OrmasLAKI dpc aceh timur Pertanyakan Dana CSR PT MEDCO E&P MALAKA.

Aceh Timur-Nusantaranews. Perusahaan minyak dan Gas bumi (Migas), yang beroperasi dan memiliki Wilayah Kerja di Kabupaten Aceh Timur, harus benar-benar peduli dan tepat sasaran dalam kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar lokasi operasi perusahaan migas tersebut ucap Saiful Anwar ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Senin (2/3/2020).

Menurut Ketua ORMAS (Organisasi masyarakat) LAKI, Saiful Anwar mengatakan, bahwa kepedulian perusahaan kepada masyarakat mutlak harus benar benar serta tegas dilakukannya.

”Kalau tidak tepat dilakukan apa untungnya bagi masyarakat lokal. Mending mereka hengkang saja alias gulung tikar dari kabupaten Aceh Timur,” ujar Saiful anwar.

Lanjutnya, masyarakat selalu berharap dana CSR harus terbuka dan transparan supaya masyarakat ikut merasakan hasil berkah dan manfaat dari perusahaan swasta maupun BUMN yang ada di kabupaten Aceh Timur.

Hasil Sumber Daya Alam di sekitarnya, salah satunya melalui program guliran Coorporate Social Responsibility (CSR) ataupun Comunity Development (COMDEV) yang menjadi tanggungjawab perusahaan tersebut harus tegas serta benar tepat sasaran yang dilakukannya.

“Dari situlah paling tidak masyarakat bisa ikut merasakan manfaat dari ekploitasi SDA di dilingkungan wilayahnya. Namun, Saiful anwar mengaku kesulitan untuk memantau guliran dana CSR perusahaan, apalagi selama ini hanya rakyat segelincir saja yang merasakan dana tersebut.

begitu juga perusahan selama ini betul – betul memperhatikan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan perusahan serta merasakan secara langsung dana keuntungan perusahaan melalui program CSR dari investor.

Data-data pelaksanaan CSR yang belum di informasi publik kepada masyarakat. perusahaan migas atau perusahan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah aceh timur.

Sepertinya selama ini PT. MEDCO E&P MALAKA, mengenai dana CSR maupun MCL tidak pernah transparan pada rakyat Aceh Timur. Seolah-olah ada indikasi keuntungan orang-orang tertentu ,” tandasnya.

Saiful anwar menambahkan, seharusnya perusahaan bersinergi dengan pemerintah daerah serta benar dan tepat sasaran untuk penentuan dilokasi penerimanya.

Jangan sampai kedekatan personel dengan perusahaan dijadikan patokan dalam penentuan CSR. Baik itu infrastruktur maupun pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Perlu skala prioritas pemberdayaan dengan pertimbangan potensi lokal masyarakat yang dikembangkan dan dikawal sampai berhasil,Jadi jangan setengah-setengah hati dalam upaya pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Ketua Ormas LAKI Organisasi masyarakat itu menilai, ketidak transparannya program dana CSR perusahaan yang telah dikucurkan bisa mengindikasikan adanya permainan pihak perusahaan dengan penerima.

“Kalau perlu didatangkan tim audit dari lembaga independen, agar diketahui apa yang telah diberikan kepada masyarakat lokal. Agar semua transparan, karena untuk mencari data-data CSR yang sudah digulirkan itu saja sulitnya bukan main,” tambahnya ketua LAKI.

Demikian pula kontrak Kerjasama Operasi (PT.MEDCO E&P MALAKA), masyarakat mengharapkan lebih memperlihatkan kepeduliannya terutama kepada masyarakat, Jangan sampai masyarakat yang selalu dirugikan dan hanya merasakan  imbasnya saja dari aktivitas operasi mereka,” ucap Ketua LAKI Aceh Timur.(*)