Oleh : Rosmita
Aktivis Dakwah Islam dan Member AMK
Gubernar DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerapkan kembali PSBB mulai tanggal 14 September 2020. Berikut alasan mengapa DKI Jakarta menerapkan PSBB kembali, tren kasus aktif Corona kembali meningkat, pemakaman dengan proptap Covid-19 meningkat, tempat tidur isolasi DKI terancam penuh, dan kapasitas tempat tidur ICU hanya cukup untuk 1 minggu. (Detik.com, 10/9/2020)
Berdasarkan data sampai hari Jumat, 11/9/2020, kasus positif Covid-19 bertambah 3.737 orang, total menjadi 210.940 orang. Jumlah pasien sembuh juga bertambah 2.707 orang 150.217 orang. Jumlah pasien meninggal dunia bertambah 88 orang menjadi 8.544 orang.
Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia setelah Filipina yang memiliki total kasus tertinggi, terdapat penambahan sebanyak 3.737 kasus di Indonesia, sementara di Filipina sebanyak 4.017 kasus. (Wikipedia.com)
Namun, meskipun Indonesia memiliki angka kasus baru dengan jumlah yang lebih sedikit, tingkat resiko kematiannya sangat besar dibandingkan negara Filipina. Hal ini menunjukkan buruknya penanganan wabah di Indonesia.
Melonjaknya kasus pasien Corona dan buruknya penanganan wabah di Indonesia menyebabkan negeri ini di lockdown oleh 59 negara. Negara-negara tersebut melarang WNI melakukan kunjungan ke negara mereka dan melarang warganya berkunjung ke Indonesia karena takut tertular virus Corona. Diantaranya adalah, Malaysia, Jepang, Amerika, dan sebagainya.
Sungguh ironis, negeri ini ditakuti dunia bukan karena prestasi atau wibawanya, tapi karena virus Corona. Indonesia menjadi ancaman negeri lain karena sangat berpotensi menyebarkan virus tersebut ke luar negeri.
Bila diperhatikan, tingginya kasus Corona di Indonesia adalah karena lambatnya pemerintah dalam merespon kejadian dan tidak tepat dalam mengambil kebijakan. Saat virus Corona baru mewabah di China, seharusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi agar virus tersebut tidak menyebar ke negeri ini dengan menutup akses keluar masuk negeri ini. Tapi sayang hal itu tidak dilakukan.
Para pejabat justru sibuk mengeluarkan statement yang menggelitik hati rakyat. Seperti orang Indonesia kebal Corona karena suka makan nasi kucing, dan lain sebagainya. Lalu setelah kasus Corona pertama muncul, pemerintah masih saja santuy. Baru setelah sebulan kemudian pemerintah mengambil langkah menutup akses keluar masuk Indonesia itu pun tidak berlangsung lama. Namun, nasi telah menjadi bubur. Virus Corona terlanjur menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan setelah virus Corona mewabah di negeri ini, pemerintah tidak juga mengambil kebijakan karantina wilayah. Namun sebaliknya, pemerintah malah menerapkan kebijakan PSBB.
Inilah yang sangat disesalkan banyak pihak, pemerintah mengabaikan berbagai saran dari para ahli kesehatan dan pakar Epidemiologi. Bahkan mengabaikan saran dari para ulama untuk menerapkan metode Rasulullah dalam menangani wabah penyakit menular.
Dan di saat wabah belum usai, lagi-lagi pemerintah mengambil kebijakan yang tidak tepat. Yaitu menerapkan kebijakan new normal dengan alasan ekonomi. Hasilnya virus Corona semakin tak terkendalikan dan makin banyak rakyat yang jadi korban. Inilah fakta dari negeri yang menerapkan sistem demokrasi. Untung rugi menjadi standar pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keselamatan rakyat tidak diprioritaskan.
Sudahlah menjadi korban, rakyat masih juga disalahkan. Pemerintah menilai masyarakat tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus Corona terus meningkat. Seharusnya pemerintah mengoreksi kembali kebijakan yang telah diterapkan. Bukan malah menyalahkan rakyat apalagi menganggap sistem otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi.
Seperti pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, "Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras," kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI. (Cnnindonesia.com, 3/9/2020)
Padahal terbukti sistem otokrasi dan oligarki tidak berpihak kepada rakyat. Sistem tersebut hanya mengutamakan kepentingan para penguasa. Mereka memaksakan kehendaknya kepada rakyat dengan cara kekerasan. Sikap otoriter penguasa tersebut justru menimbulkan kebencian di hati rakyat.
Berbeda dengan dengan sistem Islam. Sistem yang berasal dari Sang Pencipta sudah pasti membawa kemaslahatan untuk manusia. Dalam sistem Islam, khalifah menerapkan syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahan. Segala permasalahan diambil solusinya dari Islam. Setiap kebijakan yang diterapkan selalu mengutamakan kepentingan umat.
Ketika wabah melanda, keselamatan rakyat jadi prioritas utama. Khalifah akan mengkarantina wilayah yang terkena wabah. Pelayanan kesehatan diberikan secara cuma-cuma. Bahkan kebutuhan dasar rakyat dijamin oleh negara. Dengan demikian rakyat akan tunduk secara sukarela. Bukan karena takut pada penguasa, tapi karena ketaatan kepada Allah dan hukum syara.
Wallahu a'lam bishshawwab.
Post a Comment