Oleh : Mukhy Ummu Ibrahim, Member Akademi Menulis Kreatif
Tidak bisa dipungkiri bahwa negeri ini tengah dirundung segudang problematika. Ekonominya yang tengah terpuruk, carut marut pelayanan kesehatan yang kini didaulat oleh BPJS, permasalahan moral generasi yang kian akrab dengan narkoba, seks hingga budaya LGBT, maraknya korupsi hingga utang negara yang kian membuat negeri ini tak berkutik dan nyaris kehilangan kedaulatan negeri. Tunduk di bawah hegemoni negara-negara yang menjajah dengan berkedok investasi.
Negeri ini memang telah kehilangan jati diri. NKRI harga mati hanya menjadi slogan tanpa arti. Sementara mereka yang mengaku paling Pancasilais justru menjadi yang terdepan dalam tindak korupsi. Sungguh tak tahu diri.
Sejatinya apa yang menimpa negeri ini tak lain dan tak bukan ialah karena kapitalisme dan sekularisme yang makin kuat mencengkeram. Negara telah berubah menjadi korporatokrasi dimana birokrasi hanya untuk melayani korporasi, para kapital. Sementara urusan rakyat pun diabaikan. Kepentingannya hanya menjadi nomor sekian.
Hingga akhirnya, akibat tumpang tindih kepentingan, rakyat pun menjadi korban. Urusannya terbengkalai akibat ulah pemimpin yang lalai. Segudang permasalahan pelik pun senantiasa mengintai. Kehidupan pun jauh dari tentram dan damai.
Sungguh negeri yang 'rusak' ini butuh akan solusi yang hakiki. Yang dapat mengurai rumitnya problematika yang membelit negeri ini. Di saat runtuhnya kapitalisme tinggal menghitung hari dan tirani sosialis komunis pun gagalnya sudah terbukti, maka sejatinya hanya pada Islamlah harapan akan hadirnya solusi.
Islam yang bersumber dari Sang Pencipta Yang Maha Mengetahui tentu merupakan solusi hakiki. Sebuah sistem sempurna yang memiliki aturan komprehensif dari urusan pribadi hingga pengurusan negeri. Sejarah pun telah memberi banyak bukti. Saat Islam dahulu pernah menaungi 2/3 wilayah dunia dan keadidayaannya pun tak dapat dipungkiri.
Namun, sungguh aneh jika ada pihak yang justru berpendapat bahwa khilafah, sistem Islam yang menaungi seluruh kaum muslim di dunia, bersifat merusak. Lebih mengherankan lagi saat ternyata pernyataan ini keluar dari mulut kalangan kaum muslim, bahkan merupakan tokoh yang seharusnya dapat menjadi panutan.
Selain berseberangan dengan dasar negara, ajaran khilafah dikatakan bersifat merusak tatanan bernegara yang telah lama digunakan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD usai menerima kunjungan perwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1). (kumparan.com, 3/1/2020)
Khilafah yang seharusnya dapat menjadi solusi, malah dimonsterisasi. Diberi label buruk dengan harapan makin dijauhi. Ujaran Menkopolhukam ini menjadi manuver pemerintah yang ke sekian dalam upayanya untuk membendung perjuangan penegakkan khilafah di Indonesia. Setelah sebelumnya pemerintah dengan semena-mena mencabut status BHP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang terdepan dalam memperjuangkan tegaknya khilafah. Kini upaya-upaya untuk membendung laju perjuangannya pun terus dilakukan.
Tidak hanya khilafah yang diberi label buruk sebagai 'merusak'. Para pejuangnya pun disebut sebagai para radikal. Hingga isu radikalisme ini seakan menjadi isu sentral yang digarap kabinet pemerintah yang baru, Kabinet Indonesia Maju.
Padahal jika bangsa ini mau jujur, sudah nyata bahwa kebobrokan kapitalisme lah yang telah membuat negeri ini rusak. Kapitalisme melandaskan setiap kebijakannya pada perolehan keuntungan kapital. Tidak peduli meski melanggar etika, moral bahkan aturan agama. Sekularisme telah membuat akal manusia menjadi 'dewa' yang bisa membuat aturan sekehendaknya. Yang penting junjung tinggi kebebasan dan raih manfaat sebanyak-banyaknya.
Dua asas ini tak pelak, justru menimbulkan banyak kekacauan di masyarakat. Kebebasan yang kebablasan dan kepentingan yang saling bertabrakan jelas menjauhkan masyarakat dari ketentraman. Di mana pun di seluruh dunia, kapitalisme tengah menjemput ajalnya. Keruntuhannya telah nyata di depan mata.
Namun, jika kemudian tuduhan merusak itu justru dialamatkan pada khilafah, maka patut kita kritisi ada apa gerangan dibaliknya. Faktanya isu-isu tentang radikalisme, termasuk monsterisasi khilafah, sejatinya adalah upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian kita. Perhatian masyarakat Indonesia akan segudang problematika yang tengah melanda bangsa. Yang menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengurusi urusan rakyatnya. Dan hanya memperjuangkan kepentingan golongan dan partainya saja.
Pengalihan isu memang menjadi jurus jitu pemerintah saat wajah aslinya tengah terkuak. Namun, masyarakat hari ini nyatanya telah kian cerdas. Mereka tak bisa begitu mudahnya disetir oleh propaganda rezim yang memang telah terbuka topengnya. Termasuk narasi tentang khilafah yang katanya merusak tersebut.
Maka, umat kini dituntut untuk semakin cerdas dan dapat melihat mana yang destruktif (merusak) sebenarnya, apakah khilafah atau kapitalisme. Dengan melihat fakta-fakta yang ada, jawaban dari pertanyaan ini tentu sangat jelas.
Khilafah sebagai bagian dari ajaran islam yang agung pastilah tidak mungkin bersifat merusak. Ia adalah ajaran Islam dan bahkan mahkota kewajiban yang harus ditunaikan demi terlaksananya syariat yang lain. Yaitu terterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi.
Allah SWT berfirman: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sungguh Aku akan menjadikan di muka bumi Khalifah…” [TQS al-Baqarah [2]: 30].
Kehadiran Khalifah ini tentu dengan misi untuk menerapkan aturan-aturan Allah di muka bumi. Sebab saat tidak ada lagi para Nabi dan Rasul di dunia, tugas para khalifahlah untuk menggantikan mereka dalam menerapkan syariat demi tetap terterapkannya aturan (syariat) Islam di setiap masa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Saw. dalam haditsnya.
"Bani Israil dahulu telah diurus urusan mereka oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi [Bani Israil] wafat, maka akan digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya, tidak ada seorang Nabi pun setelahku. Akan ada para Khalifah, sehingga jumlah mereka banyak.” [HR Muslim]
Sungguh begitu gamblang bagaimana dalil-dalil syara menyampaikan tentang khalifah yang notabene adalah sebutan bagi pemimpin negara Islam, khilafah. Maka, keberadaan khilafah sebagai bagian ajaran Islam pun tentu tak lagi perlu diragukan.
Maka, sungguh aneh jika khilafah yg merupakan institusi penerap syariat yang akan menjadi perantara turunnya rahmat justru dibilang merusak. Ya, bisa jadi khilafah memang 'merusak'. Merusak sistem kapitalis dan kekuasaan para pemuja dunia yg menghalalkan segala cara demi langgengnya kekuasaan mereka. Sehingga wajar jika mereka merasa terancam akan kehadiran khilafah yang akan merusak dan menghancurkan kekuasaan mereka.
Akan tetapi, telah jelas bagi umat, khilafah tidaklah merusak. Justru ia akan menjadi rahmat dan mewujudkan kesejahteraan di tengah umat. Khilafah adalah solusi negeri. Hanya khilafah yang akan melepaskan negeri ini dari setiap problematika yang dihadapi.
Wallahu a'lam bisshawab.
Post a Comment