Oleh : Nanik Farida Priatmaja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta maaf Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 Juta tak bisa dicairkan besok.
Meski telah memegang 2,5 juta rekening calon penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), pihaknya masih perlu melakukan validasi sebelum pencairan BLT dilakukan.
Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang dibuat pemerintah, validasi data paling lambat dapat dilakukan dalam empat hari.
"Kalau dalam juknis-nya itu waktu paling lambat itu 4 hari untuk melakukan cek list, jadi 2,5 juta. Kami mohon maaf. Butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/8).
Pencairan BLT tersebut mundur dari rencana yang telah disampaikan. Sebelumnya, Ida pun menyatakan bantuan itu akan secara simbolik disalurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200824212101-532-538849/menaker-minta-maaf-bantuan-rp600-ribu-batal-cair-besok?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmssocmed, 24/08/2020).
Tak sekali dua kali terjadi ketidakpastian informasi dari sesama pihak pemerintah(baca: presiden dan menteri). Hal ini memperlihatkan ketidakkompakan antar keduanya yang bisa jadi disebabkan karena tidak adanya koordinasi sebelumnya, masih terjadi ketidakvalidan data atau sebab yang lainnya. Walhasil sering berakhir dengan munculnya klarifikasi kepada rakyat.
Negara penganut kapitalisme memang tak akan melayani rakyat sepenuh hati, meskipun di tengah kondisi pandemi. Negara seringkali memberikan bantuan dengan proses birokrasi yang panjang dan berbelit, sehingga tak jarang memicu tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.
Islam yang diterapkan melalui institusi negara akan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Negara berperan sebagai ra’in atau pengurus umat, sebagaimana hadist berikut:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR.Al-Bukhari)
Sehingga negara wajib mengurus dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemimpin atau Kholifah yang telah berkomitmen tunduk kepada hukum Allah akan merasa takut atas pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Penguasa tidak sekadar memberikan subsidi untuk rakyat melalui bansos atau bantuan yang lainnya. Akan tetapi kholifah akan benar-benar menjamin setiap individu rakyat mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Misalnya negara memudahkan mencari nafkah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, kemudian menjaga ketersediaan dan kestabilan harga berbagai kebutuhan pokok.
Negara juga wajib memiliki data yang akurat, dengan tujuan tak ada yang terlewat satupun individu dari periayahan negara. Rakyat tak akan bak pengemis yang menanti-nanti ukuran pemerintah. Apalagi terpaksa menerima kenyataan kebijakan yang seringkali diralat tak jelas direalisirnya kapan. Jelas harus ada yang dirubah, terutama sistem yang menaungi kebijakan pemerintah dalam menjamin seluruh kebutuhan rakyat. Wallahu a’ lam bish showab.
Negara yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyat pastinya akan memiliki data yang akurat seluruh warga negara. Hal ini akan mempermudah negara dalam meriayah rakyat. Tak seperti saat ini terjadi keruwetan data di berbagai bidang sehingga seringkali dijadikan alasan pemerintah kesulitan memberikan bantuan kepada rakyat. Rakyat yang sangat membutuhkan bantuan negara seringkali merasa diPHP dengan kebijakan yang berganti-ganti dan proses yang berbelit-belit.