(Muslimah Peduli Generasi)
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengklaim jumlah masyarakat miskin kronis atau sangat miskin di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2015.
Berdasarkan data yang ia paparkan saat mengikuti rapat bersama Komisi XI DPR, pada 2015 persentase penduduk miskin kronis mencapai 4,17 persen. Kemudia, pada 2017, persentasenya turun menjadi 3,77 persen dan kembali turun di 2018 menjadi 3,57 persen.
"Kalau disetarakan itu adalah 9,4 juta jiwa. Jadi masih ada 9,4 juta jiwa penduduk Indonesia yang masih kategori miskin kronis atau sangat miskin," kata Bambang di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/1/2019).
Selain itu, kata Bambang, pemerintah sudah berhasil menekan angka kemiskinan hingga menjadi 8,5 hingga 9,5 persen pada 2019. Penurunan ini, menurut dia, cukup drastis sebab pada Maret 2018, prosentase kemiskinan masih mencapai 9,82 persen.
Bambang menjelaskan salah faktor pemicu penurunan angka kemiskinan itu adalah peningkatan upah riil buruh tani dan nilai tukar petani selama Maret-September 2018. tirto.id
Sekalipun mengalami penurunan namun tidak bisa dipungkiri angka kemiskinan ini masih tinggi. Salah satu program pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan menggencarkan Pengarusutaman Gender.
Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan keynote speech dalam acara "Voyage to Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Economic Inclusiveness" di Surabaya, Kamis (2/8/2018).
Seminar ini merupakan bagian dari program Kelompok Bank Dunia - Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional 2018 (AMS 2018). Seminar ini memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder, baik dari dalam maupun luar negeri untuk membahas, bertukar pandangan, dan pengalaman tentang manfaat ekonomi bagi pemberdayaan perempuan.
Sri Mulyani menuturkan, Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Perempuan harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki. “Di Kementerian Keuangan, kami berusaha mendesain anggaran negara sedemikian rupa untuk mewujudkan anggaran yang responsif gender. Kami ingin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang sama dalam proses pembangunan,” ia menambahkan. Ia berharap hasil dari seminar ini menjadi masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi, terutama pada kebijakan-kebijakan terkait pemberdayaan perempuan. Liputan6.com
Masalah kemiskinan terus menjadi sorotan dunia, tidak terkecuali di negeri-negeri muslim termasuk Indonesia angka kemiskinan belum bisa terhapuskan dan menjadi salah satu problem yang penting. Sehingga banyak kalangan yang menempuh berbagai cara yang ditawarkan oleh dunia barat. Salah satunya dengan menyuarakan opini terkait kesetaraan gender ditengah-tengah masyarakat. Diharapkan melalui upaya penyetaraan antara laki-laki dan perempuan maka kondisi kemiskinan sistemis pada jutaan perempuan dapat diatasi. Kondisi perekonomian keluarga akan lebih baik.
Namun, Bank Dunia dalam laporan berjudul “Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class” menyebutkan bahwa sebanyak 115 juta atau 45 persen masyarakat Indonesia berpotensi menjadi miskin kembali. Mereka ini adalah orang yang telah keluar dari kemiskinan tetapi belum mencapai tingkat ekonomi yang aman. Artinya kemiskinan masih menjadi problem besar yang belum terselesaikan tuntas. Fakta ini semakin jelas dengan adanya 350 anak di desa Lombok Timur ditinggalkan oleh orang tua mereka menjadi TKI karena alasan faktor ekonomi sebab sulit mendapat lapangan pekerjaan.
Jika melihat fakta ditengah masyarakat justru menunjukkan hal yang berbeda dari harapan para pengusung kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender justru menghasilkan masalah baru berupa tidak berfungsinya peran keibuan. Teralihkannya fokus ibu yang merupakan menejer keluarga kepada tugasnya diluar rumah. Akibatnya berimbas pada kondisi keluarga, banyak anak yang terlantar atau terjerumus masalah.
Akar masalah
Kemiskinan yang terjadi saat ini bukanlah disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat. Justru adanya kesetaraan gender adalah bentuk eksploitasi terhadap perempuan berikut tugasnya yang mulia sebagai seorang ibu.
Adanya kemiskinan yang terjadi secara meluas saat ini karena tata kelola sumber daya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat justru dinikmati hanya segelintir orang yang memiliki modal besar.
Sistem kapitalis lah yang mrnjadi biang dari permasalahan ekonomi khususnya kemiskinan saat ini. Sistem kapitalis yang memberikan ruang kepada para kapitalis memprivatisasi sumberdaya alam secara luas yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Jadi masalah kemiskinan tidak adanya kaitannya dengan gender ataupun terkait harus setaranya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi oleh sistem yang menjadi sumber aturan hidup manusia yang jauh dari aturan islam.
Solusi islam
Dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan serta keamanan secara layak.
Islam mengatasi kemiskinan diatasi dengan memperjelas masalah kepemilikan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga. Pertama kepemilikan individu berupa harta yang didapat oleh individu masyarakat dari harta pribadinya (gaji, harta waris, mahar, dan pemberian). Kedua harta milik negara yaitu didapat misalnya dari fa'i, ghanimah tanah terbengkalai. Sedangkan yang ketiga adalah kepemilikan umum yaitu berasal dari sumberdaya alam berupa hutan, laut, sungai tambang dan lain sebagainya yang penmanfaatannya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Sumber daya alam tidak akan diprivatisasi oleh segelintir orang, tetapi negara akan mengelolanya sendiri. Hasil dari pengelolaan sumberdaya alam oleh negara akan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan seluruh masyarakat. Selain itu adanya pengeloaan sumberdaya alam oleh negara akan membuka lapangan pekerjaan untuk warga negaranya.
Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.
Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda:
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Tentunya semua ini akan terlaksana apabila negara mencampakkan sistem yang menjadi biang masalah yaitu siatem kapitalisme yang meniadakan aturan agama dalam kehidupan. Sistem saat ini diganti dengan sistem islam yang bersumber dari Al Qur'an dan sunah. syariat islam akan diterapkan oleh negara secara menyeluruh. Wallahualam..
Post a Comment