Lingkaran Bansos dan Corona

Oleh : Fitri Nasution 

(Muslimah Penggerak Opini)

Pandemi virus corona atau Covid19 yang sekarang melanda hampir seluruh negara belahan dunia telah membuat tatanan kehidupan dunia berubah drastis. Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona atau Covid19 ini berbagai negara telah melakukan langkah salah satunya adalah lockdown. Di indonesia, pemerintah sendiri telah memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB. 

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan virus corona atau Covid 19 yang diterapkan di indonesia ternyata sangat berdampak pada  tatanan perekonomian rakyat indonesia. Tidak hanya membuat pelaku usaha merumahkan atau mem PHK karyawannya tetapi juga sangat berdampak terhadap rakyat yang memperoleh penghasilan harian seperti pedagang, sopir, pemandu wisata dan lainnya sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi.

Desakan ekonomi yang dihadapi berbagai kalangan terutama kalangan menengah kebawah membuat mereka mengeluh dan berharap mendapatkan bantuan sosial (BANSOS) dari pemerintah untuk kelangsungan hidup keluarganya selama pandemi corona ini berlangsung.

Bantuan sosial (BANSOS) yang diharapkan masyarakat dari pemerintah ternyata berjalan tidak selalu mulus. Di Klaten, Bupati Sri Mulyani mendadak viral di media sosial karena menempelkan fhotonya di paket bansos. Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional. Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI.

Dilansir dari Merdeka.com,  Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako. Dia mengungkapkan, pembungkus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan import bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.

Nama bansos yang dikeluarkan itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi. Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat. Menurut Analis kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi. Trubus menyarankan kepada para pejabat publik untuk menghentikan praktik ini. Dia mengingatkan setiap pejabat publik diberi kepercayaan oleh rakyat, sehingga berkewajiban melayani rakyat tanpa mementingkan citra dirinya sendiri.

Berbeda dengan wajah sistem pemerintahan demokrasi sekarang ini, sistem pemerintahan didalam bingkai islam harus benar benar mampu memperhatikan kehidupan rakyatnya. Seorang pemimimpin harus meriayah seluruh kehidupan rakyatnya karena seorang pemimpin mempunyai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluargannya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya atas pertanggungjawabannya” (HR. Muslim).

Di dalam sistem pemerintahan Islam, seluruh kekayaan alam yang dimiliki akan dikelola oleh negara sehingga seorang pemimpin negara (khalifah) bertugas semata – mata hanya untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya dengan tujuan mendapatkan ridho dr Allah SWT.