Oleh: Widya Astuti
(Aktivis Dakwah Kampus)
Pandemi covid-19 yang tengah terjadi, menimbulkan dampak yang luar biasa di seluruh aspek, terutama pada aspek ekonomi. Hal ini bukan hanya dirasakan di Indonesia, melainkan seluruh negara yang ada di dunia merasakan dampak dari pandemi ini. Berbagai cara dan kebijakan yang diambil dalam penanganan wabah, namun sampai saat ini belum terlihat hasil yang sesuai dengan harapan. Wabah terus saja merebak, angka kematian terus saja mengalami peningkatan, Krisis demi krisis masih saja terjadi. Disini begitu jelas terlihat ketidakberdayaan negara-negara di dunia terutama negara adidaya seperti Amerika dalam mengatasi pandemi covid-19 yang katanya hanya makhluk kecil tak terlihat.
Dampak pandemi bukan hanya berimbas pada turun atau anjloknya perekonomian suatu negara, melainkan juga berimbas pada maraknya kejahatan sosial. Sejak diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ternyata angka kriminalitas dinilai meningkat. Hal ini bisa dilihat di Jakarta, bagaimana secara nasional Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat ada kenaikan kasus kriminalitas sebesar 11,80 persen dari pekan ke-15 hingga pekan ke-16 di 2020. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra menyatakan kasus pencurian dengan alat berat menjadi penyumbang naiknya angka kriminalitas (Tempo.CO, 24 April 2020).
Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Reza Indragiri mengatakan keterbatasan gerak selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuat masyarakat banyak yang tak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Rasa frustasi itulah yang menurut Reza bisa memicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dan kejahatan. Apalagi masa pandemi dan PSBB diterapkan jelang Ramadan di mana kebutuhan masyarakat makin meningkat (CNN Indonesia, 25 April 2020).
Ditambah lagi PHK massal yang menimpa sebagian besar karyawan telah berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di negeri ini. Tak dipungkiri kehilangan pekerjaan telah menambah masalah baru bagi masyarakat. Dilansir dari CNN Indonesia, seorang pria berinisial JT ditemukan meninggal dunia karena gantung diri di sebuah kamar kos yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (21/4). Diduga kasus bunuh dirinya JT dikarenakan frustasi akibat di PHK. Betapa mirisnya kondisi rakyat di tengah wabah pandemi ini.
Anehnya, di tengah teror permasalahan sosial ekonomi ini, rakyat justru dibuat was-was dengan kebijakan tak masuk akal oleh Kemenkunham yang membebaskan para Napi. Padahal, ditengah kesulitan hidup dan dampak dari wabah yang entah kapan akhirnya, bukankah kriminalitas dipastikan akan meningkat tajam? Dibebaskannya para Napi tentu menjadi teror baru bagi keamanan warga. Sebagaimana diberitakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membebaskan 38.822 narapidana, termasuk anak binaan melalui program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus Korona. Kebijakan itu diatur dalam Permenkumham No.10 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 1 april 2020 yang lalu. Sungguh kebijakan yang tak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru.
Meski berbagai bantuan dan sembako telah dikucurkan pemerintah kepada rakyatnya, namun tetap saja menimbulkan masalah. Selain masalah administrasi yang sulit dan berbelit-belit, ternyata jumlahnya yang tak layak jika diukur dari sudut pemenuhan kebutuhan harian. Ditambah lagi masih banyak juga rakyat negara Indonesia yang tergolong miskin yang tidak mendapatkan bantuan ataupun sembako. Hal ini wajar saja terjadi di tengah penerapan sistem kapitalisme sekuler, dimana penguasa tidak menampakkan keseriusan dalam mengurusi urusan rakyat. Seolah-olah urusan rakyat khususnya pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) adalah persoalan yang sepele, dianggap remeh dan tidak terlalu difikirkan.
Selayaknya protokol pencegahan penularan wabah diikuti dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebutuhan disini bukan semata kebutuhan sandang, pangan, dan papan, akan tetapi berikut dengan kebutuhan kesehatan, pendidikan, keamanan, ini adalah paket kebutuhan asasi manusia yang wajib dipenuhi secara layak. Jika hal ini terpenuhi, otomatis kejahatan sosial tidak akan marak terjadi, tidak seperti saat sekarang yang angka kejahatan sosial mengalami peningkatan lantaran persoalan perut yang tidak segera dipenuhi secara layak.
Inilah beda sistem kapitalisme dengan sistem Islam. Sistem kapitalisme nyata gagal dalam menangani masalah. Sistem Islam jelas mampu dalam menangani permasalahan. Hal ini terbukti pada masa Rosulullah dan para sahabat. Di dalam Islam, penguasa negara betul-betul serius dalam mengurusi urusan rakyat. Karena menjadi penguasa adalah persoalan yang berat yang nantinya pasti akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah kelak. Penguasa di dalam Islam memahami bahwa rakyat adalah tanggung jawabnya. Apapun yang dibutuhkan rakyat maka sudah seharusnya disegerakan untuk dipenuhi. Apalagi disaat kondisi wabah pandemi, tentu harus lebih ekstra lagi perhatian dan pengurusan terhadap rakyat. Sumber-sumber pendapatan negara yang tersimpan di Baitul maal akan didistribusikan, jika belum mencukupi negara akan memotivasi rakyat yang berkecukupan (Ghaniya) untuk menginfakkan hartanya dalam rangka membantu negara menyempurnakan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Selain itu tugas negara di dalam Islam bagaimana memupuk keimanan warga negaranya. Meningkatkan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah atas musibah yang tengah terjadi. Memahamkan bahwa ini adalah ujian dan sekaligus juga mungkin teguran atas dosa yang telah diperbuat. Dengan pemahaman yang diberikan, insyaallah warga negara bisa ikhlas dalam menghadapi wabah dan bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Walhasil, jika negara optimal dalam mengatasi wabah dan menyegerakan pemenuhan kebutuhan warga negara berdasarkan Islam, insyaallah masalah ini akan teratasi. Maka sudah saatnya kembali pada sistem Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Karena inilah satu-satunya solusi tuntas atas permasalahan yang dihadapi. Wallahu 'alam.
Post a Comment