Oleh : Nur Hasanah, SKom
(Pengamat Politik Islam)
Indonesia merupakan negara kepulauan. Wilayahnya terbentang dari wilayah barat (Sumatera) ke wilayah timur (Papua). Secara geografis, wilayah barat lebih diuntungkan. Pembangunan di wilayah barat sudah berjalan sehingga aktifitas ekonomi pun tidak mengalami hambatan. Harga-harga barang bisa dibeli oleh penduduk di wilayah barat dengan harga yang relatif murah karena jalur transportasi sudah berjalan lancar.
Berbeda dengan wilayah timur. Di wilayah timur pembangunan masih sedikit, sehingga jalur transoptasinya pun banyak mengalami hambatan. Hal inilah yang menyebabkan harga-harga barang di wilayah timur terbilang sangat mahal.
Berdasarkan fakta ini presiden Joko Widodo menggagas proyek tol laut. Selain untuk membangun sumber kelautan, proyek tol laut juga untuk menurunkan disparitas harga-harga barang, sehingga harga barang di wilayah barat, bisa sama dengan harga barang di wilayah timur.
Tol laut adalah proyek transportasi pengangkutan barang-barang logistik dengan menggunakan jalur laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Tol laut bertujuan agar tercipta kelancaran distribusi barang hingga sampai ke pelosok-pelosok sehingga harga-harga barang bisa dibeli dengan harga murah.
Proyek tol laut yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Namun kini diketahui presiden Jokowi proyek tol laut dimonopoli perusahaan swasta nasional. Dalam rapat terbatas tentang Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan "akhir-akhir ini rute-rute (tol laut) yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu," (tempo.co 30 Oktober 2019)
Jokowi meminta jajarannya untuk mencari solusi terkait masalah ini. Salah satunya adalah dengan menghadirkan kompetitor.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan segera melakukan tindakan kepada perusahaan swasta tersebut.
"Tol laut cukup baik dan bisa turunkan inflasi dan turunkan juga 20-30 persen harga. Tapi belakangan ini kelihatannya hanya dimonopoli beberapa orang sehingga mereka jadi atur harga. Dan kita lagi cek itu semua dan kita tahu kita akan tindak satu persatu," kata Luhut di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (30/10). (www.idntimes.com 30 Oktober 2019)
Pernyataan pemerintah yang mengatakan adanya monopoli pada proyek tol laut saat ini direspon oleh ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Masita. Ia menyebutkan bahwa hingga kini tujuan tol laut tidak tercapai. Menurutnya, inflasi masih tinggi di daerah-daerah yang hanya bisa dicapai dengan pelayaran laut.
"Tuduhan bahwa swasta melakukan monopoli terhadap tol laut menunjukkan bahwa Kemenhub mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan dari tol laut. Tujuan dari tol laut untuk menurunkan disparitas harga sama sekali tidak terjadi, inflasi di daerah-daerah yang dilalui oleh laut tidak turun," ucap Zaldy (detikcom 4/11/2019).
Zaldy juga menuding bahwa tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah dalam menjalankan program tol laut, bahkan butuh lima tahun untuk pemerintah sadar ada yang tidak beres dengan program tol laut.
Peran Negara Dalam Sistem KapitalismeProyek tol laut yang di gagas Jokowi seolah memiliki tujuan yang baik yaitu, memikirkan nasib rakyatnya. Namun nyatanya proyek itu tidak sejalan dengan aturan yang diterapkan. Dengan sistem kapitalisme yang kini diemban, peran pemerintah hanya sebagai regulator dalam memberikan pelayan kepada rakyat. Pemerintah tidak diberikan kewenangan langsung dalam melayani rakyat, melainkan wajib melimpahkan wewenang tersebut kepada pihak korporasi atau swasta. Parahnya lagi, pemerintah tidak serius melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan yang dijalankan pihak korporasi yang ditunjuk. Hal ini menyebabkan pihak swasta bebas menjalankan misi dagang dengan rakyat. Prinsip ekonomi kapitalisme, membuat pihak swasta leluasa mencari untung sebesar-besarnya atas nama negara. Padahal seluruh keuntungan hasil jual beli dengan rakyat, sepenuhnya diambil oleh pihak swasta, bukan untuk negara.
Pihak swasta sebagai pemilik modal, memiliki kekuatan besar dalam sistem kapitalisme. Kekuatan ini mampu mempengaruhi dan mengendalikan jalannya pemerintahan, sehingga kedaulatan rakyat hanya menjadi slogan karena kedaulatan sesungguhnya ada pada para pemilik modal. Rakyat hanya menjadi korban dan menjadi pihak yang dirugikan.
Peran Negara Dalam Sistem Islam
Proyek tol laut atau transportasi laut adalah proyek infrasturktur yang penting dalam sebuah negara. Proyek ini sangat mempengaruhi kehidupan penduduk, sehingga pemerintah wajib menjalankan proyek ini secara serius tanpa ada campur tangan dari pihak manapun yang akan mempengaruhi kebijakan negara. Negara wajib menempatkan kepentingan rakyat menjadi tujuan yang utama. Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari rakyat. Hubungan negara dengan rakyatnya, bukan sebagai konsumen dan produsen layaknya dalam sistem kapitalis tetapi sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab kepada Allah.
Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada tindakan pemalakan kepada rakyat dengan memberikan beban berbagai pajak. Negara hanya mengolah kekayaan yang boleh dikelola oleh negara. Sumber kekayaan negara berasal dari tiga pos pemasukan utama yaitu, fa’i dan kharaj, kepemilikan umum dan sadaqah.
Fa’i adalah harta rampasan peran, kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dari pemilik tanah taklukan. Kepemilikan umum adalah segala sesuatu yang sangat vital bagi masyarakat sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu atau sekelompok orang seperti, air, barang tambang, udara, dan lain-lain. Pengelolaan kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Kepemilikan umum jumlahnya tidak terbatas, sehingga negara mampu memenuhi biaya negara tanpa membebani pajak kepada rakyat. Cukup mengelola kepemilikan umum dengan benar dan tidak boleh diserahkan kepada swasta seperti dalam sistem kapitalis. Selain itu negara juga mengelola dana sadaqah yang terdiri dari zakat-zakat dan dana perdagangan dengan negara lain. Jumlah dana tersebut sangat banyak dan dikumpulkan di baitul mal.
Sistem ekonomi Islam sudah pernah dijalankan dalam Negara Khilafah selama lebih dari 13 abad. Sistem Islam terbukti mampu mensejahterakan rakyat dan membawa negara kepada kegemilangan peradaban Islam. Sebagai seorang muslim tidak pantas menolak sistem Islam yang berasal dari Allah. Sistem Islam tidak bisa disamakan dengan sistem kapitalis. Sistem kapitalis telah nyata merusak dan tidak mensejahterakan rakyat. Sudah selayaknya sistem kapitalis diganti dengan sistem Islam
Post a Comment