By : Khansa Al Hakiimah
Ummu Wa rabatul Bayt
Pegiat Dakwah
Berbagai permasalahan negeri ini tak kunjung usai, bahkan semakin menjadi-jadi. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, hukum dan perundang-undangan, pendidikan dan layanan kesehatan, bahkan yang lebih serius lagi adalah permasalahan pengangguran yang terus meningkat. Dikutip dari laman ayobandung.com, anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi, menyebut angka serapan kerja lulusan SMK lebih rendah dibanding SMA. Dede mengatakan, rendahnya serapan kerja berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud yang menyebut angka pengangguran SMK lebih tinggi dibanding SMA. "Penyebab lulusan SMK tidak bisa tersalurkan dalam dunia pekerjaan itu banyak," tutur Dede saat mengunjungi SMK Angkasa 1 Margahayu, Kabupaten Bandung, Jumat (6/3/2020).
Dede menjelaskan, investasi SMK jauh lebih tinggi dibanding SMA, mengingat untuk bisa melakukan praktik, diharuskan ada peralatan tertentu. Di sisi lain, SMK terutama swasta masih memiliki keterbatasan kemampuan. Pendapatan dari siswa juga terus ditekan supaya bisa bersaing dengan sekolah negeri yang dari sisi biaya lebih rendah. Akibatnya banyak SMK swasta terpaksa memangkas belanja pengadaan peralatan. "Idealnya peralatan SMK itu harus di upgrade tiap 3 tahun," ucapnya. Alhasil, banyak lulusan SMK kurang terserap di dunia pekerjaan, terutama yang tidak memiliki keterampilan mumpuni. "Artinya yang memiliki skill dan keterampilan, serta mampu yang terserap di dunia pekerjaan," ujarnya. Kemudian, hal lain yang menjadi persoalan adalah lulusan SMK tidak memiliki sertifikat kompetensi. Padahal sebagian industri lebih melihat sertifikat kompetensi dibanding ijazah. Dengan kondisi tersebut, mantan Wakil Gubernur Jabar tersebut akan mendorong Kemendikbud supaya bisa memfasilitasi kebutuhan SMK, terutama dari sisi peralatan dan kebijakan lain. Dengan begitu, lulusan SMK mengantongi sertifikat kompetensi atau profesi.
Berita lain mencatat, LiputanIslam.com—Badan Pusat Statistik (BPS) mecatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan SMK. Pada Agustus 2019, jumlah pengangguran TPT mencapai 7,05 juta orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 7 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, jumlah pengangguran terbanyak pada Agustus 2019 adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yakni sebesar 10,42 persen.
Dengan bermunculannya berbagi persoalan ketenagakerjaan yang tak kunjung tuntas dan salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran harus menjadi suatu keharusan jika ingin menyelesaikan persoalan tersebut untuk mengkaji lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebabnya, baru kemudian mencari solusinya. Pada kenyataanya permasalahan ini bukanlah persoalan yang datang begitu saja. Permasalahan ini berkaitan dengan sistem yang diterapkan di negeri ini, Yaitu sistem kapitalisme-sekulerisme-liberalisme, yang nyatanya dalam sistem ekonomi kapitalisme fokus pada pengembangan sektor ekonomi non ril, yang menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor ril. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK serta pengangguran.
Disinyalir masih banyak pengangguran pada pendidikan lulusan SMK atau SMA sederajat yang jumlahnya meningkat. Hal ini karena banyaknya lulusan baru ini yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah tinggi membuat mereka nekat untuk mendaftar kerja di perusahaan dengan kemampuan seadanya dan bersaing dengan banyak orang. Apabila banyak yang tidak diterima di perusahaan maka akan banyak yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan.
Dalam sistem Islam Negara (Khilafah), kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Dan khalifah harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan mengaktifkan sektor ekonomi pertanian, industri dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:
"Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggung-jawaban terhadap urusan rakyatnya". (HR al-Bukhari dan Muslim).
Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, negaralah yang mengelola sumber kekayaan yang menjadi milik rakyat, hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Dengan demikian, jaminan sosial bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, akan terpenuhi. Jelas solusi satu-satunya untuk keluar dari permasalahan ini harus mengganti sistem dengan sistem Islam yang telah terbukti selama 13 abad mampu menyelesaikan segala permasalahan bukan saja dalam masalah pengangguran.
Waulahu’alam bishawab
Post a Comment