Oleh : Andi Fitriah Arifin, SE
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Sejak Desember 2019, China dilanda virus misterius mirip SARS. yang sudah menelan dua korban jiwa. Penyebaran virus ini sangat cepat dan meluas tidak hanya di China, tetapi juga sudah menyebar ke sejumlah negara.
Dilansir dari LiveScience (15/01/2020), WHO akhirnya mengidentifikasikan virus misterius ini menjadi virus baru yang bernama Novel coronavirus atau dikenal dengan 2019-nCoV. Virus ini berjenis Zoonozis, ditularkan dari hewan ke manusia.
Pemerintah China awalnya menutupi kasus ini dan tampak tidak menaruh perhatian besar dengan alasan karena virus ini ditularkan oleh hewan akan tetap ivirus para ahli belum menemukan dan memastikan hewan mana yang menjadi sumber penyakit di pasar makanan laut tersebut, sehingga investigasi mengenai hewan penular nCoV ini terus berlanjut. Pemerintah China hanya menghimbau warganya untuk menghindari pasar tersebut untuk sementara waktu.
Baru setelah salah seorang profesor disana menyatakan bahwa virus ini berpeluang menular dari manusia ke manusia,mulailah pemerintah Cina melakukan tindakan dengan mengisolasi kota Wuhan. Akan tetapi tindakan ini dinilai terlambat,karena satu hari sebelum isolasi tersebut dilakukan, sebanyak 300.000 masyarakat Wuhan sudah terlebih dahulu keluar dari wuhan untuk menikmati liburan imlek.
Walhasil, virus ini semakin menyebar ke beberapa negara. Sebagaimana dilansir oleh media pemerintah setempat, People's Daily. Kasus Corona diluar Cina menurut surat kabar ini adalah :Thailand : 8,Jepang : 4, Korea Selatan : 4, U.S.: 5, Vietnam: 2, Singapura : 5, Malaysia: 4, Nepal: 1, Perancis: 3, Australia: 5, Canada: 1, Jerman: 1, Kamboja：1 kasus. Sementara di Cina sendiri lebih dari 4.515 orang telah terkonfirmasi positif terinfeksi virus tersebut. Dan hingga saat ini korban meninggal dunia sudah mencapai 427 jiwa, dan 20.000 jiwa di 25 negara dilaporkan terinfeksi virus termasuk diantaranya seorang TKW asal Indonesia di Singapura.
Solusi terganjal materi
Pemerintah Indonesia pun setali tiga uang dengan negara 'sahabat"nya tersebut. Di awal merebaknya kasus ini, pemerintah pusat terkesan lambat menanggapi. "Hingga Rabu, 29/1 belum ada satupun kebijakan yang bersifat menentukan terkait persoalan tersebut. Padahal, sudah ada enam negara tetangga yang sudah terpapar kasus Corona, yaitu Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura dan Australia. Pemerintah juga belum memberikan peringatan perjalanan bagi WNI yang akan bepergian ke Cina. Padahal, sejak pekan lalu virus Corona telah menyebar ke 30 dari 31 provinsi di Cina.
Kelambatan Pemerintah ini sangat disesalkan masyarakat. Pemerintah dinilai lamban mengambil keputusan untuk melarang pendatang dari Cina masuk ke Indonesia sejak dari terjadinya wabah di Wuhan. Hal ini juga dikarenakan pemerintah sangat bergantungan pada WHO, terbukti dengan sikap pemerintah yang menunggu release resmi dari WHO meski negara lainnya sudah memberlakukan pelarangan dan pengusiran bagi warga Cina.
Baru ketika WHO meralat pernyataannya sebagaimana diwartakan Channel News Asia, Selasa (28/1/2020), dan pada Kamis (30/1/2020) dinyatakannya dunia dalam bahaya (Forbes.com, Kamis, 30/1/2020),pemerintah Indonesia mulai berfikir untuk memulangkan warganya dari Cina dan memberlakukan larangan masuk bagi warga Cina.
Pemerintah seharusnya lebih responsif dan sensitif mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jika ditelisik secara mendalam, semua kelalaian itu berpangkal dari berbagai paradigma bathill sekuler yang menyandera pemerintah. Baik yang terhimpun dalam konsep good governance, maupun aspek-aspek lain.
Salah satunya yang dirasakan adalah adanya kekhawatiran pemerintah bahwa pemutusan hubungan sementara akan berdampak besar bagi kedua negara terutama Indonesia. Dikabarkan sektor pariwisata Indonesia berpotensi mengalami kerugian sebesar 7,27 milyar per bulan karena anjloknya turis dari China.
Wakil Ketua Umum ASITA Budijanto Ardiansjah mengatakan kerugian tersebut muncul dari perhitungan keuntungan rata-rata Rp1 juta per turis dan prediksi pengurangan pppjumlah turis China per bulan.
Itu baru potensi kerugian pendapatan untuk paket tur saja seperti agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, restoran, belum termasuk devisa ke negara dari pengeluaran mereka di sektor lain seperti pengrajin, oleh-oleh, yang rata-rata US$200 per hari.
Begitulah sistem kapitalis akan selalu membawa penguasa suatu negeri untuk berpikir untung rugi dari suatu kebijakan terhadap keberlangsungan rezimnya, perhatian kepada rakyat pun semata-mata untuk tetap mendapatkan pengakuan mereka. Dilain pihak, rakyat pun akan menimbang-nimbang manfaat yang mereka dapatkan dari kebijakan pemerintah tersebut.
Jika dua maslahat tidak bertemu,maka penindasan atau pergantian rezim akan berlaku tergantung siapa yang kuat.
Khilafah solusi holistik
Penerapan syariah secara sempurna adalah satu-satunya pembebas Indonesia dan dunia dari penderitaan ancaman global berbagai wabah termasuk di dalamnya wabah 2019-nCoV yang mematikan.
Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dapat dilakukan suatu negara berdasarkan paradigma islam :
1.Negara harus menjadi pelindung utama bagi rakyatnya dari kemudharatan.
2. Negara wajib mandiri dalam menyikapi wabah, tidak bergantung pada negara kafir penjajah dan lembaga yang menjadi kuda tunggangannya, yakni WHO.
3. Negara harus terdepan dalam riset dan teknologi tentang kuman-kuman penyebab wabah, alat kedokteran, dan obat-obatan.
Baik untuk tujuan pencegahan maupun ketahanan negara
4. Negara juga harus memberlakukan kebiasaan hidup sehat bagi warganya dengan membiasakan memakan makanan yg halal dan thoyyib.
Pelaksanaan prinsip sahih ini beserta penerapan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah, bersamaan dengan pemanfaatan teknologi terkini meniscayakan segera terwujud Indonesia dan dunia yang bebas dari serangan berbagai wabah mematikan.
Selanjutnya akan terwujud kesejahteraan bagi seluruh alam, sebagai janji yang pasti dari Allah subhanahu wa ta’ala, artinya, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam” (TQS Al An-Anbiyaa: 107).
Pada tataran inilah, kembali pada pangkuan syariah kaffah, khilafah adalah kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini dan dunia. Lebih dari pada itu, khilafah adalah syariat Allah SWT yang diwajibkan pada kita semua.
Wallahu a'lam.
Post a Comment