Negara Korporatokrasi

Oleh : Adisa NF 

Member AMK 5

Janji adalah utang. Utang wajib dibayar. Kalau sudah berjanji, tepatilah. Begitu kira-kira ungkapan yang tepat bagi para penguasa yang melupakan janjinya.

Mungkin tidak aneh kata ini karena sering diungkapkan oleh para politisi dan aktivis yang sudah gerah dengan kondisi negeri ini. 

Pemerintah yang suka mengobral janji kepada rakyatnya. Janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengurangi kemiskinan. Tak ada lagi pengangguran, dan sebagainya. Rakyat muak dengan janji yang tak pernah ditepati itu. 

Korporatokrasi atau pemerintahan perusahaan adalah istilah yang mengacu pada bentuk pemerintahan dimana kewenangan telah didominasi atau beralih dari negara  kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi (perusahaan). 

Istilah ini digunakan sebagai kritik terhadap sebuah pemerintahan yang cenderung memusatkan kegiatan perekonomian dibanding yang lain semisal urusan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan kesejahteraan rakyatnya. Privatisasi perusahaan publik umumnya, menjadi awal dari bentuk pemerintahan ini. Sehingga negara kehilangan kewenangan pengaturan ekonominya karena lembaga bisnis yang berperan besar pada kebijakan.

Negara diposisikan bagaikan perusahaan (korporasi) yang bekerja demi keuntungan para korporat (pemodal kuat). Walhasil negara ini tidak akan pernah berpihak pada kebutuhan rakyatnya. Jangankan mimpi sejahtera, sekedar mendapatkan haknya sebagai rakyat yang layak mendapatkan subsidi, memperoleh pengembalian penjualan keuntungan sumber daya alam atau sekedar mendapatkan rasa aman saja sulit didapatkan dalam negara korporasi. 

Yang lebih menyakitkan, pemerintah secara massif menuduh dan menempatkan rakyatnya, khususnya kaum muslimin sebagai ‘musuh’ negara. Kaum muslimin yang menginginkan perbaikan kehidupan melalui penerapan syariat Islam, dengan semena-mena ditempatkan sebagai kelompok radikal. Dan pemerintah dengan kekuasaannya terus melakukan upaya dengan mencanangkan gerakan deradikalisasi untuk membasmi geliat umat yang ingin negaranya ditata sesuai wahyu Ilahi.

Realitasnya, gerakan deradikalisasi ini hanyalah kambing hitam atas kegagalan capaian pembangunan. Secara lugas mantan menko Kemaritiman di awal pemerintahan Jokowi-JK, Rizal Ramli, menyatakan bahwa isu radikalisme akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf demi menutupi performa ekonomi yang kembali memburuk di tahun ini (rmol.id,28/10/2019)

Inilah deretan kegagalan yang diidap oleh negara korporasi ini sepanjang tahun 2019. Ditambah lagi, penguasa saat ini meneguhkan diri sebagai penganut oligarkis ( kekuasaan sekelompok kecil yang menguasai serta mengendalikan sumber daya material yang digunakan untuk mempertahankan atau dapat meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi eksklusif sosial). 

Jelas sudah tujuannya hanya terfokus pada kepentingan bisnis swasta termasuk memelihara kekuasaan dengan melibatkan para oligarki dalam mengamankan kekayaan dan jaringan bisnis mereka. Pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi untuk izin investasi korporasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran, semua itu ibarat menggelar karpet merah bagi investor swasta, pengusaha lokal dan asing. 

Dengan demikian, apapun yang menjadi penghalang investasi harus diberangus, bisa dengan cara menekan para gubernur agar tidak mempersulit investasi melalui perda/pergub yang mengganggu, menghapus jabatan eselon III dan IV PNS untuk alasan efisiensi dan diganti dengan robot. Bahkan proyek penciptaan lapangan kerja (laker) serta memberdayakan UMKM terkadang hanya menguntungkan pengusaha.

Alhasil, inilah ciri negara korporatokrasi yang sedang dimainkan saat ini. Tak peduli rakyat menjerit, sengsara terlunta-lunta yang terpenting rekan bisnis tersenyum, para korporasi tertawa. Jika dibandingkan dengan pengurusan penguasa dan pemenuhan serta penjagaannya untuk seluruh rakyat yang ada dalam tanggung jawabnya dalam sistem Islam,  jauh sekali dan mungkin tak akan mampu menandinginya. Khilafah satu-satunya sistem yang mampu menebar kesejahteraan, keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. 

Saatnya kaum muslim dan seluruh rakyat bangkit dari tidur lelapnya. Saatnya buka mata telinga jangan sampai tertutupi dengan janji manisnya penguasa korporatokrasi. Rentangkan tangan, gandeng saudara-saudaramu untuk menggapai kehidupan abadi kelak nanti. Aamiin 

Wallahu a'lam bishshawab