Oleh : Elfia Prihastuti
Praktisi Pendidikan dan Member AMK
Penyebaran virus Corona yang kian meluas sesungguhnya membuat kita menjerit. Sejuta asa senantiasa kita panjatkan pada Sang Pengatur Kehidupan agar derita ini cepat berakhir. Namun hati kita makin meringkih saat penguasa negeri seolah menutup mata dan telinga atas suara tangis yang tak kunjung henti ini.
Di tengah desakan rakyat agar pemerintah menopang ekonomi selama masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: 1) relaksasi kredit rakyat selama satu tahun, 2) penambahan jumlah tunjangan PKH dan bansos sembako sebesar 50.000 rupiah/bulan, 3) bantuan selama 3 bulan untuk korban PHK dan penerima kartu pra kerja, 4) pengurangan PPH untuk pekerja bergaji besar.
Tentang relaksasi kredit rakyat, Sejumlah bank dan perusahaan pembiayaan (multifinance) mulai melakukan pelonggaran cicilan kredit bagi para debiturnya. Ini merupakan respons dari upaya pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meredam dampak ekonomi dari penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia bahwa beberapa bank umum yang telah memberikan kebijakan tersebut antara lain bank BUKU IV seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Bank Mandiri dan BRI memberikan keringanan untuk melakukan penundaan pembayaran kewajiban kepada debiturnya yang terdampak pandemi ini.
Adapun dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 yang dirilis OJK disebutkan bahwa POJK ini memberikan kelonggaran kepada debitur, termasuk untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit maupun pembiayaan dari bank.
Sektor-sektor yang disorot akan terdampak dengan virus yang menyebar secara global ini antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
Selain itu, pemerintah juga berjanji menambah besaran uang dan jumlah orang-orang penerima PKH menjadi 10 juta penerima yang sebelumnya 9,2 juta penerima. Dinaikkan Kebijakan tersebut mulai berlaku pada April 2020.
Jokowi juga akan memberikan Kartu Sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan.
Anggaran kartu pra kerja untuk membantu masyarakat yang belum mendapat pekerjaan atau korban PHK juga dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang.
Namun ternyata insentif tidak mampu mendongkrak perekomian rakyat. Terkesan digelontorkannya pemberian berbagai tunjangan hanya sebagai pencitraan semata. Sebab fakta di lapangan membeberkan, rumitnya prosedur untuk mendapatkan tunjangan dan banyaknya salah sasaran membuktikan bahwa pemberian insentif oleh pemerintah tidak cukup efektif untuk menyelesaikan permasahan ekonomi yang di hadapi masyarakat di tengah wabah Covid-19.
Dilansir oleh tirto.id, Adi Sumanta, seorang pengemudi Ojol di kawasan Jakarta, mengaku mengalami kendala dalam mengakses keringanan kredit yang dijanjikan pemerintah. Kendala ini, kata dia, juga dihadapi teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Grab Melipir3 (GM3).
"Mereka (perusahaan leasing) suruh kita kirim surat ke OJK tapi setelah kita kirim surat ke OJK malah dipingpong lagi oleh OJK, kalau hal itu adalah wewenang leasing," ucap Adi saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (31/3/2020).
Sementara itu, entah karena jengah dilebeli masyarakat miskin atau memang merasa perekomian meningkat, sebab persyaratan mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah adalah rumah mereka harus berstiker yang memberitahukan bahwa penghuni rumah térsebut adalah keluarga miskin. Maka seperti yang diberitakan detik.news bahwa, di Klaten sebanyak 3.200 kepala keluarga (KK) yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pemerintah mengundurkan diri. Ribuan warga ini memilih mundur sebagai penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) setelah rumahnya ditempel stiker warga miskin bulan Desember 2019.
Sebaliknya, berita yang lebih heboh lagi, ada rumah berlantai dua dengan bangunan amat megah ditempeli stiker keluarga miskin, sehingga hal ini menjadi sorotan warga sekitar.
Dari fakta-fakta yang berkembang membuktikan bahwa solusi tambal sulam tidak akan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada, baik di masa pandemi Covid-19 atau tidak. Semua itu membutuhkan penyelesaian yang konprehensif dan integral. Mengapa tidak melirik Islam saja, yang tidak hanya bersifat teori semata sebab keberhasilannya telah dibuktikan selama 1300 tahun?
Untuk mengatasi wabah seperti ini, Islam memberi solusi ampuh hanya dengan lock down. Hal tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah Saw yang artinya:
"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Bukhari).
Selama masa lock down, negara harus menanggung kebutuhan rakyat. Inilah yang dijadikan pertimbangan penguasa negeri ini dengan penerapan sistem kapitalismenya. Selalu memperhitungkan untung rugi. Sehingga meski wabah telah menyebar luas tak mengambil langkah penguncian. Padahal tindakan tersebut cukup efektif menghentikan penyebaran virus agar tidak meluas dan menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa justru berdampak penyebaran virus semakin tak terkendali dan menelan banyak korban
Dalam sistem khilafah, pemenuhan kebutuhan rakyat bukanlah hal yang membuat panik. Karena tanpa adanya wabah pun peran negara benar-benar sebagai pelayan rakyat. Pemimpin negara sudah terbiasa berpikir, melayani dan memecahkan berbagai problematika rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang artinya:
“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak peduli kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan peduli kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
Tentu yang demikian hanya bisa diperoleh dengan penerapan Islam kafah. Karena akan menghasilkan penyelesaian yang sempurna.
Daulah khilafah Islam dalam memenuhi kebutuhan rakyat berbasis keluarga dan negara. Laki-laki mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk itu negara akan mendorong para laki-laki mencari nafkah dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, menghidupkan tanah mati dan memberikan modal atau pinjaman modal tanpa bunga. Sedang pada perempuan, memastikan siapa yang bertanggung jawab atas nafkahnya, jika tidak ada atau walinya tidak mampu maka akan menjadi tanggungan negara. Demikian untuk pemenuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Negara berusaha memenuhi secara tidak langsung. Sedang kebutuhan pokok yang berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara dengan pemenuhan secara langsung. Gratis atau biaya murah.
Sumber dana diambil dari kepemilikan umum berupa pendapatan dari pengeloaan SDA, seperti bahan tambang, hasil hutan, hasil laut dan kekayaan alam lainya. Di masa pandemi wabah seperti saat ini ketika negara mengambil kebijakan lock down tentu negara yang akan menjaminnya secara langsung seluruh kebutuhan masyarakat. Dana penangulangan wabah bisa diambilkan dari dana fai dan kharaj. Jika tidak mencukupi negara akan meminta bantuan pada wilayah-wiayah yang kaya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin khatab saat menghadapi wabah.
Saat itu kondisi keuangan baitulmal tidak mencukupi penanggulangan krisis. Khalifah Umar segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan. Khalifah Umar menghubungi gubernur Mesir, Syam, Irak, dan Persia.
Selanjutnya, semuanya mengirim bantuan untuk Khalifah. Hal ini menunjukkan kesigapan pemimpin kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis; ketika mendapati pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis.
Coba bandingkan, pemberian berbagai insentif oleh pemerintah yang hanya berlaku beberapa bulan di tengah wabah apa mampu meningkatkan derajat ekonomi ke jenjang yang lebih baik? Apakah juga akan memberikan angin segar bagi derita rakyat akibat sulitnya bertahan hidup karena pendapatan tak memadahi akibat wabah Covid-19?
Allahu a'lam bishshawab
Post a Comment