Oleh : Wina Amirah
Inikah namanya mimpi buruk yang tak berujung itu?Mungkin saja demikian, tatkala hidup diatas bumi Indonesia yang subur dan kaya, namun tidak juga mampu memberikan percikan kesejahteraan bagi penghuninya. Sebab harusnya sebiji emas dan setetes madu sudah mampu melebarkan senyum rakyat Indonesia yang kelaparan itu. Ya, tapi tidak mungkin diperoleh karena tambang emas dan sarang madu itu dijaga oleh kumpulan durjana yang tidak sedikitpun belas kasih di hatinya terhadap kita, rakyat Indonesia.
Terbukti, Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini ternyata telah mencetak 22 juta orang kelaparan sepanjang tahun 2016-2018 berdasarkan laporan ADB (Asian Development Bank). Hal ini terjadi karena banyak dari mereka tidak mendapat makanan yang cukup, dan anak-anak mereka cenderung stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi. Tidak hanya itu, dari sisi ketahanan pangan, akses tidak merata terjadi di Indonesia. Indonesia menempati urutan ke-65 diantara113 negara dalam indeks keamanan pangang global (CNBCIndonesia, 9/11/2019).
Belum lagi, pemerintah merencanakan akan menaikkan tarif barang dan jasa ditahun 2020, diantaranya tarif jalan tol. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menyebut akan terjadi penyesuaian tarif tol di tahun 2020 mengingat dalam dua tahun terakhir belum ada kenaikan. Pihak Jasa Marga memperkirakan akan ada penyesuaian sebesar 6-7%. Pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai dari 1 Januari 2020 untuk semua segmen peserta BPJS. Tak kira-kira, iuran BPJS Kesehatan naik hingga 100%.Pemerintah memutuskan akan menghapus subsidi untuk pelanggan listrik rumah tangga mampu 900 VA mulai tahun depan. Imbasnya, pelanggan tersebut akan kena penyesuaian tarif mulai 2020 (CNBCIndonesia, 08/11/2019).
Selain itu, terjadinya defisit perdagangan Indonesia juga menjadi pemicu tingginya kemiskinan dan meningkatnya jumlah kelaparan diindonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdangangan Indonesia pada april 2019 mengalami defisit US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp. 36 triliun. Angka ini merupakan angka terdalam sepanjang sejarah Indonesia. Merosotnya kinerja ekspor serta meningkatnya impor membuat defisit neraca perdagangan kembali diatas US$ 2 miliar dalam lima bulan terakhir. Melonjaknya defisit neraaca perdagangan migas nasional yang hampir mencapai 3 kali lipat menjadi US$ 1,49 miliar serta terjadinya defisit neraca dagang nonmigas senilai US$ 1 miliar menjadi pemicu terpuruknya kinerja perdagangan Indonesia.
Tidak hanya itu saja, kita juga menyaksikan begitu banyak bahan pangan yang seharusnya tidak perlu diimpor dari negara lain.Seharusnya memanfaatkan hasil pertanian rakyat Indonesia justru tidak juga direalisasikan oleh pemerintah hingga saat ini. BPS mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton dengan nilai US$ 1.03 miliar sepanjang tahun 2018. Selain beras, BPS juga mencatat impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 747, 22 ribu ton dengan nilai US$ 150, 54 juta. Tak hanya sampai disitu, BPS juga mencatat Indonesia masih mengimpor banyak bahan pangan lainnya seperti daging sapi, bawng putih, gula, garam dan lainnya (detikfinance, 30/03/209).
Sungguh miris, Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, subur tanahnya dan luas lautnya, tapi tak sedikitpun dihargai dan mendapat perhatian pemerintah. Hal ini, melunturkan peran negara yang sedianya menjadi pelayan publik yang mampu melayani dan mensejahterkan masyarakat, menyiapkan lapangan pekerjaan, namun justru hanya dapat menciptakan angka kemiskinan yang tinggi bagi rakyat Indonesia.
Inilah dampak dari hidup didalam sistem kapitalisme-liberal yang menjadikan neoliberalisme sebagai sistem ekonomi di Indonesia. Dasar pemikiran neoliberalisme adalah keyakinan bahwa kemajuan manusia dapat dicapai dengan adanya kebebasan berusaha atau free enterprise. Konsep free enterprise neoliberalisme meliputi : hak kepemilikan, kebebasan individu, pasar bebas, perdagangan bebas.
Sistem ini justru menempatkan negara hanya sebagai regulator yang melayani kepentingan para pengusaha. Bahkan tanpa ragu negara turut bermain, berdagang mencari untung dari tugas penjaminan hak dasar umat dan hak publik mereka.
Neoliberalisme jelas-jelas telah menimbulkan bahaya (mudharat) bagi umat manusia. Pada level global, bahaya tersebut terbukti dengan adanya ketimpangan yang menganga lebar antara negara kapitalis dengan negara Dunia Ketiga. Pada level lokal, bahaya (mudharat) juga terjadi ketika neoliberalisme dipraktikkan di sebuah negeri, seperti naiknya harga-harga barang dan jasa yang menyulitkan rakyat akibat pencabutan subsidi BBM, termasuk dampak ikutannya seperti munculnya kemiskinan.
Umat saat ini merasakan langsung berbagai penderitaan akibat sistem kapitalisme liberal yang diterapkan di negeri Indonesia. Ini tampak dari maraknya kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kurang gizi, kriminalitas, korupsi, pelayanan umum yang semakin mahal. Neoliberalisme juga telah merampas hak rakyat. Kekayaan alam negeri Indonesia yang merupakan milik rakyat dengan kebijakan liberalisme justru dirampok oleh negara-negara imperialis melalui perusahaan-perusahaan asing. Berapa banyak pula hak rakyat yang dirampas melalui korupsi yang merajalela?Belum lagi berbagai kebijakan seperti liberalisasi migas yang berujung pada pencabutan subsidi untuk rakyat, telah menambah penderitaan rakyat. Beban rakyat pun semakin berat ketika pajak dijadikan sabagai masukan utama dari rezim neo-liberal ini.
Betapa kondisi rakyat Indonesia saat ini sangat jauh berbeda jika sistem islam (baik dalam sektor ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan diatur dengan aturan islam) itu diterapkan dalam naungan negara khilafah. Sebab dalam Islam, barang-barang yang menjadi kebutuhan umum (BBM, listrik, air dan lainnya), sesungguhnya adalah milik rakyat yang harus dikelola negara, untuk kesejahteraan rakyat. Penetapan harga barang tersebut, mestinya didasarkan pada biaya produksi, bukan didasarkan pada harga pasar. Kebijakan ini akan menjauhkan monopoli oleh swasta dan gejolak harga yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, yang pada akhirnya membuat barang-barang publik akan sangat murah dan senantiasa stabil.
Dengan penerapan Syariah, negara yang akan mengurus rakyat. Negara menjadi pelayan yang melayani berbagai urusan rakyat. Sehingga dengan Syariah Islam semua problematika rakyat baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, bahkan tarif listrik dapat terselesaikan. Disamping solusi, penerapan syariah islam merupakan wujud ketakwaan umat kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah janjikan :
“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu sehingga Kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka ” (TQS. Al-A’raf[7]:96)[]
Dalam bidang pendidikan, khilafah Islam sangat memperhatikan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak dari semua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah yang membayar para gurunya. Dalam bidang kesehatan, tenaga kesehatan secara teratur diuji kompetensinya. Dokter Kekhalifahan menguji setiap tabib agar mereka hanya mengobati sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Mereka harus diperankan sebagai konsultan kesehatan dan bukan orang yang sok mampu mengatasi segala penyakit. Ini adalah sisi hulu untuk mencegah penyakit sehingga beban sisi hilir dalam pengobatan jauh lebih ringan.Negara membangun rumah sakit di hampir semua kota di seantero Khilafah Islam. Bahkan pada tahun 800 M di Bagdad sudah dibangun rumah sakit jiwa yang pertama di dunia. Sebelumnya pasien jiwa hanya diisolasi dan paling jauh dicoba diterapi dengan ruqyah. Rumah-rumah sakit ini bahkan menjadi favorit para pelancong asing yang ingin mencicipi sedikit kemewahan tanpa biaya, karena seluruh rumah sakit di dalam Khilafah Islam ini bebas biaya.
Dalam bidang pertanian, dikenal dengan ‘revolusi pertanian Muslim’ yang menyinergikan semua teknologi baik cuaca, peralatan untuk mempersiapkan lahan, teknologi irigasi, pemupukan, pengendalian hama, teknologi pengolahan pasca panen hingga manajemen perusahaan pertanian.
Tanah tidak lagi dimonopoli kaum feodal yang menyebabkan banyak penindasan sebagaimana pernah terjadi di Eropa. Salah satu bentuk keagungan khilafah yang tidak dimiliki peradaban lainnya adalah kesempurnaan dan jaminan kehidupan terbaik bagi rakyatnya. Dalam sistem ekonomi, khilafah memiliki kebijakan dalam mengatur kepemilikan kekayaan negara sesuai Islam. Ada kepemilikan individu, umum dan negara yang semua diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat. Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat kekayaan khilafah. Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan. Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur dan lainnya.
Inilah yang hari ini menjadi pekerjaan besar kita umat muslim yang paham akan urgensitas penerapan ideolgi islam, yakni bagaimana memahamkan umat dengan Islam sebagai ideologi melalui dakwah yang mencerdaskan dan meyakinkan bahwa tak ada sistem yang lebih baik dan mampu mensejahterakan rakyat selain sistem islam dibawah naungan daulah khilafah rasyidah. Wallahu A’lam Bishowwab
Post a Comment