AMPS Berunjukrasa Terkait Dana DD, P2DK dan Dana Provinsi di 21 Desa

N3,Sarolangun - Dimulai dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) lalu ke kantor Inspektorat dan berakhir di Kantor Bupati Sarolangun, Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun (AMPS) melakukan aksi unjuk rasa sehubungan adanya kejanggalan terhadap beberapa kegiatan pekerjaan yang menggunakan dana DD, dana P2DK dan dana Provinsi tahun 2018 dan 2019 di 21 Desa dalam Kabupaten Sarolangun yang diduga adanya indikasi KKN.

Dalam pernyataan sikapnya, AMPS meminta klarifikasi kepada Dinas PMD selaku Ledding sektor dalam pengawasan penggunaan dana DD, P2DK dan dana Provinsi tahun 2018-2019. Selain itu,mereka juga meminta Inspektorat untuk mengaudit dana-dana di 21 Desa tersebut dengan didampingi oleh pihak lembaga dan masyarakat.

Mereka juga menyerukan, kiranya Bupati Sarolangun segera memanggil pejabat Dinas PMD dan di instruksikan agar kedepan pengawasan bisa lebih ketat dan teliti. Serta meminta Bupati agar menekan Inspektorat agar bekerja seauai tupoksi dalam pengawasan.

Tidak sampai disitu, dalam pernyataan sikapnya, AMPS akan memberikan tambahan data kepada Polres Sarolangun terkait dugaan indikasi KKN 21 Desa dan meminta Polres jika dalam pemanggilan undangan pemeriksaan tidak dipenuhi oleh oknum Kades maka meminta untuk turun langsung ke desa tersebut dengan catatan AMPS siap membantu segala transportasi.

Diakhir pernyataan sikapnya, AMPS meminta bapak Bupati Sarolangun segera menonaktifkan PJ Kades Bukit Berantai,Kecamatan Batang Asai dan PJ Kades Temalang Kecamatan Limun.

Unjuk rasa berjalan damai dan beberapa perwakilan diajak mediasi yang dipimpin oleh Asisten I Arief Ampera. (SRF)