Lebak Darurat Banjir

Oleh : Neno Salsabillah 

(Pebisnis & Revowriter)

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten telah membuat 30 desa di enam kecamatan menyebabkan ribuan rumah rusak. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), enam kecamatan yang terdampak bencana tersebut antara lain Sajira, Maja, Cipanas, Curug Bitung, Cimarga dan Lebakgedong.(kompas.com)

Lebak - Memasuki awal tahun 2020 di sejumlah wilayah Indonesia terdampak banjir. Salah satunya banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Lebak Banten. Bajir tersebut mengakibatkan  30 desa di enam kecamatan mengalami kerusakan yang cukup parah, diantaranya kecamatan Sajira, Maja, Cipanas, Curug Bitung, Cimarga dan Lebak gedong menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). 

Menurut Jokowi, penyebab banjir bandang di Lebak adalah rusaknya hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Beliau mengungkapkan "Di Kabupaten Lebak, Banten, kita lihat ini karena perambahan hutan, karena penambangan emas secara ilegal," Selasa (7/1/2020)(kompas.com)

Sebelum banjir bandang, sejak Selasa (31/12/2019) hujan deras mengguyur Banten dan sekitarnya yang menyebabkan Sungai Ciberang meluap. Sehingga menghanyutkan sejumlah rumah dan pondok pesantren di bantaran sungai. 

Banjir tersebut juga menyebabkan sejumlah jembatan putus. Salah satunya Kecamatan Sajira, setidaknya ada tujuh jembatan yang putus. Jembatan tersebut menghubungkan antardesa dan jalan ke kecamatan lain. Di antaranya enam jembatan gantung, satu jembatan utama, sehingga warga dari Kecamatan Sajira tidak bisa melintas. 

Akibat banjir bandang, ribuan warga mengungsi di beberapa titik di enam kecamatan di Kabupaten Lebak. Umumnya mereka mengungsi di sekolah, tempat ibadah, hingga kantor kepala desa setempat.

Bantuan untuk daerah terisolir seperti desa-desa di Kecamatan Lebak Gedong dan Sajira terpaksa disalurkan lewat udara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan penyaluran bantuan untuk daerah terisolir harus menggunakan helikopter.

"BNPB bekerja sama dengan TNI telah menyiapkan satu unit pesawat heli untuk digunakan selama beberapa hari di wilayah Kabupaten Lebak, terutama untuk keperluan logistik dan juga untuk evakuasi korban-korban yang mungkin membutuhkan perawatan kesehatan," ujar Doni Monardo seperti dilaporkan oleh Alfi Syahrin, wartawan di Lebak yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Doni melanjutkan, banjir bandang yang dia sebut "masif dan luar biasa" ini baru terjadi selama beberapa puluh tahun terakhir. Hingga kini menurut data dari Kepolisian Resor Lebak, setidaknya 2.000 keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Penambangan liar

Dilansir dari BBC Indonesia,bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, bencana banjir bandang dan longsor di wilayahnya disebabkan aksi penggundulan hutan dan aktivitas penambangan emas liar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

 "Ada penambangan liar di wilayah yang tidak diperuntukkan untuk itu. Akhirnya klimaksnya terjadi bencana banjir itu. (Tapi) ketika bencana terjadi, pemerintah yang disalahkan," kata Iti, Jumat (4/1/2019)

Beliau mengatakan jika hutan gundul dan tanahnya digali oleh penambang liar, air tidak meresap baik ke dalam tanah. "Ketika kemarau saja ada retakan, itu harus ditutup. Apalagi ini (musim hujan) di bawah tanah ada lubang-lubang, tidak bisa menahan (air). Ini yang menyebabkan ambruk, longsor," katanya. 

"Laporan dari Polda Banten, penyebab utama selain hujan lebat di hulu sungai TNGHS, adalah sejumlah lubang yang ditinggalkan ambrol, longsor, dan membawa bantuan lumpur, inilah yang menyapu sepanjang daerah Sungai Ciberang," katanya di Lebak, Banten, Sabtu (4/1/2020).

Menurut Jokowi tidak ada toleransi lagi bagi aktivitas tambang emas liar di TNGHS, karena merugikan masyarakat. Beliau pun secara khusus meminta kepada Gurbernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk segera menghentikan aktivitas tambang di TNGHS terutama di wilayah Kabupaten Lebak. (kompas.co.id)

Hingga kini data terbaru akibat nencana tersebut menyebabkan 10 orang meninggal dunia, 1.060 rumah rusak berat, 428 rumah rusak ringan, dan 17.200 warga mengungsi.

Banjir juga mengakibatkan kerusakan 19 sekolah, 28 jembatan, dan 891 hektar sawah. "Kami memperkirakan kerugian banjir bandang dan longsor itu mencapai puluhan miliar rupiah," kata Kaprawi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak. (repuplika.com)

Senin (13/1) Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan "Kami optimistis tiga bulan ke depan jembatan yang rusak berat itu rampung berdasarkan kesanggupan pembangunan yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR," katanya di Lebak.

Dari fakta di atas jelas bukan hanya karna curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan kerusakan parah di Lebak. Tapi juga akibat dari penambangan liar. Penambangan tersebut jelas sangat merugikan, karna sistem kapitalis inilah yang melahirkan para penambang liar tersebut bebas beroperasi.

Masalah banjir ini bukan hanya terjadi di lebak banten saja, dan masalah banjir ini dari tahun ketahun belum dapat diseleaikan. Jika kita menilik secara seksama, berbagai program yang dilakukan pemerintah guna mengantisipasi banjir sejauh ini hanya memberikan solusi tambal sulam. Mengingat permasalahan banjir yang belum selesai di negeri ini.

Banjir ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali saja (insidental). Ini berarti ada yang kurang tepat secara sistemik dalam pengaturan tata kelola kota. Sehingga, usaha mengatasi banjir secara teknis tidaklah mencukupi, karena masalahnya ada pada ideologi yang diterapkan negara, yakni kapitalisme.

Dalam sistem kapitalisme bagi pemilik modal (pengusaha) diberikan ruang seluas-luasnya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka tak heran saat profit oriented menjadi tujuan utama dari pemangku kebijakan, muncullah banyak aturan yang memberikan kemudahan dalam pembangunan industri, perkantoran, dan bisnis menggiurkan lainnya semacam villa dan hotel mewah.

Tidak seperti kapitalisme, Islam menjamin pembangunan harus selalu menjaga keseimbangan lingkungan. Ekonomi Islam tidak tersentralisasi dan berorientasi pertumbuhan, melainkan berorientasi pada distribusi. Sehingga, aktivitas ekonomi akan merata di seluruh penjuru negeri. Hal ini karena prinsip tata kota dalam Islam dikembangkan dengan memberikan daya dukung lingkungan, karena Islam melarang bersikap zalim baik terhadap sesama manusia, hewan dan tumbuhan.

Karenanya berharap pada sistem Kapitalisme-sekuler untuk merealisasikan program-program maslahat bagi rakyat adalah harapan semu. Hanya dengan sistem islamlah permasalahan ini dapat diselesaikan. Karena kebijakan yang sudah diuraikan di atas bukan hanya berasal dari pertimbangan-pertimbangan rasional melainkan disangga oleh nas-nas syariat. Wallahu A’lam bish shawab.