasi yang lain.

Otoritarian Bagai Bom Waktu

Lalu, benarkah cara-cara kekerasan bisa efektif mengendalikan perilaku masyarakat? Negeri ini dulu sudah pernah mencicipi model pemerintahan Otokrasi. Dimana kebebasan rakyat dikebiri. Cara-cara kekerasan dan memaksakan kehendak satu arah dari penguasa ternyata tak bertahan lama.

Akhirnya pemerintahan seperti itu hanya memunculkan dendam kesumat di hati rakyat. Mereka tunduk dan patuh karena terpaksa. Sebab hukuman yang keras menanti di depan mata jika melawan.

Kepatuhan yang terjadi di negara-negara Otokrasi disebabkan oleh ancaman penguasanya. Sehingga menimbulkan ketakutan dibawah desakan rezim.

Kepatuhan terpaksa seperti ini tak akan bertahan lama apalagi permanen. Justru akan menimbulkan dendam yang akan menjadi bom waktu.

Mestinya Berbenah

Seharusnya pemerintah saat ini mengoptimalkan berbagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus Corona. Diantaranya dengan lebih menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan.

Menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan rakyat. Serta membuat kebijakan yang berpihak kepada publik sehingga membuat publik percaya dan patuh pada pemerintah. Tidak mengistimewakan segelintir orang dan menjalankan secara adil dan transparan.

Bila pemerintah saat ini terus saja mencari-cari alasan untuk menutupi ketidakmampuannya mengatasi wabah dengan cara-cara yang tidak masuk akal dan mengalihkan isu. Maka wajarlah bila masyarakat mulai hilang kepercayaan terhadap pemerintah.

Ditambah lagi dengan berbagai macam kasus korupsi yang semakin menjadi. Keberpihakan kepada para investor Asing dan Aseng. Bahkan ditengah pandemi seperti ini pekerja dari negeri tirai bambu terus berdatangan. Perlakuan yang tidak adil bahkan kriminalisasi terhadap ulama yang semakin marak.

Sebenarnya inilah penyakit bawaan sistem demokrasi sekuler. Lamban dan terkesan setengah hati dalam mengurus rakyat. Tak heran sebab hati dan pikiran mereka bukan untuk rakyat melainkan untuk tuannya yakni para kapital.

Seharusnya pandemi ini membuka mata hati dan pikiran kita. Bahwa sistem kehidupan manapun baik Otokrasi-oligarki ataupun demokrasi tidak akan mampu menjadi solusi. Semuanya terbukti gagal mengatasi pandemi.

Saatnya Mencari Sistem Alternatif

Bila semua sistem yang ada saat ini telah terbukti gagal dalam mengatasi pandemi. Maka sebagai insan yang beriman dan dikaruniai akal pikiran. Kita selayaknya merenung dan berfikir lebih dalam untuk mencari solusi alternatif atas kesemrawutan negeri ini.

Sudah saatnya kita berbenah dan menurunkan egoisme. Saatnya mengakui bahwa sistem manapun yang dibuat oleh manusia sehebat apapun tidak akan sanggup menandingi kehebatan sistem Islam buatan Sang Maha Kuasa Allah Swt.

Dalam sistem Islam, kepemimpinan adalah sebuah amanah dan bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Kekuasaan adalah wasilah untuk menerapkan seluruh hukum-hukum Allah yang digali dari kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw. Bukan untuk meraih keuntungan materi ataupun jabatan duniawi.

Pemerintah dalam Islam sadar betul bahwa kekuasaan yang ia emban adalah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia emban di dunia ini. Sehingga tidak akan terjadi kesenang-wenamgan dalam menggunakan kekuasaan.

Baik pemimpin maupun rakyat dalam naungan sistem Islam akan menjalankan seluruh aturan berdasarkan kesadaran sebagai hamba Allah yang harus taat kepada pemimpinnya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59)

Dalam sistem Islam, syariat akan menjadi landasan bagi setiap pemecahan urusan ummat. Sehingga apabila terjadi pandemi pemimpin akan melakukan upaya terbaik karena dorongan iman dan takwa bukan materi semata.

Diantara langkah praktis yang akan dilakukan adalah :

1. Pemimpin akan segera mengambil kebijakan lock down atau penguncian wilayah ditempat awal ditemukan wabah tersebut. Pemerintah akan berupaya secara keras agar wabah yang berada di sumber awal tidak menyebar ke daerah lain. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

2. Ditempat terjadinya wabah maka pemimpin akan segera memisahkan orang yang sakit dan yang sehat. Orang yang sakit akan diberikan fasilitas pengobatan terbaik dengan harga murah bahkan gratis sampai sembuh.

3. Bagi masyarakat ditempat lock down, pemerintah akan memberikan jaminan kebutuhan pokok berupa makanan dan kebutuhannya lainnya secara gratis. Selain itu pemerintah juga menjamin agar seluruh protokol kesehatan dapat dijalankan oleh seluruh rakyatnya.

4. Menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang cukup dan memadai tanpa mendzalimi tenaga medis maupun instansi kesehatan.

5. Pemimpin akan memberikan dukungan penuh kepada para ahli untuk melakukan riset guna menemukan vaksin secepat mungkin dengan dibiayai oleh khas negara yaitu baitul mall.

Selain pelayanan kesehatan bagi yang terinfeksi. Pemerintah juga akan melakukan hal-hal lain yang terkait agar pandemi segera berakhir. Dengan begitu aktivis sosial, ekonomi, pendidikan dan aktivitas publik yang lain dapat berjalan dengan normal tanpa akan ditemukan berbagai kasus baru.

Demikianlah jaminan yang diberikan oleh negara yang menerapkan sistem Islam dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyatnya. Dengan mengharap Ridha dan Rahmat Allah Swt semata.

Semua ini hanya akan terwujud dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara Kaffah dalam seluruh aspek kehidupannya.

Wallahu'alam bish-shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post