Korporatokrasi Menjadikan Pelayanan Publik Sebagai Bisnis

Oleh; Miratul Hasanah

Mendapatkan pelayanan publik yang maksimal serta profesional adalah dambaan bagi setiap rakyat yang menggantungkan seluruh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya kepada para pemegang kebijakan, melalui pilihan mereka di dalam pemilu yang senantiasa digelar lima tahunan dan yang telah menghabiskan uang rakyat triliunan rupiah. Tentu harapan masyarakat terbesar adalah terpenuhinya seluruh hajat hidup mereka secara keseluruhan,mulai dari kebutuhan komunal yakni sandang, pangan dan papan hingga kebutuhan kolektif yakni kesehatan, keamanan, juga pendidikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya para pemimpin negeri ini memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, bukan malah menjadikan rakyat juga kekayaan alam yang melimpah justru dijadikan sebagai ladang bisnis untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya tanpa melihat bahwa rakyatlah yang akhirnya menjadi korban dari penguasa oligarki yang hingga hari ini masih mencengkeram kuat bumi pertiwi.

      

Akan tetapi, malang tak bisa dicegah.Memasuki tahun 2020 ini rakyat kembali menerima kado pahit berupa kenaikan BPJS 100%. Belum lagi kasus terbaru yaitu ruginya lembaga asuransi jiwasraya yang konon menurut para ekonom merapatnya kapal tempur china di wilayah kepulauan Natuna adalah bagian dari pengalihan isu bailout  dari asuransi jiwasraya kepada pemerintah.Bahkan menurut Said Didu,kasus Jiwasraya merupakan skandal terbesar di Indonesia setelah BLBI.Mungkin secara lembaga inilah yang terbesar, dan minta dana talangan Rp 32 Triliun, ". (VIVA.news/29/12/2019).Ini adalah perampokan besar-besaran terhadap negara secara legal yang dinikmati segelintir kaum kapitalis, pemilik bank, elit BUMN dan kursi penguasa, dan inilah yang disebut sebagai  penguasa oligarki. Pada akhirnya kembali lagi bahwa rakyatlah yang menanggung keserakahan dari para elit kekuasaan yang hanya menjadikan rakyat sebagai sapi perah dengan menerapkan pajak yang semakin mencekik. 

Kapan rakyat ini sejahtera? 

     Selama sistem yang dipakai oleh negeri ini adalah sistem demokrasi sekularisme yang telah melahirkan neoliberalisme dan imperialisme, maka selama itu pula negeri ini akan terus dirundung penderitaan serta kesengsaraan. Mengapa demikian? 

Oleh karena sistem demokrasi telah menjadikan rakyat sebagai komoditi bisnis serta pasar konsumen bagi para pemilik modal yang notabene adalah pemain aseng dan asing.Sementara penguasa malah berkolaborasi dengan para pengusaha untuk menjadi pedagang dari seluruh kekayaan alam yang sebenarnya merupakan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara yang hasilnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan malah dijual ke pihak swasta asing. Inilah yang disebut sebagai negara korporatokrasi. 

Resolusi tahun 2020 tegakkan khilafah          

Solusi yang efektif adalah tidak hanya bersifat parsial atau tambal sulam.Akan tetapi ketika solusi yang diberikan itu bersifat sistematis dan berkelanjutan maka hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat.Syariah Islam datang tidak hanya sebagai pengatur urusan ibadah ritual semata.Akan tetapi lebih kepada sistem hidup yang bilamana diambil pastinya akan membawa kesejahteraan serta kemakmuran yang tiada tanding.dikarenakan Islam menjadikan seorang penguasa sebagai pelayan umat bukan sebagai pedagang. 

Rasulullah SAW pernah bersabda; 

اﻻ مام راع وهو مسؤل عن رعيته

Artinya:"Imam (khalifah) adalah pengurus (pemelihara),dan ia bertanggung jawab atas urusan (pemeliharaan) rakyatnya. "(HR Muslim).

      

Khilafah sebagai sebuah sistem yang datang dari sang pembuat hukum yakni Allah dan Rasul-Nya akan menjadikan pendapatan dari sumber-sumber kepemilikan umum yakni kekayaan alam yang sifatnya tidak boleh dimiliki oleh individu.Misalnya, air yang terkategori sumbernya tidak terbatas, juga padang rumput yang terkategori hutan dan gurun, serta api yang terkategori barang tambang yang tidak terbatas,sebagai sarana untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan demikian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan bisa direalisasikan. Oleh karena itu kepemilikan umum haram dikelola oleh swasta asing apalagi menjual aset-aset strategis yang akan membuat rakyat semakin menderita karena tidak terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. 

WaAllahu a'lam bi ash-showwab.
Muslimah peduli generasi