Oleh : Ummu Aimar
(Muslimah Perindu Syurga)
Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat (Jabar), untuk warga tidak semuanya terserap. Salah satunya bantuan telur ayam untuk warga di Kabupaten Majalengka.
Sekda Kabupaten Majalengka, Eman Suherman mengatakan, dari program tersebut ada sebanyak satu ton lebih telur ayam dimusnahkan. Tidak terserapnya bantuan salah satunya karena tidak ada penerima.
"Sebanyak 1,2 ton telor ayam dimusnahkan, dikarenakan beberapa faktor, di antaranya penerima tidak ada," kata Eman, (TINTAHIJAU.com,20/6/2020).
Disaat kondisi ekonomi sedang surut dimasa pandemi. Sungguh sangat miris, di tengah rakyat yang kesusahan memenuhi kebutuhan pokok di masa pandemi justru bantuan sosial dari pemerintah harus dimusnahkan karena busuk dan akhirnya bansos berupa telur pun seketika lenyap begitu saja dengan Dana yang sangat disayangkan. Yang akhirnya tidak bermanfaat bagi masyarakat Majalengka.
Ini merupakan kejadian yang harus dikaji ulang oleh pemerintah dan diperbaiki dalam pengaturan bansos pandemi ini. Agar kejadian ini tidak terulang. Pemerintah harusnya mengaturnya dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi.
Peristiwa ini menunjukkan, berbelitnya mekanisme pembagian bansos dan kelalaian aparat membuat bansos terhambat dan terlambat sampai ke tangan masyarakat. Distribusi Bansos tertunda sebab aturan yang amburadul. Rumitnya masyarakat mengakses bantuan pemerintah dalam penanganan wabah. Betapa tidak, rakyat harus menempuh mekanisme berbelit yang diciptakan oleh sistem hari ini untuk mendapatkan haknya.
Nampak sekali sistem kapitalis sekuler dalam menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat terbukti gagal memberikan jaminan kemaslahatan bagi rakyat. Mengapa pemerintah pelit dan berbelit untuk memberikan hak rakyat? Dan sebaliknya, begitu murah hati terhadap golongan kapitalis. Bukankah ini menegaskan jati dirinya sebagai rezim kapitalis?
Lambannya penanganan, buruknya sistem adminsitrasi, potret pencitraan ala rezim, tidak siapnya data penerima dan tidak sampainya bantuan kepada semua warga adalah sederet fakta.
Sangat terasa setengah hatinya rezim kapitalis akan tanggungjawab dan amanah dalam mengurus rakyat. Di tengah wabah yang belum menunjukkan akan segera berakhir, di mana rakyat sedang berjibaku menghadapi wabah, kasus PHK massal dan sulitnya ekonomi. Kini rakyat harus mengelus dada dengan adanya pemusnahan telur yang sangat disayangkan.
Dalam sistem kapitalis, sudah menjadi wataknya dalam pengurusan kepentingan rakyat pelit dan berhitung untung rugi. Maka permasalahan negeri, carut karut problem sosial dan lambannya penanganan wabah saat ini mesti dicari solusi yang preventif, adil dan mengayomi semua warga. Berharap pada rezim yang menerapkan sistem kapitalis sekuler neoliberal seperti yang dijalani negeri ini hanyalah omong kosong belaka.
Ini menunjukkan kebijakan tidak sepenuhnya memikirkan masyarakat. Maka inilah wajah buruk kapitalis. Karena dalam sistem kapitalis pemenuhan kebutuhan masyarakat bukanlah yang utama bahkan cenderung diabaikan.
Berbeda dengan islam, kewajiban pemerintah dalam Islam menggariskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban pemerintah untuk menjaminnya. Dalam soal pangan, jaminan negara berupa pemastian bahwa setiap individu rakyat mampu memenuhi kebutuhan pangan tersebut secara layak dimasa pandemi ini. Pemerintah wajib memberikan bantuan dan melakukan operasi pasar tanpa mekanisme berbelit.
Dalam kondisi wabah di masa Khalifah Umar RA terdata 70 ribu orang membutuhkan makanan dan 30 ribu warga sakit. Semua diperlakukan sebagai warga negara yang berhak mendapatkan haknya dari negara tanpa mekanisme berbelit. Karena memberikan bantuan itu merupakan kewajiban negara. Bukan sebagaimana dalam sistem kapitalisme seperti saat ini, dimana untuk mendapatkan haknya dari negara, rakyat harus menyengsarakan diri dengan proses yang rumit.
Dalam sistem Islam, harus memiliki negara yang berdaulat dan mewujudkan pemerintah yang kuat adil,mencintai rakyatnya, bertanggungjawab serta amanah. Pun dengan sistem Islam juga memenuhi setiap hak-hak rakyat. Pemerintahan yang menerapkan hukum aturan Islam, pemimpinnya adalah negarawan sejati, tidak pernah ada unsur pencitraan, unsur kepentingan dalam memimpin.
Pemimpin dalam Islam mencintai rakyat, mereka tidak akan membiarkan rakyat susah hingga sampai kelaparan. Apalagi masa pandemi penyakit menular seperti saat ini,negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat. Wabah ditangani dengan cepat tanggap, solutif, sementara kebutuhan rakyat semua dipenuhi selama wabah dengan sebaik baiknya. Karena tugas penguasa melayani semua warga tanpa pandang bulu dan meriayah umat.
Wallahu a' lam bish showab