Oleh : Sahara
(Aktivis Dakwah Lubuk Pakam)
Masa datang silih berganti, roda kehidupan umat terus berputar mengikuti waktu yang tidak akan pernah berhenti, hingga Allah menghendaki untuk menghentikan nya. 2019, adalah masa dimana kita berada di masa lalu dan 2020 adalah masa yang sedang Kita jalani saat ini. Menilik masa yang telah lalu, tentu hingga saat ini kita masih merasakan pilu dan pengap nya ruang kehidupan yang disesaki tumpukan catatan masalah diberbagai aspek kehidupan umat.
Rasanya, kita baru saja menjejakkan kaki di tahun 2020 ini. Tapi kita sudah disambut dengan kejutan penuh air mata dan kekecewaan. Harapan hidup lebih baik dari masa sebelumnya, itu hanya mimpi. Lagi dan lagi ibu Pertiwi harus kembali meratapi nasibnya yang terus berdarah darah. Belum kering luka lama, ditambah pula sayatan baru. Masalah lampau yang hingga saat ini belum terselesaikan,ditambah pula dengan masalah yang baru.
Tidak terlalu sulit untuk menelaah masalah apa yang terjadi, sebab di setiap sudut mata memandang, akan tampak jelas bahwa Indonesia tidak sedang dalam keadaan yang baik baik saja. Permasalahan kesehatan, pendidikan, sosial, Agama, Keamanan dan Ekonomi bahkan sampai ranah pemerintahan. Umat tak perlu lagi menguliti, sebab dengan mudahnya seluruh permasalahan tersebut dilihat dengan mata telanjang. Sebab akses untuk mendapatkan seluruh informasi yang teraktual sangat terbuka lebar dan perlu digarisbawahi semua itu benar benar di alami oleh umat saat ini. Dan disaat keadaan semakin runyam, rezim semakin panik dan sibuk bersilat lidah. Bak kata pepatah "lempar batu sembunyi tangan". Kerusakan yang terjadi sebab salah adopsi sistem dan pengelolaan nya malah khilafah yang dituding sebagai dalangnya dan menuduh sebagai ajaran Islam yang merusak.
Kita memang tidak dijajah secara fisik, tapi dijajah secara pemikiran. Para Penjajah melakukan sesuatu dengan cantik, hingga umat terbuai dan terlena dengan segala tipu daya mereka namun perlahan tapi pasti mereka terus menggerogoti, mengadu domba dan akhirnya menghancurkan persatuan umat. Hingga ketika umat sadar, bahwa umat sudah kehilangan banyak aset sumber daya alam parahnya lagi kita kehilangan moral bangsa yang bermartabat. Manusia yang berteriak NKRI HARGA MATi, tapi dia pula yang berkhianat.
Dilansir dari salah satu laman berita, Menkopolhukam Mahfud MD di kediaman Menkominfo Johnny G. Plate, Rabu (25/12).Menegaskan bahwa tak akan ada lagi bentuk ajaran khilafah yang terus didengungkan oleh sejumlah ormas agama.
Selain berseberangan dengan dasar negara, ajaran khilafah tersebut bersifat merusak tatanan bernegara yang telah lama digunakan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Mahfud usai menerima kunjungan perwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).
"Sistem khilafah yang sekarang yang ditawarkan yang sebenarnya itu agendanya merusak," ujar Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Masalah yang dihadapi bukan masalah satu atau sekelompok individu tapi sudah menyangkut masalah struktural dan mengakar. Tidak ada jalan lain selain mencabut akar permasalahan nya. Merubah yang perlu dirubah dan bahkan mengganti yang sudah seharusnya diganti. Untuk apa bertahan pada sistem yang sudah sangat jelas kebobrokan nya? Bukan mensejahterakan rakyat tapi yang terjadi malah menyengsarakan rakyat. Sistem yang hanya melahirkan orang yang rakus dan tamak hingga Harta kekayaan hanya beredar pada mereka yang punya uang dan kekuasaan. Yang kaya makin kaya yang miskin semakin miskin.
Sudah saatnya umat sadar dan bangkit mencari solusi yang haqiqi. Solusi yang tepat dan efektif. Mencari solusi tanpa ada lagi timbul masalah. Bukan ikut menjadi bagian pemanas isu Radikal Radikul yang digoreng oleh Rezim tanpa mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Atau hanya menjadi manusia pragmatis yang tidak ingin tahu sama sekali. Rezim saat ini sebenarnya sedang panik dan bahkan semakin panik, rusaknya tatanan pemerintahan sebab ulah perbuatan mereka terus mencuat di media sosial. Tidak semua rakyat terlalu gampang dibodohi. Satu persatu, bangkai yang ditutupi tercium oleh rakyat. Demi meredam kemarahan, rezim mencari cari alasan untuk menggiring opini publik ke arah yang lain.
Ormas Islam yang senantiasa teguh menegakkan kebenaran dan senantiasa melakukan muhasabah terhadap kebijakan pemerintah dituduh sebagai biang masalah, kenapa? Sebab pemerintah hanya sedang mencari kambing hitam untuk menutupi seluruh aib mereka, Harus ada tokoh antagonis demi menguatkan kharisma Protagonisnya. Dengan begitu mereka merasa aman untuk terus melanjutkan eksistensi mereka dengan menyerahkan seluruh program pembangunan pada korporasi demi memperbanyak pundi kekayaan mereka.
Menurut Busro Muqoddas, mantan pimpinan KPK, Indonesia menuju negara korporatokrasi karena hampir seluruh program pembangunannya menggandeng swasta.
Maka jangan heran jika pemerintah menggenjot habis investasi. Bahkan Pemerintah mewacanakan menghapus AMDAL dan IMB demi kelancaran investasi. Artinya, kerusakan lingkungan dan jeritan warga tak dipedulikan sama sekali.
Bentuk negara korporatokrasi sedang menjadi tren seiring dengan kapitalisme global yang mencengkeram dunia. Korporasi membutuhkan sejumlah kebijakan yang mampu memuluskan dan mengamankan bisnis mereka.
Sementara penguasa membutuhkan dana besar dalam menjalankan program-program pembangunannya. Terciptalah simbiosis mutualisme. Bagaimana dengan rakyat?
Negara hanya berfungsi sebagai regulator, pengurusan kebutuhan publik diserahkan pada korporasi/swasta. Tugas negara bukanlah melayani kebutuhan rakyat tapi untuk melayani kepentingan korporasi. Caranya dengan menyiapkan aturan yang bisa menjauhkan konflik antara rakyat sebagai konsumen dan swasta sebagai operator penyedia layanan. Dan pada akhirnya rakyat dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ditengah kebijakan yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat. (MuslimahNews.com )
Maka jelas sudah siapa sebenarnya tokoh antagonis dan protagonis dalam drama perpolitikan Indonesia saat ini. Jika memang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mereka tidak akan pernah mengorbankan Hak Rakyat demi kepentingan perut sendiri. Tapi memeang seperti inilah buah dari sisitem Demokrasi Kapitalisme, orang yang tadinya bersih dari KKN ketika berkecimpung didalam dunia kekuasaan, maka mau tidak mau ia akan terkontaminasi dengan pemikiran Kapitalisme, yang tujuan semula bergabung demi kesejahteraan rakyat, berubah demi Kepentingan hidup yang sesaat. Berbicara tentang hukum, peneggakan hukumnya juga masih timpang tindih. Tidak jelas siapa yang salah dan benar, hukum sering kali diperjual belikan. Tajam ke Atas , tumpul kebawah. Jadi bila dikatakan bahwa Demokrasi ini sesuai dengan dengan Syariat Islam, tentu ini ada opini yang sesat dan menyesatkan. Sebab dalam Islam, yang berhak membuat hukum adalah Allah sang maha Pencipta, dan Kedaulatan mutlak milik syara` bukan milik rakyat. Standart hukum adalah haram dan haram.Tujuan orientasi pemimpin adalah Meria`ayah umat bukan memikirkan tentang eksistensi kekuasaan. Seluruh penerapan hukum Islam akan terwujud apabila berada dalam satu injstitusi Yaitu Daulah Khilafah LA Minhajji Nubuwwah.
Negara Khilafah Melayani Kepentingan Umat
Berbeda dengan konsep negara korporatokrasi yang memosisikan perannya sebatas regulator, sistem pemerintahan Khilafah memosisikan perannya sebagai pelayan bagi umat. Posisi ini telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya seorang Khalifah adalah pengurus umat.
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Makna raa’in telah digambarkan dengan jelas oleh Umar bin Khaththab ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan.
Begitu pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorang pun yang berhak menerima zakat.
Dalam Islam haram hukumnya penguasa berlepas tangan terhadap kepengurusan umat, seperti yang terjadi saat ini. Apalagi kebijakannya prokapitalis dan menzalimi umat.
Sumber-sumber kekayaan seperti sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh diprivatisasi atau dipermainkan pemerintah dan korporasi.
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Oleh karena itu, sudah bisa dipastikan, yang merusak bangsa ini bukanlah Khilafah. Justru konsep negara korporatokrasilah yang telah jelas menzalimi rakyat dan menjadi biang kerok permasalahan bangsa. (Muslimah News)
Rasanya seperti mimpi disiang bolong, jika indonesia bisa lebih maju dan sejahtera jika sistem Kapitalisme masih brcokol, dan mencengkaram dalam mengatur kehidupan umat, justru Khilafah yang dituding sebagai pembuat onar dan dalang setiap maslaah mampu berikan pelayanan dan kesejahteraan seluruh umat, dan sudah terbukti pernah berkuasa selama 12 abad lamanya dan menguasai 2/3 dunia. Jelas sudah bahwa Khilafah kontruktif, Demokrasi Kapitalisme Destruktif. Wallahu A`lam Bishowab.
Post a Comment