Apa Yang Disampaikan Tidak Sesuai Dengan Realita

N3,SAROLANGUN - Terkait adanya pemberitaan yang ditayangkan disalah satu media online, yang berisi bantahan Ketua BPD dan Pj Kepala Desa Pulau Buayo,Kecamatan Bathin VIII terkait permasalahan desa Pulau Buayo.

Hal ini membuat Wakil Ketua BPD Desa Pulau Buayo dan salah seorang masyarakat angkat bicara terkait pernyataan yang disampaikan Ketua BPD dan Pj Kades Pulau Buayo tersebut.

Menurut Ahmad Walasri selaku Wakil Ketua BPD Pulau Buayo mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan PJ Kades dan Ketua BPD tersebut dalam prinsipnya sah-sah untuk melakukan bantahan terhadap laporan masyarakat atas dirinya, baik melalui media ataupun melalui jalur lainnya.

" Sah-sah saja jika ada bantahan baik dari PJ kades maupun Ketua BPD. Akan tetapi persoalan ini lagi berproses. Seharusnya tidak perlu memberikan tanggapan," sebutnya.

Untuk masalah RPJMDes dan RAPBDes secara terbuka, menurut Ahmad Walasri itu tidak benar. Selaku Wakil Ketua BPD saja dirinya tidak tahu apa-apa, apalagi dengan masyarakat lainnya. Dan untuk masalah jika PJ kades selalu membangun komunikasi yang baik dengan semuanya, komunikasi seperti apa.

" Jika semua itu berjalan dengan baik sudah dipastikan masyarakat tidak akan minta Bupati gantikan PJ kades," tegasnya, Jum'at (18/09/2020).

Sementara itu, Sabtar salah seorang warga Desa Pulau Buayo juga mengatakan, selaku warga sangat prihatin dengan apa yang telah disampaikan Ketua BPD dan PJ Kades Pulau Buayo, karena semua itu tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

" Kami selaku masyarakat sudah memberikan surat kepada Tetua BPD untuk melakukan musyawarah antara maysarakat dan BPD, tapi tidak direspon, makanya kami putuskan untuk diambik alih oleh Wakil Ketua BPD," Sabtar.

Masih dikatakannya, apa yang telah disampaikan oleh Ketua BPD yang hanya menyatakan bahwa permasalahan ini hanya persoalan Miscomunikasi saja sangat jauh dari realita di lapangan.

" Saya selaku masyarakat menilai jika Ketua BPD Desa Pula Buayo tidak melakukan tupoksinya dengan benar seperti yang sudah diatur oleh UU," tandasnya.

(SRF)