Hari Pangan Sedunia, Apakah Memberi Solusi?

Penulis : Yanti

(Aktivis Kampus)

Presiden Jokowi dalam waktu silam pernah berjanji mengupayakan swasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahan, namun belum sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2014 tepatnya dalam acara kuliah umum di Balai Senat Balairung Universitas Gajah Mada (UGM). Presiden Jokowi pernah mengatakan RI Balai Swasembada pangan dalam 3 tahun. Kemudian itu Jokowi baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai presiden RI. Namun kenyataannya pak Jokowi malahan mengimpor beras dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) sebesar 4,7 juta ton. Sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton. Jumlah total impor meningkat kembali pada tahun 2019. https://indonesiainside.id  Sementara itu, banyak impor-impor lain yang didatangkan ke Indonesia, seperti pakan jagung untuk ternak saja masih impor. Kedelai untuk bahan tempe dari Argentina dan juga Amerika juga impor, terrmasuk juga gandum. 

Mandate pemilu 2014

Melihat dari fakta bahwa sanya pemerintah lepas tangan terhadap perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah saat ini masih setengah hati menjalankan amanahnya atau periayah terhadap umatnya. Tugas dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, justru sebaliknya harga pangan, sandang, dan papan melambung tinggi. Akibat dari impor yang didatangkan sebanyak-banyaknya.

Akibat dari impor yang dilakukan, ternyata  impor yang didatangkan ke Indonesia sangat mahal, bahkan para petani yang ada di Indonesia menurun pendapatannya karena banyaknya impor beras dari negara lain. Sehingga banyak gizi buruk yang terjadi, kepada rakyat dikarena mahalnya harga pangan, dan juga bulog yang di impor sebanyak-banyaknya ke Indonesia mengakibatkan penumpukan barang sehingga harga bulog semakin turun. 

Melihat penurunan ekonomi yang terjadi ini tidak terlepas dari Amerika Serikat, karena Indonesia terikat (IMF) kerja sama yang dilakukan diantara keduanya. Mengakibatkan Indonesia didikte oleh Amerika Serikat. Sehingga adanya perjanjian-perjanjian yang dilakukan maka indonesia harus menjalankannya. Artinya perekonomian yang ada di indonesia didikte oleh Amerika itu sendiri. 

Seharusnya Jokowi harus tanggung jawab dan menepati janji-janji yang sudah dilontarkan. Ternyata tidak terbukti janji-janji yang disampaikan. Benginilah dalam sistem demokrasi yang awalnya ia memimpin dari hasil kebohongan, tentu janji-janji yang ia sampaikan hanya pemanis semata. 

Menanggapi hal tersebut, dalam pembangunan  negara sekuler, pertumbuhan ekonomi memang menjadi ukuran kesejahteraan karena yang ada dalam sistem demokrasi tidak memiliki perangkat pengukuran kesejahteraan hingga level individu. Di era pemerintahan Jokowi dalam 5 periode terakhir, pertumbuhan adalah angka kesejahteraan yang semu, yang bisa berubah-ubah, dan karena tingkat pertumbuhan juga dihitung dari suku bunga dan penawaran jasa yang rendah.

Ukuran kesejahteraan dalam system demokrasi jauh berbeda dengan kualitas hidup masyarakat peradaban islam (Khilafah) yang mencanangkan kesejahteraan itu sampai level individu. Bahkan bayi sekali pun diberikan “Umar” subsidi kepada ibunya, sehingga bayi tadi, mendapatkan nutrisi yang dipenuhi secara baik. Untuk memastikan agar sejahteranya rakyat kepada taraf individu, system ekonomi islam akan mengaturnya melalui 5 mekanisme sebagai berikut:

Pertama, islam melarang praktek riba. 

Kedua, islam mengatur kepemilikan menjadi 3 yaitu: kepemilikan individu, kepamilikan umum, dan kepemilikan negara. 

Ketiga, islam mewajibkan setiap pekerja (muslim dan kafir) bekerja dengan halal. 

Keempat, wanita hukumnya mubah bekerja sedangkan laki-laki yang dia nikahi sudah tidak ada, maka negara khilafah akan memberikan/ perempuan tadi akan menerima pemberian (igtha). Pemberian kepada janda dimasa Khalifah Ali dilakukan setiap pekan 

Dan kelima, terkait pokok masal yakni pendidikan, kesehatan dan keamanan. Semua ini digratiskan oleh negara. Sehingga pendapatan perkeluarga hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pangan dan lain-lain.