Oleh : Ukhiya Rana
(Member Pena Muslimah Cilacap)
Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menilai jualan surga neraka yang ditetapkan dalam Pemilu Presiden 2019 tidak relevan lagi, karena ternyata masyarakat lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak luas.
“Belajar dari Pemilu Presiden 2019 yang sudah usai, ternyata politik tiak lagi membutuhkan jargon-jargon, tapi apa yang akan berdampak bagi kehidupan mereka,” kata dia, di Padang.
Ia menyampaikan hal itu pada penutupan Silaknas dan Milad Ikatan Cendekiawan Muslim Indomesia (ICMI) dengan tema Penguatan Nasionalisme dan Pengembangan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Dewan Pakar ICMI tersebut menuturkan saat delapan bulan berkampanye dengan menjual isu agama dalam arti positif, ternyata publik lebih membutuhkan kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung.
“Jadi bukan jualan agama yang diharapkan, tapi apa kebijakan berdampak yang bisa ditawarkan kepada masyarakat,” kata dia.
“Buktinya ketika menjual isu penista agama tidak seiring dengan hasil pemilu, perolehan suara partai saya PAN malah di urutan ke delapan,” katanya lagi.
Artinya lagi, kata dia, publik lebih memilih tawaran kebijakan yang berdampak langsung dan siapa yang menawarkan itu lebih mendapatkan dukungan. Pada sisi lain, ia juga menilai untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia pada 2019 pelaksanaan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden.
“Ada banyak pelajaran penting dan hebatnya perjuangan yang begitu heroik dengan menjual isu agama, akhirnya capres yang satu sekarang sudah menjadi Menteri Pettahanan, itulah politik yang harus diambil pelajaran karena akhirnya adalah kepentingan,” kata dia pula.
Karena itu, ia menyerukan sudah saatnya semua pihak bersatu memajukan negeri ini, namun tentu tidak terlepas sikap kritis dalam mengontrol pemerintahan. Ia menyerukan ICMI untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Sebagai organisasi yang berisi para cendekiawan, ICMI harus mengambil peran lebih strategis dan tidak cukup hanya berteriak-teriak saja karena akan kalah dengan ormas yang begitu banyak,” kata dia.
Dia menyampaikan, ICMI bisa mengambil peran dengan membuat konsep Udang-Undang Kekayaan Negara, Sumber Daya Alam, Kehidupan Beragama, karena jauh lebih efekif ketimbang berteriak di luar. (AntaraNews, 08/12/2019).
Pernyataan pimpinan PAN tersebut menegaskan bahwa dalam sistem sekuler-demokrasi, agama hanya menjadi instrumen untuk mengumpulkan dukungan dan suara umat. Dalam sistem kufur ini, politik hanyalah soal menang dan kalah. Dan kekuasaan adalah tujuan tertinggi perjuangan. Bahkan politik hanya didefinisikan sebagai cara meraih kursi kekuasaan, yang menjadi sarana meraih materi keduniawian.
Segala cara bisa dilakukan demi memenangi persaingan. Saat suara partai tidak bisa terdongkrak dengan isu Islam, maka mereka mengubah wajah menyesuaikan dengan selera pasar yang semakin sekuler anti Islam. Platform perjuangan bisa berubah sesuai kepentingan.
Wajar jika dari realitas politik sekuler demokrasi seperti ini lahir para penguasa yang tidak sungguh menginginkan rakyat berada dalam kebaikan. Partai politik dan elit politik demokrasi tak nampak serius berusaha melakukan pencerdasan dan berupaya mengikatkan visi partai agar menjadi visi umat secara keseluruhan. Yang penting bagaimana bisa menang.
Oleh sebab itu, kondisi umat saat ini yang tidak memberikan dukungannya kepada Islam dan partai Islam adalah buah dari sistem sekuler, dan absennya partai Islam dari melakukan edukasi Islam ke tengah umat. Untuk memahami Islam dan mengarahkan pilihannya berdasarkan Islam.
Berbeda dengan sistem politik Islam, politik dimaknai sebgai pengurusan urusan umat baik di dalam maupun luar negeri, hanya dengan hukum-hukum Islam. Dengan makna inilah, setiap aktivitas politik dalam Islam didedikasikan untuk kepentingan umat dan kemuliaan risalah Islam. Sehingga politik Islam nampak berdimensi duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Aktivitas politik inilah yang semestinya melekat pada para pelaku politik, termasuk partai politik.
Partai politik dalam negara Khilafah keberadaanya adalah wajib. Kewajiban ini untuk memnuhi seruan Allah Swt dalam QS. Ali Imran:104:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”
Dengan tegas Allah memerintahkan adanya ummat, yang berarti sekelompok yang terorganisasi. Yang bertujuan untuk menyerukan Islam, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran. Karena itu, partai politik harus dibangun berdasarkan akidah Islam, yang dijadikan sebagai kaidah berpikirnya sekaligus ikatan yang mengikat anggota partai politik ini.
Secara umum, aktivitas partai politik ini adalah dakwah, amar ma’ruf nahi munkar. Namun, lebih spesifik, dalam konteks pemerintahan, fungsi dan peranan partai politik ini adalah untuk mengoreksi penguasa (muhasabah li al-hukkam). Inilah fungsi dan peranan yang dimainkan oleh partai politik Islam ini dalam negara Khilafah. Bahkan, bisa dikatakan, fungsi dan peran ini sangat menentukan keberlangsungan penerapan Islam yang diterapkan oleh Khilafah.
Inilah partai politik ideologis yang ada di tengah-tengah umat. Berdiri kokoh di atas pondasi Islam, sebagai kepemimpinan berpikirnya. Kepemimpinan berpikir ini diemban partai di tengah-tengah umat untuk memberikan kesadaran kepada mereka tentang Islam yang sebenarnya.
Jadi, keberadaan partai politik dalam negara Khilafah sesungguhnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan itu sendiri. Meskipun partai politik ini tidak menjadi bagian integral dalam struktur pemerintahan, namun keberadaannya sebagai mekanisme kontrol yang kredibel dalam negara Khilafah sangat menentukan perjalanan negara.
Jika partai politik ini eksis, dan melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik maka ini akan menjadi terlaksananya Islam dengan baik. Begitupun sebaliknya. Maka, negara Khilafah juga mempunyai kewajiban untuk memastkan keberadaan partai politik ini agar benar-benar dibangun berdasarkan Islam, mempunyai visi, misi, tujuan, metode dan aktivitas yang terpancar dari akidah Islam.
Setelah itu, partai politik ini akan menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memastikan negara dengan umat tetap berada pada riil Islam yang selurus-lurusnya.
Wallahu a’lam bish-showab.
Post a Comment