Oleh : Dwi Sarni
(ibu Rumah Tangga Pejuang Pena)
Virus Corona semakin hari semakin merajalela menebar ketakutan ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan namun juga ke sektor ekonomi dan sosial.
Krisis ekonomi di depan mata, pedagang gulung tikar, badai PHK tak terhindarkan, jurang pengangguran lebar menggaga, namun pemerintah belum juga memberi solusi yang konkrit dan solutif.
Baru- baru ini viral video seorang Bupati yang mengkritik aturan kebijakan pemerintah perihal Bantuan sosial.
Dilansir dari detikcom Boltim - Sebuah video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. Begini penjelasan Sehan Landjar.
Sehan membenarkan video tersebut. Dikatakannya mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Warga, menurutnya, tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.
"Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT," Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4/2020).
Sehan Landjar juga akan tetap memberikan bantuan kepada warga yang meminta beras meski termasuk penerima BLT. Sebab, menurutnya, kebutuhan warga tak bisa menunggu.
"Iya, masalahnya sampai saat ini BLT nya belum ada, musti (harus) lengkap administrasi, dan buka rekening bank, sementara perutnya perlu diisi sekarang," ujarnya.
BLT ataupun bansos yang dijanjikan pemerintah bagaikan mata air di tengah padang pasir. Rakyat sangat antusias menantikan datangnya Bantuan tersebut. Namun sayangnya yang ditunggu tak kunjung datang karena alasan tidak memenuhi syarat administrasi.
Penguasa tidak lagi serius dalam mengurusi kehidupan negeri, nasib rakyat tergadai karena sibuk mengurusi perut sendiri dan antrian kepentingan pejabat di dalam lingkarannya. Kita ketahui bagaimana pembagian sembako yang tidak merata pada pertengahan April lalu. Kini penguasa beserta pejabat negeri justru mencanangkan bantuan tunai yang syaratnya berbelit dan menyusahkan, padahal jelas rakyat sudah kepayahan dengan kondisi saat ini.
Buruknya birokrasi negeri seharusnya tidak ikut campur dalam keadaan darurat ini. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana birokrasi negeri ini berjalan, tidak ada wabah saja pelayanan administratifnya sudah kelimpungan, apalagi dalam kondisi wabah begini. Benar apa yang diungkapkan Bupati Sehan, rakyat lapar dan perlu makan sekarang tanpa menunggu kertas kertas administrasi.
Dalam waktu kurang dari dua bulan, virus Corona sudah membuka topeng penguasa negeri ini beserta sistem kapitalisme yang memporak-porandakan kehidupan dan kehancuran ekonomi negeri bahkan dunia.
Kita bisa lihat bagaimana sistem kapitalisme ini menyuburkan kehidupan para mafia yang bermodal besar untuk menguasai barang-barang yang dibutuhkan selama masa pandemi ini, mempermainkan nilai mata uang negeri yang ada di kendalinya.
Selain itu di dalam sistem ini lahirlah penguasa dan pejabat negeri yang plin-plan, tidak bijak, bermental lemah karena standar yang digunakan dalam mengambil keputusan adalah kepentingan pribadi dan besarnya keuntungan yang didapat.
SISTEM ISLAM ADALAH SOLUSI
Di tengah kepayahan sistem kapitalisme liberal mengatasi pandemi Corona yang mengakibatkan krisis multidimensi ini, harusnya menyadarkan kita bahwa kita butuh sistem baru. Sistem dengan tatanan aturan yang memberi solusi dan menyejahterakan baik saat ada wabah ataupun tidak ada wabah.
Yaitu sistem Islam, satu-satunya sistem yang dibangun atas landasan Wahyu Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta yang telah ajaran oleh Rasulullah Muhammad dan para pemimpin setelahnya.
Negara sebagai pelaksana syariah Islam sangat bertolak belakang dengan kapitalisme dalam mengurusi dan memenuhi hak-hak rakyat.
Para pemimpinnya pun bertanggung jawab penuh serta memiliki rasa takut kepada Allah atas kelalaiannya .
“Imam / Pemimpin adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Bisa kita lihat contoh dari Umar bin khattab sosok pemimpin teladan. Kisah beliau yang memikirkan nasib seekor keledai terjerembab akibat jalan berlubang. Beliau yang terpukul karena menemukan rakyatnya yang janda dengan tida anak kelaparan hingga beliau sendiri memikul gandum untuk si wanita janda.
Dalam keadaan tanpa wabah saja nasib rakyat sangat diperhatikan apalagi dalam kondisi wabah. Dalam kondisi wabah semua rakyat mendapatkan haknya berupa bantuan tanpa syarat yang menyulitkan.
Rezim, penguasa dan pemegang kebijakan harusnya mencontoh sosok Umar. Karena jabatan yang mereka pegang ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan mestinya mereka takut menjadi penguasa yang dilaknat.
“Dan barangsiapa memimpin mereka dalam suatu urusan lalu menyulitkan mereka maka semoga bahlatullah atasnya. Maka para sahabat bertanya, ya RasulAllah, apa bahlatullah itu? Beliau menjawab: La’nat Allah.
(HR Abu ‘Awanah )
Namun mustahil rasanya mengharapkan pemimpin adil dan bertanggung jawab di tengah sistem kapitalisme yang rusak ini, karena sesungguhnya hadirnya pemimpin yang adil hanya ada di dalam sistem yang adil dan benar. Sistem yang berasal dari sang Pencipta bukan dari akal manusia yang buntu, yakni Khilafah Islamiyyah. Sistem pemerintahan Islam yang dengannya diterapkan seluruh aturan yang adil, bijak dan mendatangkan rahmat untuk seluruh alam semesta.
Post a Comment