Oleh : Sahara
(Aktivis Dakwah dan Pemerhati Sosial)
Lembaga dunia World Food Program mengatakan masyarakat dunia menghadapi ancaman kelaparan besar-besaran dalam beberapa bulan lagi akibat resesi ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 atau virus Corona.
Saat ini ada 135 juta orang menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari WFP menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 juta orang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang makan. Sehingga, total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan melebihi 1 miliar orang. (kumparan.com)
Bencana pangan ini bisa terjadi di sekitar 55 negara jika melihat pada skenario terburuk. Eksekutif Direktur WFP, David Beasley, mengatakan ada sepuluh negara yang telah mengalami kelaparan dan menimpa sekitar satu juta warga.
“Saat menangani pandemi COVID-19, kita juga berada di tepi jurang pandemi kelaparan,” kata Beasley kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB seperti dilansir CNN pada Rabu, 22 April 2020.
Beasley menyebut terjadinya konflik, resesi ekonomi, dan penurunan jumlah bantuan serta jatuhnya harga minyak merupakan faktor yang memicu terjadinya kelangkaan pangan. Dia mendesak PBB untuk mengambil langkah cepat untuk menghindari terjadinya bencana kelaparan besar-besaran ini.
Lembaga riset kebijakan pangan yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat itu, setiap tahunnya pada bulan Oktober merilis data Indeks Kelaparan Global (Global Hunger Index/ GHI). Indeks ini merupakan alat untuk mengukur dan melacak kelaparan secara komprehensif di tingkat global, regional, dan nasional.
Indeks tersebut memiliki skor antara 0 hingga 100, dengan angka 0 mengindikasikan paling tidak lapar dan 100 paling kelaparan.Dikutip dari globalhungerindex.org, pada 2019 Skor Indonesia di angka 20,1. Skor indeks kelaparan Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada negara tetangga di kawasan, seperti Vietnam (15,3), Malaysia (13,1), dan Thailand (9,7).
Tapi jika dilihat secara tren, skor itu terus membaik dalam dua dekade terakhir. Yakni 25,8 pada 2000, sempat naik jadi 26,8 pada 2005, lalu kembali turun jadi 24,9 pada 2010.
Pada tahun 2019 , Indonesia menempati ranking 70 dari 117 negara yang disurvei. Posisi yang sama dengan Filipina, yang juga meraih skor 20,1. (Beritagar.di).
GHI menetapkan empat indikator dalam mengukur indeks kelaparan. Yakni 1) Persentase penduduk kurang gizi dari populasi; 2) Proporsi anak di bawah usia lima tahun yang menderita wasting, yaitu suatu tanda kekurangan gizi akut; 3) Proporsi anak di bawah usia lima tahun yang menderita stunting; 4) Tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun.
Laporan analisis meneyeluruh mengenai ancaman kelaparan diseluruh dunia terkhusus indonesia sendiri harusnya menjadikan manusia lebih mengorientasikan pemikiran nya pada solusi yang cepat, tepat, dan akurat. Bukan untuk skala jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Berbicara mengenai pengelolaan bahan pokok dan pangan masyaakat secara keseluruhan, tentu ini menjadi tugas utama bagi seorang pemimpin yang memang sudah seharusnya mengurusi dan melindungi rakyatnya, termasuk melakukan mitigasi bencana yang disebabkan oleh wabah Covid-19 agar rakyat tidak seperti anak ayam yang mati dilumbung padi.
Presiden menyampaikan bahwa semua merasakan dampak dari pandemi Covid-19 umumnya oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. (Setkab.go.id).
“Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah,” tutur Presiden.
Pada tanggal 31 Maret yang lalu, Presiden telah menyampaikan program bantuan yakni: Satu, Kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggarannya adalah Rp37,4 triliun.
Dua, Kartu Sembako, diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43, 6 triliun.
Tiga, Kartu Prakerja, yang sudah dsampaikan sebanyak 5,6 juta orang, berupa insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Empat, Pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun.
Dalam minggu ini, Presiden sampaikan bahwa Pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan tambahan yaitu: Kesatu, bantuan sosial (bansos) yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta).
“Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun,” tambah Presiden.
Kedua, Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun. Ketiga, untuk masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako.
“Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun,” kata Presiden. Keempat, sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa yang diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun. Kelima, memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun.
“Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun,” ujarnya.
Kemudian juga, menurut Presiden, ada di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Keenam, Polri juga akan melaksanakan Program Keselamatan. Ini seperti Program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan.
“Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar,” ujarnya. Di bagian akhir keterangannya, Presiden sampaikan bahwa Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas ruang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya.
Pemerintah memastikan akan menjamin distribusi pangan tetap lancar meskipun wilayah Jabodetabek menjadi zona merah dalam penyebaran virus Corona. Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok dan produksi selalu tersedia. (Detik.com)
"Meskipun redzone kan masyarakat tetap butuh pangan. Petani kita tetap berproduksi dan distribusikan secara lancar," ujar Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Prof Risfaheri dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2020).
Risfaheri menegaskan Kementerian Pertanian selalu memastikan stok dan produksi selalu ada di sektor hulu. Sedangkan kelancaran distribusi berada pada tupoksi Kementerian Perdagangan.
"Namun karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat, Kementan tentunya berupaya agar pangan tersebut sampai ke masyarakat sehingga bisa tercukupi," katanya.
Salah satunya, Kementan berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya di DKI Jakarta, Gapoktan dan pelaku usaha lainnya untuk memastikan kebutuhan pangan bisa terpenuhi dengan lancar.
"Kami selalu berusaha agar pasokan tetap tersedia. Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Jakarta maupun Bogor tetap buka dan selalu menyediakan bahan pangan dengan harga yang terjangkau," terangnya.
Menurutnya TTI menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan pokok yang berkualitas dan terjangkau. Ketersediaan dan distribusi yang lancar ke TTIC juga diakui Manajer Toko Tani Indonesia Center, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari.
"Tidak ada yang stop pasok pangan dari petani untuk ke Jakarta, khususnya ke Toko Tani Indonesia Center. Sehingga tidak perlu khawatir TTIC dan TTI tetap buka untuk penuhi kebutuhan pangan masyarakat," ungkap Inti.
Inti yang juga Kepala Bidang Distribusi Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementan menambahkan, semua pemasok maupun petani champion yang bekerjasama dengan Kementan selalu siap sedia.
Apabila ditelaah secara seksama berbagai opsi dari solusi yang diberikan oleh pemerintah sendiri sebenarnya mampu untuk mengurangi ketakutan dan kepanikan masyarakat dalam menghadapi krisis pangan dan ketimpangan ekonomi akibat Covid-19 ini. Namun hasilnya jauh panggang dari api. Apa yang dijanjikan hanya seperti Lip Service belaka. Yang dialami umat adalah yang sebaliknya. Seringkali data yang diberikan kepada rakyat tidak sevalid dengan data yang terjadi di lapangan. Yang ada malah terjadi kelangkaan barang yang menyebabkan harga bahan pokok dan pangan semakin tak manusiawi.
Kelangkaan barang bisa saja terjadi ketika sistem distribusi tidak diawasi dengan benar, untuk bagian layanan logistic sendiri juga tidak memadai. Sehingga membuat ongkos kirim menjadi lebih mahal karena harus terus berulang ulang membawa bobot barang yang begitu banyak. Belum lagi kebijakan tiap daerah mempunyai aturan ongkos kirim tersendiri yang pada akhirnya berimbas pada kenaikan harga barang. Dan gurita mafia dan para kartel jahat yang sengaja menimbun barang sehingga mereka nantinya mereka bisa mendpatkan keuntungan yang melimpah.
Belum lagi dengan kisah drama pembagian sembako yang tidak mearata, dan tidak semua orang mendapatkan fasilitas subsidi bantuan. Bicara dengan Kartu prakerja sendiri. Yang menjadi pertanyaan bukanlah barapa hitungan kalkulasi masyarakat yang mendapatkan kartu pra kerja ini, melainkan sebenarnya kartu prakerja ini memang ada atau tidak? Dan yang lebih mengiris hati ditengah Pandemi Covid-19 ini, masyarakat dituntut untuk social distancing dan stay At Home saja. Tapi pemerintah sendiri justru menerima ribuan WNA. Sungguh kebijakan yang konyol dan jelas sangat tidak efektif.
Apapun solusi yang telah diberitakan tidak benar – benar mampu mengatasi problematika umat yang kian hari kian kompleks ini. Dan berbagai keboborokan yang terjadi adalah bentuk konfirmasi bahwa pemerintah memang tidak mampu mengurusi dan melindungi rakyat. Dan sistem Neoliberalisme telah lama terbukti gagal mewujudkan keseimbangan hidup bagi umat, termasuk dalam urusan ketehanan dan kedaulatan pangan. Yang semuanya tidak terlepas dari cengkraman para korporat. Dan pada akhirnya hanya melihat untung rugi bukan lagi kemashlahatan rakyat, tapi bagaimana caranya menjadi ladang bisnis ditengah kesengsaraan umat.
Sistem Neoliberalisme yang terbukti nyata kebobrokan dan kecacatan nya ini sudah harus segera dihempaskan. Ditengah krisis yang melanda umat, seharusnya bisa menyadarkan dan merubah pemikiran umat untuk segera mengadopsi dan melegalisasi sistem yang baru, sistem yang mampu menjadi pelindung bagi umat, menjaga eksitstensi umat, dan memberikan kesejahteran bagi umat. Sistem ini tidak lain adalah sistem Islam.
Sebab, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi seluruh kebutuhan hidup rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad). Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).
Sistem yang pernah menguasai 2/3 dunia dan berlangsung selama 12 abad lebih ini, telah terbukti mampu mengatasi berbagai krisis di masanya. Khilafah sebagai institusi pelaksana syariah Islam memiliki sistem yang sangat jauh berbeda dengan kapitalisme, mengurusi rakyat serta menyelamatkan rakyat dari wabah. Solusi lockdown yang dijalankan Khilafah akan sangat meminimalisir terjadinya berbagai krisis dan berbagai permasalahnan lain akibat wabah.
Karena Khalifah akan segara melakukan lockdown bagi wilayah yang terkena wabah, gar tidak terjadi penularan ke daerah yang lain. Sehingga masyarakat yang berada di luar wilayah wabah tetap menjalankan aktifitasnya secara normal. Tentu ini akan mengurangi terjadinya krisis ekonomi, pangan, dsb seperti kekhawatiran dunia saat ini.
Terkait tata kelola pangan, Khilafah dengan seluruh paradigma dan konsepnya adalah sistem yang memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan yang kuat baik di masa normal maupun menghadapi krisis.
Untuk mewujudkan visi dan target ketahanan dan kedaulatan pangan, Khilafah memiliki konsep anggaran negara yang unik, sangat berbeda dengan kapitalisme. Konsep APBN Khilafah baik pemasukan dan pengeluaran diatur berdasarkan syariah. Di antara sumber pemasukan APBN Khilafah adalah harta milik umum yang sangat berlimpah seperti tambang, kekayaan laut, hutan, dsb. (Muslimahnwes.com)
Ditambah harta milik negara seperti pungutan jizyah, kharaj, ghanimah, fa’i, dst. Dengan kekayaan yang sedemikian besar sangat memungkinkan negara Khilafah mampu mengurusi hajat rakyatnya termasuk dalam kondisi pandemi baik untuk kebutuhan pangan, kesehatan, kebutuhan energi, dan sebagainya. Didukung pula dengan prinsip anggaran yang bersifat mutlak untuk pemenuhan hajat rakyat yang bersifat asasi. Wallahu A`lam Bishowab.
Post a Comment