Barata menyebutkan akan menyampaikan hal ini ke pihak manajemen Micke. Berkemungkinan minggu depan Micke yang akan menemui langsung minggu depan.
Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza Padang yang saat ini berdiri megah dengan bangunan berlantai lima dan menjadi pusat perbelanjaan masyarakat Kota Padang memiliki tunggakan retribusi sebanyak Rp7,5 miliar sejak 2013.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar. Ia membenarkan adanya tunggakan retribusi dari manajemen SPR Plaza Padang sebanyak Rp7,5 miliar sejak 2013.
Ia menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir manajemen SPR hanya membayarkan sebesar Rp238.471.293,30 atau senilai 16.606 dolar AS. Sementara kewajiban yang harus dibayar mulai 2013 hingga 2019 senilai Rp7.758.229.695,30 atau 540.246 dolar AS, sehingga total tagihan yang akan dibayarkan senilai Rp7.519.758.402,00 atau 523.640 dolar AS.
Komisi II DPRD Padang melalui Sekretaris, Boby Rustam menegaskan, SPR Plaza Padang harus membayar tunggakan retribusi sebesar Rp7,3 miliar sesuai temuan BPK ke Pemerintah Kota Padang.
“Kami sudah membahas masalah tunggakan retribusi SPR Plaza Padang ini ketika rapat dengan Dinas Perdagangan. Kami sudah membuat surat untuk mendatangi SPR Plaza Padang,” ujar Ketua Komisi II.
Menurut Kadis Perdagangan hal ini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Usaha Dinas Perdagangan sudah 7 tahun melakukan penagihan dan terakhir suratnya tertanggal 17 Juli 2020 dan belum dijawab.
Kabid Pendataan dan Penetapan Bapenda Padang Saraman menyampaikan berjumlah Rp 866.721,- tunggakan PBB pihak SPR sejak tahun 2017. Setiap ditagih selalu belum ada niat untuk angsuran dan cicilan memenuhi itikad baiknya.
Kabag Hukum Setdako Padang Yopi Krislopa ingin bertemu dengan manajemen SPR Jimmy. Ada hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dimulai sejak 2005. Masalah hukum adalah upaya terakhir dari sebuah permasalahan. Pemko Padang berharap ada itikad baik dari pihak manajemen SPR.