Sistem Kapitalisme Sumber Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Indonesia

Oleh: Mardiani (Mahasiswi Universitas Mataram)

 Masalah kemsikinan dan ketimpangan sosial di Indonesia menjadi masalah yang terus berlarut-larut dan tidak pernah tuntas untuk di bahas.  Berkali-kali pergantian rezim yang telah dilakukan ternyata tak membuat Indonesia mampu menuntaskan permasalahan kemiskinan juga ketimpangan sosial.

Tahun ini pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik  (BPS) merilis presentase angka kemiskinan di Indonesia  per 15 Januari 2020 yaitu pada angka 9,22% menurun sebesar  0,19% dari periode maret 2019 tahun lalu. Hingga September 2019 jumlah penduduk  miskin di Indonesia berada pada angka 24,79 juta penduduk dari total seluruh penduduk Indonesia (news.detik.com).

Meskipun angka tersebut diklaim pemerintah telah menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dari tahun sebelumnya, hanya saja selama  ini pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan hanya terfokus pada pengotak-atikan angka semata, tanpa ada usaha serius untuk mengentaskan masalah kemiskinan secara tuntas. Bahkan salah satu penyebab kemiskinan yang diakui oleh para ahli yakni adanya industri rokok kretek, tidak mampu untuk dikendalikan oleh pemerintah yang notabenenya adalah penguasa. Di sisi lain, fakta gini ratio atau ketimpangan penduduk Indonesia masih tinggi .

Gini ratio adalah ukuran ketidakmertaan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan). Agregat gini ratio menunjukkan tingkat ketimpangan kesejahteraan antara si kaya dan si miskin. Berdasarkan pada data yang dirilis oleh BPS, pada Maret 2019 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382 ini merupakan angka ketimpangan sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Indonesia saat ini selain tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia juga tidak berdaya menghadapi masalah ketimpangan sosial. Kekayaan alam Indonesia yang seharusnya mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, selama ini dinikmati  hanya oleh segelintir elit saja dan mengakibatkan semakin melebarnya angka gini ratio. Hal ini berarti penduduk Indonesia yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tidak mendapat apa-apa.

Fenomena kemiskinan dan ketimpangan sosial yang tinggi di Indonesia merupakan satu  dari ribuan masalah sosial yang timbul akibat penerapan sistem kapitalisme. Hal ini karena dalam sistem kapitalisme sumber-sumber kekayaan alam hanya dikuasi dan dinikmati oleh segelintir orang saja. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya angka ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Negara yang menerapkan  sistem kapitalisme akan luput dari memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya secara umum. Negara hanya akan mempermudah akses bagi para elit pemodal untuk mengelola segala sumber daya alam yang ada untuk kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu selama Indonesia masih menerapkan sistem kapitalisme niscaya pengentasan kemiskinanan dan ketimpangan sosial hanya mimpi yang tak akan pernah terwujud.

Indonesia membutuhkan sistem yang  menjamin pengelolaan sumber daya alam berada di tangan pemerintah yang hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem yang mampu melahirkan penguasa yang amanah dan tidak melahirkan penguasa yang memanfaatkan jabatanya untuk meraih keuntungan sepihak yang mengabaikan nasib rakyatnya. Sistem pemerintahan semacam tersebut hanya bisa di temukan di dalam sistem Islam. Penerapan sistem pemerintahan Islam pertama kali dicontohkan oleh Baginda Rasulullah saw. di Madinah dan telah berlangsung sekitar 1300 tahun hingga keruntuhannya pada 03 Maret 1924 di Turki.

Sistem pemerintahan dalam Islam mengatur kepemilikan harta dan kekayaan kepada tiga jenis. Yakni kepemilikan individu, umum serta kepemilikan negara. Dimana kepemilikan umum merupakan sumber  kekayaan strategis seperti tambang mineral, minyak, batu bara dan sumber daya strategis lainnya yang dikelola oleh negara dan di gunakkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya alam strategis dalam pemerintahan Islam tidak akan pernah diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta atau segelintir orang saja. Hal inilah yang kan menjamin pendistribusian kekayaan dalam negara yang menerapkan sistem Islam akan dirasakan secara merata. Oleh karena itu hanya melalui mekanisme sistem pemerintahan Islam inilah permasalahan sosial baik itu kemiskinan maupun ketimpangan sosial yang telah lama melanda masyarakat Indonesia akan mampu dituntaskan.

Wallahu ‘Alam bish Shawab..