Oleh : Anna Ummu Maryam
(Penggiat Literasi Aceh)
Eks Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebut bahwa BPJS Kesehatan memiliki utang kepada Muhammadiyah sebesar Rp1,2 triliun.
Utang itu berupakan tunggakan tanggungan BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit milik Muhammadiyah.
Hal itu dikatakan Din saat memberi sambutan dalam Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Launching Count Down Menuju Muktamar, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (28/12), sebagaimana ditayangkan oleh TvMu Channel di Youtube, Minggu (CnnIndonesia.com, 29/12/2019).
Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit (RS) tampaknya tidak main-main. Jumlahnya mencapai Rp 17 triliun.
Fakta ini diungkapkan langsung oleh Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kuntjoro.
"Piutang [rumah sakit ke BPJS] yang saya tahu hingga 30 September 2019 itu Rp 17 triliun. Semua, se-Indonesia," katanya di gedung DPR Senin (CNBCIndonesia.com, 12/11/2019).
Kesehatan Ala Kapitalis
Keleluasaan dan ketuntasan dalam mendapatkan layanan kesehatan dari setiap rumah sakit, itulah harapan dari setiap warga negara yang memiliki anggota keluarganya yang sakit.
Namun faktanya, kian hari rakyat mengeluh karena tak mendapatkan fasilitas dan layanan yang memadai dari pihak rumah sakit.
Bukan hanya itu saja namun juga dari rumitnya sistem administrasi hingga tidak tertanganinya pasien yang sakit juga yang dikeluhkan masyarakat hari ini.
Bahkan ada yang tidak lagi berobat ke rumah sakit namun dirawat oleh keluarga dirumah dengan obat seadanya mengingat mahalnya biaya perawatan.
Sudah menjadi rahasia umum jika jumlah pasien yang menggunakan BPJS menjadi mayoritas di banyak RS. Begitupun di RS besar, jumlah pasien non BPJS masih kalah dengan pasien BPJS bisa 30%-40% yang pasien non BPJS.
Kebijakan kesehatan dari BPJS dengan adanya premi setiap bulan yang kian hari kian meningkat membuat rakyat tak sanggub melakukannya sehingga menimbun kemacetan pembayaran.
Selain tak sanggubnya BPJS memfasilitasi kebutuhan dalam ranah kesehatan, BPJS juga berutang pada beberapa pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa utang BPJS kepada RS yang berada di bawah Muhammadiyah mencapai Rp 300 miliar.(13/11).
Alih-alih menyembuhkan penyakit rakyat malah badan kesehatan swasta ini memiliki penyakit yang akut bahkan membawa kerugian yang amat besar bagi negara.
Kemelut yang melanda dunia kesehatan berawal dari penerapan sistem Kapitalis Liberal. Dimana dalam sistem ini kesehatan bukanlah menjadi tanggung jawab negara melainkan diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta.
Sistem Kapitalis liberal telah menjadikan dunia kesehatan berada dalam ranah komersil yaitu ada uang ada obat, tergantung kesanggupan masyarakat dalam membayar premi setiap bulannya.
Kesehatan melalui BPJS hanyalah untuk meraup keuntungan atau bisnis ditengah kesakitan yang dialami oleh setiap warga negara. Maka wajar muncul istilah "orang miskin dilarang sakit". Tentu hal ini amat miris dimana negara tidak ikut campur dan tidak ada bagi rakyatnya.
Seperti yang ungkapkan salah satunya adalah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota Mariansah di Plasa Pemerintah Kota Bekasi,
Menurut data internal, kata Mariansyah, kecelakaan kerja pada 2018 mencapai 147 ribu kasus. Kecelakaan ini menyebabkan 4.678 orang atau 3,18 persen mengalami cacat, sedangkan 2.575 atau 1,7 persen meninggal dunia. Artinya, dalam satu hari sebanyak 19 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecacatan dan meninggal dunia.(9/9/2019)
Maka jelaslah kesalahan kebijakan negara dengan memberikan pelayanan kesehatan warga negara kepada pihak swasta. Dan pihak swasta menjadikan layanan publik sebagai bisnis dan meraup keuntungan semata dari penyakit yang diderita warga negara.
Jelaslah kerusakan fatal sistem kapitalis liberal dalam ranah kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat.Maka kita sudah dapat menjawab sendiri akan keberadaan BPJS ini sama sekali tidak efektif dalam menuju kesehatan masyarakat bangsa.
Rakyat Sehat Dalam Sistem Islam
Islam adalah agama yang paripurna karena mencakup segala hal yang ada pada manusia. Dari mulai pada Allah sebagai penciptanya, pada dirinya dan pada orang lain.
الْÙŠَÙˆْÙ…َ Ø£َÙƒْÙ…َÙ„ْتُ Ù„َÙƒُÙ…ْ دِينَÙƒُÙ…ْ ÙˆَØ£َتْÙ…َÙ…ْتُ عَÙ„َÙŠْÙƒُÙ…ْ Ù†ِعْÙ…َتِÙŠ Ùˆَرَضِيتُ Ù„َÙƒُÙ…ُ الْØ¥ِسْÙ„َامَ دِينًا
“… Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …” (Al-Maa-idah: 3)
Kesempurnaan ini karena dari agama Islam itu pulalah lahir peraturan yang mengatur manusia dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan manusia.
Seperti dalam dunia kesehatan contohnya. Islam menjadikan kebutuhan menjadi 2 bagian yaitu :
Pertama, kebutuhan individu yang meliputi sandang, papan dan pangan. Maka ini wajib dipenuhi setiap pribadi individu serta berusaha untuk dapat memenuhinya. Jika dia tidak sanggub akan ditanggung oleh pihak wali ayah dan ibunya.
Namun jika pihak walipun adalah orang yang tidak mampu maka negaralah yang akan memberikan fasilitas dan lapangan pekerjaan dalam rangka agar setiap individu secara mandiri mampu memenuhi kebutuhannya.
Kedua, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini meliputi kesehatan, keamanan dan pendidikan. Maka ini adalah tanggung jawab negara seutuhnya sebagai pelayan masyarakat.
Hal ini juga terkait besarnya anggaran yang akan dikeluarkan oleh setiap individu dalam memenuhinya. Maka oleh karena itu negara sebagai pengelola harta negara dan rakyat berkewajiban memberikan fasilitas terbaiknya dalam menjamin kesehatan publik.
Karena sehatnya seluruh warga negara akan mampu meningkatkan tingkat produktifitas sebuah negara dalam segala aspek. Bahkan negara dalam Islam berupaya agar semua layanan tersebut gratis tanpa pungutan sepeserpun dari uang rakyat.
Keuangan negara dikelola dan diawasi secara ketat oleh negara dan semua itu hanya diperuntukkan bagi kemaslahatan setiap warga negara baik muslim ataupun non muslim.
Sistem kesehatan islamlah yang selama ini yang contohkan dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw hingga para Khalifah sesudah beliau. Pihak swasta dan asing dilarang keras untuk terlibat dalam hal apapun pada negara kecuali sebagai pekerja dengan batas waktu tertentu dan dengan penjagaan yang ketat oleh pihak negara.
ÙˆَتَÙ…َّتْ ÙƒَÙ„ِÙ…َتُ رَبِّÙƒَ صِدْÙ‚ًا ÙˆَعَدْÙ„ًا
“Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu (Al-Qur-an), (sebagai kalimat) yang benar dan adil …” [Al-An’aam: 115].
Maka sudah saatnya kita beralih kepada sistem Islam yang telah terbukti mampu memberikan layanan terbaiknya bagi segenap warga negara baik muslim ataupun non muslim.
Dan sistem yang sempurna ini hanya bisa dijalankan hanya dalam bentuk negara khilafah bukan yang lain.
Post a Comment