Pendidikan Indonesia, Bukan Untuk Maluku?

Penulis : Supriyanto Refra

*Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al Hakim 2018-2019

*Mahasiwa Kota Tual, Maluku di Surabaya

Judul diatas menjadi harus menjadi refleksi untuk kita semua, terkhusus untuk Mentri Pendidikan  yang baru. Wajar sebagai Pemuda Maluku, Saya bertanya seperti itu. Maluku adalah Propinsi yang mengawali kemerdekaan Bangsa Indonesia. Maluku kaya akan sumber daya kelautan yang tak habis "tujuh turunan" digeruk oleh Bangsa ini. Namun, miris sekali, pendidikan yang ada dan dihadirkan oleh Pemerintah kepada Rakyat Maluku, seakan hanya "setengah hati".

Beberapa hari lalu muncul berita yang sangat miris, siswa SD Naskat Jorang di Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, melakukan aksi dengan menyegel seluruh ruang kelas sekolah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap para gurunya yang sudah lama tak masuk sekolah.(09/12).

Hal ini adalah salah satu contoh dari  "setengah hatinya" Pemerintah  menghadirkan pendidikan di Maluku. Kurangnya Tenaga Pengajar, minimnya upah Guru yang membuat Pendidikan di Maluku hanya "berjalan ditempat". Sebagai contoh, bisa kita lihat dengan banyaknya Guru (khususnya Honorer) di Maluku yang di gaji tidak lebih dari 300 ribu rupiah per 3 bulan.

Bagaimana mungki bisa pendidikan di Maluku "berlari", jika Guru yang menjadi "motor" penggeraknya tidak sejahtera? Harusnya Pemerintah memperhatikan kesejahteraan Guru-guru yang ada di Maluku dan seluruh Indonesia agar Mereka lebih fokus dalam mendidik dan tidak lagi memikirkan "isi perut" lagi.

Jika, Mentri Pendidikan mengatakan bahwa Guru adalah Profesi terberat di Indonesia, maka sudah harusnya kesejahteraan mereka harus diperhatikan sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan.

Puluhan tahun Bangsa Indonesia merdeka, namun Pendidikan di Indonesia Timur, khusunya di Maluku masih saja terjajah. Kemudian kita mulai bertanya-tanya, kenapa dana pendidikan yang begitu besar dianggarkan tiap tahunnya? Untuk apa saja digunakan dana tersebut? Ini yang harus dijawab bersama oleh segenap penguasa. Jangan sampai besarnya dana pendidikan kita hanya dihabiskan untuk kepentingan perut "mafia pendidikan" yang ada di negara kita.

Pemerintah sudah terlalu lama "menganaktirikan" Maluku dalam segala hal. Dari posisi strategis di Pemerintahan Pusat pun jarang ada Putra dan Putri Maluku yang tampil. Dalam hal pendidikan, kesenjangan dalam segala aspek begitu nyata dilihat perbedaannya antara Maluku dan Propinsi lainnya di Indonesia.

Terobosan kurukulium pendidikan memang harus diperhatikan, terobosan memang perlu. Tetapi apakah terobosan tersebut dapat membawa dampak yang signifikan dalam pendidikan kita secara menyeluruh? Jangan sampai terobosan yang diambil oleh Mentri Pendidikan ditiap periode Pemerintahan, hanya akan menambah jarak panjang kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi, apabila ketidakjelasan dalam merencanakan sistem pendidikan jangka panjang bagi Bangsa ini. 

Kemajuan pendidikan kita, jangan hanya jadi "wacana pencitraan" dengan diubah tiap Mentri Pendidikan diganti. Jangan hanya menjadi alasan agar terlihat :kerja nyata". 

Bukan pesimis terhadap usaha perubahan yang terus dihadirkan oleh Pemerintah. Namun ini soal mempertanyakan keseriusan Pemerintah, khususnya Mentri pendidikan dalam merencanakan sistem pendidikan yang bermutu bagi seluruh Anak  Bangsa.

Memang benar Guru adalah profesi yang berat, untuk itu pemerintah harus "inshaf". Sejahterkan Guru-guru kita agar "sejahtera" juga pendidikan kita. Jangan sampai jasa Guru tak pernah dibalas. Miris jika jasa Guru hanya diperingati dengan upacara Hari Guru. Atau dengan ucapan "Guru adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa", sehingga Guru tidak diberi "Tanda" atas jasa besar yang telah disumbangkan untuk kemajuan pendidikan kita. 

Guru harus diberikan "tanda jasa" yang "besar", dalam artian diperhatikan kesejahteraannya, kejelasan serta kesemaan  gajinya. Jangan dibedakan antara Guru Honorer dengan Guru PNS. Porsi kerja mereka sama saja, yaitu mendidik segenap Anak Bangsa. 

Sebagai penutup, harapan besar bagi Mas Mentri Pendidikan yang baru agar menyamaratkan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai pendidikan di Indonesia hanya dirasakan oleh "orang Jawa" saja. Terobosan perlu, namun pemerataan adalah hal yang paling dibutuhkan dalam dunia pendidikan kita. Segala fasilitas harus disamaratakan di seluruh sekolah, Tenaga Pendidik harus di sejahterkan.

Jangan sampai anggapan yang sudah bertahun lamanya, bahwa pendidikan hanya milik Orang Jawa, terus tersemat di "kepala" Orang Maluku.