Oleh : Dewi Tisnawati, S. Sos. I
(Pemerhati Sosial)
Liberalisasi layanan transportasi menyebabkan masyarakat pengguna transportasi terzhalimi. Salah satu buktinya adalah Pesawat Garuda dan Sriwijaya mengalami keretakan, akibatnya 4 Pesawat Grounded.
Seperti dilansir pada Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan perintah untuk maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air agar melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap pesawat Boeing 737NG yang mengalami keretakan.
"Kan itu sudah ada rekomendasi dari FAA bahwa memang ada masalah. Dan kita sudah melakukan facts finding ternyata ada 3 pesawat. Tiga pesawat grounded tapi kita juga memberikan suatu rekomendasi pada maskapai agar melakukan suatu cek kepada pesawat-pesawatnya," kata Budi Karya usai menghadiri Dialog Ekonom Indef dan Paramadia Public Policy Industry (PPPI) di Hotel The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Selain itu fakta lain sebagai bukti pengguna transportasi terzhalimi adalah tenggelamnya kapal di Tanjung Priok, menyebabkan 1 Orang Tewas. Seperti dilansir pada Jakarta - Sebuah kapal tugboat yang berisi 2 awak tenggelam saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyebut 1 awak kapal menjadi korban meninggal dunia atas insiden itu, selasa (15/10).
Demikian pula dalam pembangunan infrastruktur rezim neolib tidak memikirkan dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar. TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG ‑ Ratusan rumah warga Kompleks Tipar Silih Asih, RT 04/13, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) retak‑retak akibat pengeboman pada proyek pembangunan terowongan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) di Gunung Bohong.
Menurut pantauan Tribun, Jumat (18/10), rumah warga yang retak‑tetak itu kebanyakan bagian dindingnya, baik itu dinding ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi. Bahkan ada dinding rumah warga yang nyaris ambruk akibat keretakannya terus membesar.
Itulah fakta yang terjadi dalam hal pembangunan infrstruktur dan transportasi di sistem kapitalis seperti sekarang ini yang berujung dan bertumpu pada investor asing sehingga tidak hanya sibuk memikirkan berapa besar investasi yang diperlukan, dari mana asalnya tapi juga harus berpikir bagaimana mengembalikan investasi atau mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut.
Sistem ekonomi kapitalis bukan hanya ekonomi yang salah bahkan ini adalah sistem yang rusak. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi dimana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar.
Sementara itu, Islam juga mengatur masalah pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan transportasi. Dimana sejarah kegemilangan Islam telah terbukti melindungi rakyatnya dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan transportasi yang sahih sesuai syariat Islam yakni memberi jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan tidak boleh ada bahaya di dalamnya.
Kisah Khalifah Umar Alfaruq yang menyediakan pos dana khusus dari Baitul Maal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal lainnya yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Perlu dicatat dana ini bukan dari dana hutang yang berkedok hibah.
Pembangunan ini tiada lain untuk memudahkan transportasi antara berbagai kawasan Negara Islam. Khalifah Umar juga menyediakan sejumlah besar unta secara khusus, karena mengingat kala itu unta merupakan salah satu alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah perpindahan. Semua ini sangat berguna bagi orang yang tidak memiliki kendaraan.
Masyarakat Islam menggunakannya untuk berbagai perjalanan seperti ke Jazirah Syam dan Irak. Adapun persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur dalam Islam bukanlah sesuatu yang sulit. Hal ini dikarenakan Islam menerapkan sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya agar mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dengan pengelolaan kekayaan umum (Milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan Negara (Milkiyyah Daulah), mampu membiayai penyelenggaraan negara tanpa harus utang, termasuk untuk membangun infrastruktur transportasinya.
Ada 4 poin penting pembangunan infrastruktur publik dalam Islam :
Pertama, dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan sebagai ajang keuntungan atau mencari diplomatik dengan negara lain.
Kedua, sistem ekonomi dalam Islam membahas rinci dan tuntas masalah kepemilikan, pengelolaan kepemilikan termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat juga memastikan berjalannya politik ekonomi. Negara Islam, dalam hal ini akan memastikan sumber kekayaan alam dikelola negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta mampu mencukupi kebutuhan negara, termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Ketiga, rancangan tata kelola Ruang dan wilayah dalam Negara Islam didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Sebagai contoh, ketika Baghdad di bangun sebagai Ibu kota Daulah, dibangun pula masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, serta pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah.
Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur Negara Islam berasal dari dana Baitul maal.
Dengan demikian jelaslah hanya sistem ekonomi dan politik Islam yang bisa menjamin pembangunan Infrastruktur dan layanan transportasi bagi rakyatnya. Hal ini disebabkan hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, maka infrastruktur dan layanan transportasi tersebut dapat terlaksana secara paripurna dalam Negara Islam. Wallahu a’lam bi ash-shawab.
Post a Comment