Oleh : Febri Ayu Irawati
(Mahasiswi di Makassar)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19).
Tito menyebut negara dengan pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang.
"Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras," kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI, Kamis (3/9).
Sementara, kata Tito, negara penganut demokrasi, seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat cenderung mengalami kesulitan karena pemerintah tidak bisa memaksakan rakyatnya.
Mantan Kapolri itu mencontohkan sulitnya menerapkan protokol kesehatan di Indonesia. Padahal, tindakan yang dilakukan sederhana, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. "Mudah untuk dikatakan, tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya," ujarnya. (cnnindonesia.com, 03/09/2020).
Masih senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa langkah penanganan Covid-19 saat ini adalah menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracking, dan treatment). Menurutnya hal ini tidak mudah dilakukan.
“Mudah untuk dikatakan tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya di setiap negara,” katanya saat memberikan pengarahan dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (3/9/2020).
Tito menyebut negara dengan sistem otokrasi dan oligarki yang terpusat pada satu atau sekelompok orang akan lebih mudah menangani Covid-19. “Seperti China dan Vietnam mereka menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras karena pemegang kedaulatan bukan demokrasi,” ungkapnya. (sindonews.com, 03/09/2020).
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito merespons kabar Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 yang penuh. Wiku mengatakan kapasitas rumah sakit tak akan pernah cukup kalau disorot terus.
Menurut Wiku, saat ini sebaiknya seluruh pihak menyoroti perilaku masyarakat yang masih kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga masih menyebabkan penularan virus corona.
"Rumah sakit enggak akan pernah cukup kalau disoroti terus, yang disoroti adalah perilaku masyarakat. Intinya, masyarakat harus betul-betul menjaga jangan sampai terjadi penularan. Caranya, disiplin, menjalankan protokol kesehatan," kata Wiku melalui sambungan telepon, Minggu.
Wiku mengakui saat ini ada beberapa rumah sakit rujukan yang penuh dengan pasien Covid-19. Namun, ia enggan merinci daftar rumah sakit tersebut. (cnnidonesia.com, 06/09/2020)
Negara demokrasi yang selama ini dibanggakan terbukti gagal hadapi wabah. Setelah diberlakukannya PSBB hingga New Normal yang katanya adalah solusi tuntas mengatasi wabah ini, nyatanya masih saja wabah ini belum juga pergi. Tiadanya Kepatuhan masyarakat hanya alasan bagi rezim untuk menutup boroknya sistem Kapitalisme yang diterapkan di Indonesia saat ini. Hal ini karena sistem kapitalisme adalah sistem yang menjadikan asas manfaat sebagai tolak ukur suatu perbuata. Demikianlah yang nampak saat ini. Demi factor keuntungan ekonomi, rakyat menjadi tumbal. Rakyat dibiarkan mencari nafkah sendiri dan menghadang bahaya demi sesuap nasi. Hingga pada akhirnya semua kesalahan dilimpahkan kepada masyarakat yang seolah-olah tak mematuhi protocol kesehatan yang berimbas pada tak kunjung redanya wabah ini. Padahal, negara seharusnya sejak awal mengambil andil tepat untuk menangani wabah. Terlebih lagi, inilaah lemahnya negara yang menganut sistem demokrasi, dimana sebuah keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Sayangnya, suara myoritas tadi disuarakan oleh para kaum kapitalis yang melihat kebijakan berdasarkan asas manfaat.
Memang tak dipungkiri, negara penganut demokrasi sejatinya gagal. Namun jika China dikatakan berhasil, maka bukankah sarang awal penyebaran wabah Covid-19 adalah China? Nyatanya China terbukti gagal mengisolasi Wuhan dan mengantisipasi penyebaran wabah ini yang berujung pada mendunianya wabah covid ini. Semuakin meluasnya pandemi ke seluruh dunia adalah kegagalan dan kelambanan antisipasi yang berawal dari China.
Adapun jika mengatakan Vietnam berhasil, maka ini keliru. lonjakan kasus baru-baru ini di kora Da Nang, Vietnam, membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu bagaimana kasus di Da Nang akhirnya menimbulkan lonjakan infeksi Corona bahkan kematian. Saat ini ada 800 kasus di Vietnam, termasuk di ibu kota Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, yang biasa dikenal sebagai Saigon (health.detik.com 11/08/2020)
Khilafah Islamiyah Adalah Solusi.
Faktanya, dunia saat ini kelabakan. Puluhan juta jiwa berguguran. Ekonomi dunia diambang resesi. Maka dengan ini, terbukti bahwa sister\m manapun di dunia saat ini gagal mengatasi wabah.
Untuk itu perlunya penanganan yang sangat serius. Dalam menangani kasus wabah seperti ini sudah pernah di contohkan pada saat Islam memimpin dahulu. Tentu semua masalah akan ada solusinya, dan bukankah Allah telah memberikan solusi melalui junjungannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menyikapi suatu penyakit.
Pertama, ketika ada di suatu negara atau daerah yang disana terdapat wabah atau penyakit maka kita diperintahkan untuk tidak memasuki atau mendatangi negara atau daerah tersebut atau yang saat ini di sebut lockdown, dan jika kita yang berada di negara atau daerah yang terdapat wabah atau penyakit tersebut maka kita diminta untuk sabar dan terus berdoa serta berikhtiar kepada Allah SWT.
Kedua, individu harus menjaga diri mereka sendiri, dan mengerti dengan keadaan yaitu dengan menjaga kebersihan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, menjaga stamina tubuh, dan lain sebagainya. Namun hal ini akan susah dipraktikkan di negara yang sekuler apatah lagi hukum yang diterapkan tidak membuat masyarakatnya patuh. Sebab disisi lain dorongan imannya tidak ada ditambah tidak adanya negara yang mampu membuat masyarakatnya patuh. Hal ini menjadi kebutuhan umat untuk makin mengenal sistem khilafah yang mampu memberikan solusi karena berasal dari Dzat Maha Tahu dan menghasilkan kepatuhan permanen masyarakat terhadap aturan karena dorongan iman, bukan karena ketakutan terhadap sanksi.
Ketiga, memutus kerja sama dengan asing seperti mengirim TKA dan memutus kegiatan impor dari negara yang terjangkiti wabah corona.
Keempat, yang tidak kalah penting adalah untuk terus muhasabah diri akan apa yang telah kita lakukan sehingga Allah menurunkan penyakit ini. Sebab tidak ada penyakit kecuali hanya Allah-lah yang menurunkannya. Kita boleh takut tapi ketakutan kita jangan mengalahkan ketakutan kita kepada Allah namun bukan berarti kita masa bodoh dengan keadaan ini sehingga tidak mau untuk ikhtiar.
Al Qur’an sudah memperingatkan kita semua :
"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri , semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan NYA kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri." (QS Al Hadid (57):22-23).
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. (QS Al A’raf(7):96)
Wabah yang ditimpakan Allah kepada kita bisa jadi cara Allah menegur kita semua untuk kembali menerapkan aturannya, karena keputusan pemimpin yang salah bisa berakibat bencana untuk rakyatnya. Wallahu a’lam bis shawwab.
Post a Comment