Stafsus Millenial dan Lingkaran Oligarki Jilid II

Oleh : Isma Adwa Khaira

Lingkar Pendidik Peradaban

Generasi milenial menjadi sasaran arus  yang tak mampu dipisahkan dari perkembangan digitalisasi yang dideraskan pada era Revolusi Industri 4.0. Baru-baru ini Stafsus Millenial ala Presiden Jokowi pun menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena besaran gaji mereka yang begitu luar biasa dengan pekerjaan yang lebih fleksibel. Tapi juga latarbelakang yang mengikuti para stafsus ini.

Entrepreneur, sociopreneur, eduprenuer adalah aktivitas bisnis yang dipadukan dengan pengembangan-pengembangan khas anak muda Millenial menjadi latar belakang stafsus ala rezim jilid 2. Gagasan segar yang inovatif sekaligus penjembatan antara kaum tua dan muda menjadi alasan dibentuk stafsus Millenial oleh Presiden. 

Disisi lain, Banyak pihak menyoroti lewat stafsus Millenial ini Presiden Jokowi mencoba menutupi borok lingkaran oligarki yang ada pada pemerintahannya. Lucius mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang membuat pencitraan dirinya yang begitu dekat dengan para milenial.

Tak bisa ditampik aroma oligarki terasa kentoleh engan bagi-bagi kekuasaan atau politik akomodatif. Dimana oligarki itu sendiri dibangun atas dasar kekuatan modal para kapital. Karena sebagian pengisi posisi stafsus adalah pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Sebutlah Arief Budimanta, Dini Shanti Purwono, Diaz Hendropriyono, Angkie Yudistia. Pengangkatan stafsus milenial hanya menguatkan politik oligarki di rezim jilid 2. Karena seberapa pun inovatifnya masukan staf khusus tersebut, mereka tidak lebih dari teman diskusi Presiden.

Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam kancah perpolitikan Indonesia tidak lepas dari oligarki yang senantiasa dipertahankan oleh birokrasi di Sistem Demokrasi Kapitalisme. Praktik oligarki yang digerakkan oleh sekelompok elite politik. Wajar jika semua kebijakan yang disahkan oleh rezim tidak akan berpijak pada rakyat. Karena harus sesuai pesanan dari sekelompok kecil elite politik yang jelas bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. 

Kepedulian yang Pemerintah perlihatkan dari stafsus ini seharusnya meliputi persoalan urgent yang dihadapi millenial. Yaitu bagaimana menciptakan lapangan kerja dan iklim usaha yang inovatif bagi mereka. Bukan hanya mendeklarasikan peduli millenial namun tidak mengangkat persoalan utama mereka. Kebijakan yang diambil tidak mampu menyentuh akar persoalan inti.

Bonus demografi yang akan terjadi ditahun-tahun mendatang akan semakin meledakkan angka penggangguran di usia produktif. Karena di era Revolusi Industri 4.0 Indonesia malah menempatkan diri sebagai pangsa pasar bukan produsen. Wajar bila angka pengagguran disaat ini bahkan mencapai 22 juta jiwa.  Lalu bagaimana bila bonus demografi terjadi?

Inilah salah satu bukti bahwa penguasa telah gagal mensejahterahkan rakyat meskipun menggandeng kaum Milenial untuk mendobrak popularitas rezim yang ketahuan bobrok. Belum permasalahan lain yang terus menyengsarakan umat. Ekonomi, pendidikan,  kesehatan dan masih banyak lainnya. 

Lingkaran oligarki dalam birokrasi sistem demokrasi kapitalisme sangat berbeda jauh dari sistem Islam yang paripurna. Dalam Islam Sistem birokrasi dan administrasi memiliki ciri yang khas, yaitu basathah fi an-nizham (sistemnya sederhana), sur’ah fi injaz (cepat selesai), dan kifayah fi man yatawalla al-a’mal (cukup pelaksanaannya). Hal ini dapat segera menyelesaikan permasalahan dan meminimkan terjadinya suap menyuap. 

Sistem pemerintahan Islam yang di sebut Khilafah akan menerapkan satu undang-undang untuk semua wilayah kekhilafahan meliputi hukum syariah dan hukum administratif. Hal ini yang akan menghindarkan birokrasi dari oligarki. Sehingga para elite politik yang menginginkan keuntungan semata dan hanya memperkaya diri tidak akan memiliki kesempatan di sistem khilafah dengan aturan undang-undang yang harus dipatuhi seluruh warga negara khilafah. 

Ketaqwaan individu atas amanah kekuasaan yang diberikan kepadanya akan menjadi poros dalam aktifitas.  Wajar bila keikhlasan akan senantias membersamai langkah dalam mengemban amanah kekuasaan. Seperti yang terjadi dimasa-masa keemasan khilafah terdahulu.  Jika menginginkan birokrasi tanpa oligarki maka hanya Islamlah satu-satunya jalan untuk mencapainya dibawah naungan khilfah yang mampu mencetak individu amanah dan bertaqwa. 

Wallahu A'lam bisshowab