Dominasi Investasi Asing Dalam Layanan Publik

Oleh : Nurhalidah, A.Md.Keb

Sungguh sangat mencengangkan rencana pembangunan di negeri ini. Di tengah wabah yang tidak kunjung punah dan dokter banyak yang tumbang akibat dari berjuang melawan virus yang mematikan ini. Dengan entengnya pejabat negeri ini ingin mengimpor dokter asing ke Indonesia dan membangun wisata medis. Pemerintah semakin membabi buta dalam menarik investasi asing walaupun dalam keadaan nyawa rakyat di ujung tanduk.

Terlansir oleh cnbcindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan rumah sakit asing ke Indonesia. Permintaan luhut diiringi dengan rencana pemerintah untuk memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak ke Indonesia (29/08/2020).

Menurut luhut, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan disversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industry layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera (CNBC Indonesia, 29/08/2020).

Faktanya program pembangunan hanyalah kedok untuk membuka jalan masuk dan mempermulus penimbunan modal kapital. Program pembangunan dimanfaatkan para pemangku kekuasaan sebagai jalan untuk menjaring laba dan menancapkan kemungkinan yang mumpuni untuk tujuan bisnis.

Alhasilnya rakyat alih-alih mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, malahan rakyat akan semakin sulit mendapatkan pelayanan yang memadai karena harganya tidak terjangkau oleh masyarakat dengan ekonomi rendah. Sebab proses pembangunan layanan publik ini sumber dananya berasal dari investasi asing alias ngutang. Sehingga orientasi pelayanan hanya bertumpu pada bagaimana modal bisa kembali dalam waktu singkat dengan keuntungan yang banyak. Sebab hal mustahil Indonesia mampu membangun layanan publik ini secara mandiri mengingat Indonesia memiliki utang yang menumpuk dan pengutang yang handal.

Maka akibat dari terbuka lebarnya pintu masuk untuk investor asing setiap sektor layanan publik akan dikuasai oleh asing. Sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai pengikut dalam rencana yang sudah diformat oleh pemilik modal/asing. Imbasnya rakyat tidak ada lagi yang mengurusnya dan semakin menderita sebab rencana formatan asing tidak ada satupun yang memihak kepada rakyat melainkan keuntungan semata. Sadar atau tidak rakyat dan sumber daya alam sekarang sementara dijajah oleh asing dengan bala bantuannya pemerintah itu sendiri.

Dengan demikian, tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh rakyat sekarang untuk menghapus penjajahan yang dilakukan oleh asing beserta bala bantuannya itu selain dari menerapkan Islam secara kaffah di negeri ini. Karena pemimpin dalam Islam tidak akan menyetujui perjanjian dengan negara luar yang merugikan rakyatnya seperti saat ini. Perihal masalah modal untuk pembangunan layanan publik negara memperolehnya dari hasil pengelolaan harta kepemilikan umum seperti, minyak bumi, emas, besi, tembaga, hasil hutan, laut, dll. Serta masih ada dana dari pos fa’i, kharaj, zakat. Negara yang menerapkan Islam secara kaffah sangat memperhatikan hak-hak rakyat tidak seperti sekarang, tidak hanya sumber daya alam yang diembat dana haji dan zakat rakyat yang dikeluarkan secara individu pun diembat oleh pemerintah.

Demikianlah sistem Islam, mampu mengatasi berbagai persoalan tanpa menimbun persoalan lainnya. Dan hanya dengan Islam yang akan mampu menghentikan gerak langkah kapitalisme serta menghapus jejak negatif yang ditimbulkannya di negeri ini. Sehingga kita semua dapat sejahtera, aman dan tentram.

Wallahu a’alam bishshawaab