Oleh : F. Dyah Astiti*
Akhir-akhir ini pulau Natuna yang berada di Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi perbincangan. Kapal-kapal ikan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) berada di perairan Natuna. Berdasarkan peraturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perairan Natuna masih berada dalam wilayah Indonesia. Namun juru bicara Menteri Luar Negeri RRT, Geng Shuang menyatakan kapal negaranya berhak berada di perairan Natuna.
Perdebatan batas wilayah di perairan Natuna wajar terjadi. Karena potensi minyak, kekayaan hasil laut, dan juga posisi strategisnya di jalur internasional sebagai titik temu kawasan. Menurut mantan menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti, ada potensi kekayaan ikan sebesar 400.000 ton pertahunnya (jpnn.com). Juga Cadangan minyak bumi yang bisa memproduksi sebanyak 25 ribu barel per hari serta gas bumi sebanyak 489 juta kubik kaki perharinya.
Respon mengejutkan justru disampaikan oleh beberapa pejabat Negara. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga angkat bicara. Dia mengatakan bahwa China tetaplah negara sahabat (cnbcindonesia.com). Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghimbau agar masyarakat tidak meributkan atas pelanggaran batas wilayah oleh china. (tirto.id). Selain itu, Pemerintah justru memilih diplomasi atas nama menjaga hubungan baik dengan china.
Dari respon di atas menunjukkan sikap lemah pemerintah atas permasalahan di Natuna. Padahal permasalahan di Natuna adalah pelanggaran Kedaulatan dan Perampokan SDA.
Sikap pemerintah tersebut menunjukkan sikap lemah. Hal itu karena ketergantungan negeri ini pada China. Secara makro ekonomi, Indonesia mempunyai hubungan perdagangan dan investasi dengan China. Berdasarkan data statistik per September 2019, hutang Indonesia pada China sebesar 17,75 miliar dollar AS atau setara Rp 274 triliun (kompas.com). Kondisi di atas terjadi karena sistem kapitalisme yang menjadikan hutang sebagai sumber terbesar pemasukan negara. Sedangkan SDA diliberalisasi dan dikuasai swasta atau asing.
Solusi atas permasalahan Natuna dan terancamnya kedaulatan negara adalah menjadikan negara ini independen. Benar-benar merdeka dan tidak bergantung pada arahan negara lain. Terlebih, negara yang melakukan penjajahan ekonomi.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dibutuhkan kekuatan Politik dan Ekonomi dengan standar yang benar dan jelas.
Islam memiliki sistem yang mampu menjadikan negara kuat secara ekonomi dan politik.
Rasulullah Muhammad saw yang mulia telah melakukan stabilitas ekonomi di saat awal berdirinya negara Islam di Madinah. Hal itu muncul dalam bentuk kebijakannya saat mempersaudarakan kaum Anshor (yang mayoritas kaya) dengan kaum pendatang dari mekah. Rasulullah juga memfasilitasi pendidikan secara gratis. Kebijakan ini tampak saat Rasulullah membebaskan tawanan perang Badar, dengan kompensasi setiap orang tawanan mengajarkan baca tulis kepada 10 warga negara Madinah, kala itu.
Sementara dalam politik luar negeri, kebijakan Rasul tampak dalam kesepakatan yang dibuat dengan beberapa institusi Yahudi di sekitar Madinah dalam Kesepakatan ini mengikat dengan jelas. Isi piagam itu membatasi institusi di luar madinah untuk tidak bisa melakukan intervensi apa pun yang bisa mengganggu kedaulatan negara Islam di Madinah yang baru berdiri itu.
Para pengganti Rasulullah menjalankan politik dalam dan luar negeri yang sama dengan nabi. Meski dalam bentuk kebijakan yang berbeda sesuai zamannya, namun standar yang digunakan sama. Standar itu diwujudkan dalam bentuk penerapan seluruh syariat islam dalam semua bidang. Sementara politik luar negeri ditujukan fokus pada kemaslahatan bagi penyebaran Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.
Itulah yang menjadikan negara Islam sebagai negara yang kuat dan disegani oleh musuh musuhnya. Hingga dua pertiga dunia masuk dalam rengkuhannya. Karakter islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam benar-benar terwujud.
Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim, kekuatan negeri ini sebenarnya telah ada dalam agama yang diyakininya. Potensi dan kekuatan itu akan muncul bila Islam diterapkan di seluruh bidang kehidupan. _Wallahu a'lamu bishowab._
Post a Comment