Oleh : Anna Ummu Maryam
(Pegiat Literasi Aceh)
Beberapa hari terakhir, isu perombakan Kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin muncul ke permukaan.
Hal tersebut dilatarbelakangi oleh teguran Presiden Jokowi kepada para pembantunya itu dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020.
Meski, video itu baru diungkap ke publik melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). (Kompas.com, 05/07/2020).
Isu reshuffle kabinet Indonesia maju menjadi topik hangat yang diperbincangkan di akhir-akhir ini. Lantaran dianggap para menteri belum melakukan langkah secara optimal di era covid. Diprediksikan akan banyak yang tersingkir dan ada beberapa yang akan bertahan.
Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio memprediksi, setidaknya ada beberapa menteri yang akan bertahan.
Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Kalau yang bertahan, paling Prabowo, Erick Thohir, Basuki dan Retno," ujar Hendri kepada Kompas.com, Minggu (5/7/2020).
Hal ini membuktikan bahwa kondisi pemerintahan sedang amat kebingungan dalam menangani penyebaran covid ini. Sehingga akan menempuh segala cara tanpa hasil evaluasi yang kongkrit dan pengawasan kinerja di masing-masing kementrian.
Banyak pengamat berpandangan bahwa kabinet Indonesia maju banyak jabatan yang tidak sesuai bidang dan profesinya. Semua ini dilakukan sebagai uji coba kebijakan, apakah mampu memecahkan masalah yang ada atau tidak.
Padahal kita mengetahui bersama, setiap orang yang memiliki kemampuan, tentu dia sudah sangat ahli di bidangnya. Karena keseharian aktivitas nya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut.
Namun jika seseorang bukanlah seorang ahli di bidangnya maka ia akan belajar dari awal dalam menyikapi sebuah masalah. Tentu ini adalah perbedaan yang sangat signifikan.
Mampu atau tidaknya menyelesaikan permasalahan covid bukanlah tolak ukur keberhasilan karena sejatinya sangat banyak permasalahan atau Pr bagi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
Banyak pihak yang menganggap kebijakan pemerintah sering latah dan terburu-buru. Menginginkan hasil yang cepat tanpa evaluasi dan pengawasan ketat dari awal perencanaan.
Sebenarnya bukan hanya masalah reshuffle yang harus difikirkan oleh pemerintah, karena sejatinya yang menjadi masalah itu adalah sistem yang mengatur dan menjadi pijakan kebijakan.
Karena segala keputusan diharuskan sesuai dengan sistem ini yaitu kapitalis liberal sekular. Dalam sistem ini seluruh kebijakan bukanlah hanya demi kemaslahatan publik saja tetapi dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak liberal.
Kepentingan para pengusaha liberal sangatlah berpengaruh pada sistem ini karena sejatinya merekalah yang menjadi sponsor dibalik naiknya seseorang untuk mendapatkan jabatan dan pengelola ekonomi terbesar dengan perusahaan yang mereka miliki.
Sehingga setiap kebijakan pasti terjadi tawar menawar kepentingan dan keuntungan. Sehingga memikirkan urusan rakyat bukanlah prioritas utama tetapi yang kesekian.
Dan dalam sistem ini pula, segala keputusan tidak berdasarka agama yang sudah jelas memiliki solusi yang khas dan tuntas. Sehingga kebijakan tidak berstandar pasti namun dapat berubah sesuai keadaan. Maka sudah semakin jelas oleh kita bahwa selama sistem Kapitalis liberal sekular ini masih diterapkan maka akan sulit kita dapati solusi tepat dan orang yang tepat dalam menyelesaikan permasalah yang terus melanda negeri ini.
Negara Islam adalah Pelayan Masyarakat
Islam hadir ditengah manusia sebagai agama yang mulia. Memuliakan orang yang menyakininya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Oleh karena sistem Islam ini berasa dari pencipta manusia dan alam semesta yang mengetahui segala kemungkinan yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang.
«Ùˆَ اِÙ†َّÙ‡ُ Ù„َÙ‡ُدىً Ùˆَ رَØْÙ…َÙ‡ٌ Ù„ِÙ„ْÙ…ُؤْÙ…ِنینَ»
”Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Qs Al-Naml [27]: 77)
Dalam pandangan Islam reshuffle bisa saja terjadi, jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai mementingkan kemaslahatan rakyat dan terdapat pelanggaran Syara' disana. Dan juga bisa dipecat dari jabatan secara langsung oleh penguasa karena adanya laporan masyarakat terhadap kinerjanya. Dan itu hak prerogatif seorang kepala negara.
Dalam Islam negara adalah pelayan terbaik dalam segala urusan masyarakat. Dan fokus kerja seluruh pejabat negara adalah demi kemaslahatan masyarakat yang kebijakannya tidak boleh keluar dari syariat.
Islam menjadikan jabatan sebagai wasilah dan amanah yang akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT sejak didunia hingga hari kiamat. Karena setiap muslim meyakini adanya hari pembalasan dan siksa atas dosa karena kezaliman selama hidupnya.
Dalam sistem Islam setiap individu baik masyarakat dan pejabat negara dibangun dengan dasar keimanan yang tangguh dan pengawasan yang ketat oleh negara. Visi dan misi yang di keluarkan pun hanyalah untuk meraih Ridha Allah SWT dalam mengurusi seluruh urusan didalam bernegara dan masyarakat.
Sistem yang menjadikan negara sebagai pelayan dan pelindung bagi seluruh masyarakatnya secara sempurna hanya ada dalam sistem Islam saja. Keberhasilan yang gemilang dalam sistem dan manusia yang shaleh ini telah dibuktikan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat serta Khalifah sesudah mereka. Kembalikan pada sistem Islam yang mampu memecahkan segala permasalahan.