OLIGARKI DI BALIK PENANGANAN CORONA

Oleh: Herawati, S.Pd.I

Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya terbentang dari   Sabang sampai Merauke, gugusan gunung yang tersusun rapih, serta  lautan yang luas,  sungguh telah menggambarkan betapa kayanya bumi pertiwi. Bahkan, Ada yang menggambarkan negeri ini dengan peribahasa "Gemah Ripah Loh Jinawi", yang artinya memiliki kekayaan yang berlimpah, bahkan syair sebuah lagu "Tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman" mewaikili tanah Indonesia yang sangat subur. 

Ironinya, semua kekayaan itu tak bisa mensejahterakan kehidupan rakyat khususnya rakyat dengan ekonomi menengah kebawah, sehingga problematika kemiskinan sampai saat ini masih menjadi PR besar pemerintah. 

Akar masalah negara ini sebetulnya terletak pada penerapan sistem Demokrasi sekular, yang melegalkan investasi modal asing   lewat undang- undang no 25 tahun 2007, Kerakusan para kapitalis asing, aseng, dan asong yang di dukung lewat undang-undang investasi modal asing tersebut, semakin menguatakan hegemoni penjajahan gaya baru (neo imperialisme) atas Indonesia.

Sistem Demokrasi sekular telah membuka peluang kepada para kapitalis untuk duduk dikursi pemerintah, membuat kebijakan sesuai kepentingan sesuai keinginan rezim oligarki. Saat penanganan pandemi covid19 misalnya,  pemerintah terlihat karut marut, lamban, dan mengeluarkan kebijakan tak tepat sasaran. 

Sebagaimana dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dia membeberkan, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.

Terakhir, lanjutnya, pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun."Di saat sulit pandemi wabah Covid-19, nafkah guru malah dipotong-potong," kata Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Namun disaat yang sama, keuntungan diraih oleh Pendiri Ruang Guru sekaligus Direktur utama Adamas Belva Syah Devara milenial yang menjadi salah satu staf khusus  kepresidenan. perusahaan ruang guru diberi mandat untuk  program kartu pra kerja yang nilai anggarannya mencapai 5,6 triliun. 

Kebijakan anggaran untuk hadapi covid19, banyak menguntungkan pengusaha dan kroni rezim. Diaat tunjangan guru disunat sementara pengusaha Ruangguru.com yg merupakan stafsus presiden mendapat proyek triliunan dari dana Kartu Prakerja. Demikian pula porsi APBN untuk haji, lebih dibidik untuk dialihkan sebagai dana penanggulangan wabah covid19 dibanding dengan dana belanja pemerintah. 

Selogan Demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, hanya pepesan kosong, fakta pemerintah oligarki hanya pro terhadap golongan elit  dan abay pada rakyat kecil. 

Berbeda dengan pemerintah islam yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah, Dalam Islam, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 

Mekanisme pemenuhannya adalah langsung dipenuhi oleh negara. Karena negara dalam Islam adalah sebagai pengatur urusan rakyat, dan penguasa sebagai pelaksana negara akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT atas pelaksanaan pengaturan ini.

Rasulullah saw. bersabda:

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus "

(HR al-Bukhari dan Ahmad).

Dari hadits diatas jelas sekali bahwa, pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keselamatan dan nyawa rakyat yang dipimpinnya. Maka saat menghadapi wabah, yang membahayakan rakyat dan negara, maka negara islam akan memberikan prioritas utama untuk segera diselamatkan. 

Hal yang akan diprioritaskan negara islam saat menghadapi wabah ialah dengan mengoptimalkan kinerja departemen  kesehatan, seperti,  memberikan edukasi kesehatan tentang bagai agar terhindar dari wabah, dan wabah tidak menyebar. Maka negara akan melakukan upaya Lockdown. 

Negara juga akan meneliti virus baru yang menjadi sumber wabah, sehingga bisa segera ditemukan vaksin virusnya, memudahkan rakyat dalam proses pemeriksaan, dan yang paling penting semuanya itu dilakukan tanpa biaya (gratis). Demikianlah islam dalam mengatur aspek pemerintahan, para pemimpin nya amanah, semuanya dilaksanakan atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Bukan seperti rezim oligarki yang lahir dari sistem Demokrasi sekular,  yang melihat permasalahan dengan kaca mata untung dan rugi.