Oleh : Susi
Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona."Langkah ini seolah menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan Corona," kata Aboe, Jumat (27/3).
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau non-goverment organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarkat. Padahal, kata dia, selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.
Aboe juga menilai keanehan lain adalah pemerintah yang masih ngotot untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur."Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menuturkan tentu hal ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat, seolah pemindahan ibu kota dianggap lebih penting dari keselamatan warga."Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar politikus yang karib disapa Habib Aboe itu mengingatkan.
Ia menambahkan seharusnya penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah ibu kota. "Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan Covid-19," katanya. Atas dasar itu, Aboe pun menyarankan rencana pembukaan rekening donasi dibatalkan.
Karena negara masih memiliki APBN yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah covid-19 tersebut, pungkas Aboe. Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah dalam proses membuka rekening khusus untuk menampung dana dari dunia usaha yang ingin menyumbang dalam penanganan corona. Rekening itu akan dikelola oleh BNPB.
Sebagai pemimpin seharusnya melakukan langkah dengan bijak untuk menangani wabah virus Covid-19. Karena saat ini keadaan sangat mengkhawatirkan, nyawa rakyat bisa melayang seketika karena ganasnya virus ini. Saat ini kebijakan yang hanya untuk kepentingan para penguasaha dan asing dalam setiap kebiajakan yang dibuat.
Apakah dengan kebijakan untuk membuka tabungan rekening penampung dana bisa menghilangkan wabah viris Covid-19 atau dengan menyempatkan mengambil kesempatan ùntuk memeras rakyat hanya untuk pemindahan ibu kota dengan cara buka rekening tersbut? Mengingat kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat.
Penetapan prioritas yang salah dalam kebijakan pemerintah kapitalistik, mengapa? Karena Pemerintah saat ini hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan para pemilik modal dalam hal mengambil segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, seperti memanfaatkan rakyat dalam hal menampung dana untuk Covid-19, padahal persoalan tersebut ada ditangan pemerintah.
Merujuk pada Islam dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. ketika mendengar adanya wabah di suatu wilayah, beliau bersabda: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada makajangan tinggalkan tempat itu” (HR. Bukhari).
Sangat jelas langkah yang seharusnya diambil dalam menghilangkan wabah virus Covid-19 adalah karantina wilayah secara total. Meskipun ada konsekuensi yang besar bagi pemerintah di antaranya perekenomian yang melambat. Bagi individu yang tidak mampu, tugas pemerintah menjamin semua kebutuhan rakyatnya.
Jadi fokus utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah dalam keadaan level membahayakan saat ini adalah bagaimana agar virus tersebut hilang dan nyawa rakyat juga terselamatkan. Adanya pandemi Covid-19, telah membuka kebobrokan dan kejahatan praktik sistem kapitalis serta munculnya kesadaran baru akan pentingnya sistem Islam.
Wallahu alam bissawhab
Post a Comment