SDA dan Ketahanan Nasional, Rakyat Harus Bagaimana?

Oleh : Rahmi Surainah, M.Pd

Alumni Pascasarjana Unlam 

Keluarga Besar FKPPI Kutai Kartanegara menggandeng Universitas Kutai Kartanegara dan Koran Kaltim menggelar kegiatan ilmiah, Sabtu (21/9). Kegiatan ini dalam rangka HUT KB FKPPI yang ke-41 dan HUT TNI yang ke-71. Kegiatan diformat dalam bentuk talk show dengan tema “Sumber Daya Alam dan Ketahanan Nasional: Rakyat Harus Bagaimana?”

Diharapkan acara ini bisa menjadi salah satu media alternatif bagi solusi terhadap masalah kedaulatan ekonomi bagi rakyat serta keadilan sosial ekonomi bagi segenap masyarakat di Kalimantan. (https://www.korankaltim.com/kutai-kartanegara/read/25602/fkppi-kukar-akan-gelar-talk-show-kebangsaan)

Ekonom Unmul Adji Sofyan Effendi memaparkan sejumlah persoalan krusial saat menjadi narasumber. Menurutnya, ada dua pilar yang harus dikelola secara baik agar daerah menjadi kuat dan mandiri yaitu ketahanan fiskal dan Sumber Daya Alam.

“Tentunya ini harus bisa dikelola secara baik dengan adanya kapabilitas SDM kita yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dengan reformasi total penguasaan sumber daya alam Indonesia, maka ketahanan fiskal dan nasional pasti akan kuat,” katanya.

Dipaparkannya selama ini Indonesia masih banyak dikuasai oleh asing terutama pada pengelolaan SDA. Selama itu pula Indonesia mengalami ketimpangan pembangunan. “Sehingga muncul Kawasan Barat Indonesia versus Kawasan Timur Indonesia. Selama ini kita yang ada di kawasan timur ini hanya menghidupi kawasan barat, lihat saja berbagai macam infrastruktur penunjang sangat nyaman dirasakan oleh saudara kita di Jawa sementara kita di Kalimantan jalan rusak dan akses sangat susah,” ungkapnya.

Dengan adanya pemindahan IKN ke Kaltim ini tentu rakyat Kaltim bersyukur karena berbagai macam persoalan yang hingga kini dirasakan secara cepat akan segera teratasi. 

“Isu utama disintegrasi ialah kesenjangan wilayah, kesenjangan infrastruktur, kesenjangan kesejahteraan, Kawasan Barat Indonesia vs Kawasan Timur Indonesia, Pulau Jawa vs luar Jawa dan daerah maju vs daerah terbelakang. Dengan keputusan pemindahan IKN ke Kalimantan timur ini sebenarnya bukan hanya menuntaskan persoalan Jakarta saja tapi juga enam persoalan ini juga akan tuntas,” tegasnya.

Salah satu kuncinya adalah memulai pembangunan dari desa. Jika seluruh desa yang ada di Kutai Kartanegara terbebas statusnya dari desa tertinggal dan desa sangat tertinggal maka ketahanan daerah pasti tercapai. “Jika ketahanan daerah tercapai maka ketahanan provinsi juga tercapai, jika ketahanan provinsi tercapai maka ketahanan nasional pun tercapai. Jadi siapapun nanti yang menjadi kepala daerah Kukar ke depan harus 100 persen bisa membawa perubahan desa kepada kemajuan dan mandiri,” tutupnya. (https://www.korankaltim.com/berita-terkini/read/25669/adji-sofyan-sebut-enam-kesenjangan-pemicu-isu-disintegrasi-tawarkan-formula-pembangunan-dari-desa)

SDA dan Ketahanan Nasional Tergadai

SDA dan Ketahanan Nasional tergadai, rakyat harus sadar dan berjuang kembali mengembalikannya agar benar-benar menjadi miliknya. Entry point yang seharusnya didapat dalam kegiatan tersebut seharusnya membangun kesadaran rakyat agar negara ambil alih SDA dan ketahanan nasional terjaga dari campur tangan swasta apalagi asing. Namun, hal ini tidak di dapat dalam kegiatan tersebut, analisis yang disampaikan justru rakyat digiring untuk memuluskan dan mendukung agenda pemerintah terutama dalam pemindahan ibu kota. Rakyat disadarkan SDA memang miliknya namun solusinya justru memuluskan permainan para kapitalis menguasai SDA.

SDA dan ketahanan Nasional Indonesia, khususnya Kaltim di Kukar saat ini bisa dikatakan mulai tergadai. Buktinya SDA yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, prakteknya negara justru menyerahkannya kepada swasta atau asing dengan membuka peluang investasi sebesar-besarnya. Ketahanan nasional lemah karena keterlibatan para kapitalis swasta atau asing mengelola SDA. Negara kalah dengan swasta atau asing, buktinya kebijakan dan undang-undang justru memudahkan dan memuluskan para kapitalis namun lemah dan tidak tegas terhadap pelanggaran mereka.

Jika dengan dipilihnya Kukar sebagai calon IKN akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan, seperti disintegrasi dan kesenjangan wilayah, infrastruktur dan kesejahteraan seperti yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tentu hal tersebut tidak juga benar. Kesejahteraan dan keuntungan yang katanya untuk rakyat belum tentu menjamin dengan pemindahan ibu kota. Justru di tengah kesulitan Indonesia saat ini jika nekad mau memindahkan dan membangun IKN akan membuat Indonesia tergadai dan ketahanan nasional pun lemah dan terganggu.

Proyek ibu kota baru sebenarnya hanya menguntungkan segelintir orang, yakni para pemilik modal yang memberi utang berupa kerja sama atau investasi. Atau bisa jadi balas jasa politik dan balas jasa modal saat kampanye pemilu. Pembangunan infrastruktur justru menguntungkan para pemilik modal yang menjamin atau memberi utang berupa investasi atau kerja sama dan hasilnya pun lebih dimanfaatkan oleh mereka yakni para kapitalis asing atau pemodal. Buktinya tidak semua masyarakat bisa menikmati infrastruktur, andai bisa itu pun berbayar. Pemerintah justru akan didekti oleh para pemilik modal agar sejalan dan memuluskan usaha mereka dalam mengerok SDA dan membajak SDM sebagai buruh pekerja kasar.

Akhirnya, rakyat Kaltim khususnya Kukar kembali menjadi tumbal dari keserakahan para kapitalis pemilik modal. Rakyat dengan SDA dan ketahanan nasionalnya justru diarahkan pemerintah agar sejalan memuluskan agenda mereka, jangan alergi apalagi berontak. Padahal, seharusnya rakyat sadar dan berjuang mengembalikan SDA dan ketahanan nasional agar tetap kuat dan mandiri tanpa melibatkan swasta atau asing.

Islam Kembalikan SDA dan Ketahanan Nasional

Rakyat harus sadar dan bangkit dari keterpurukan mengembalikan SDA dan ketahanan Nasional dari neoimperalisme, merdeka dari swasta atau asing. Jangan sampai rakyat malah ikut memuluskan agenda para kapitalis. Ironis, jika selama ini tidak ada konstribusi kekayaan SDA terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Kaltim dan Kukar khususnya. 

Inilah yang terjadi dalam sistem Kapitalisme. Sistem ini menjadikan SDA yang melimpah dan strategis dikuasai oleh swasta dan asing. Sehingga dalam pengelolaannya hanya difokuskan untuk mengejar keuntungan para kapital tanpa mempertimbangkan sisi lingkungan, apalagi kesejahteraan rakyat.

Sistem ekonomi kapitalis memberikan peluang kepada perusahaan swasta baik dalam maupun luar negeri melalui pemberian ijin konsesi pertambangan, pengusahaan hutan, peridustrian, perikanan dan berbagai sektor lainnya termasuk perusahaan negara pun tak luput dialihkan melalui kebijakan privatisasi. Saat segelintir orang meraup kekayaan yang luar biasa dengan menguasai SDA, masyarakat justru terpukul dengan naiknya harga energi dan kelangkaan. Akibatnya, masyarakat secara sistemik semakin miskin.

Beda halnya solusi Islam dalam memandang kepemilikan SDA dan mewujudkan ketahanan nasional. Solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan dan berbagai permasalahan lainnya, semuanya dikembalikan kepada syariah Islam. Salah satunya, ekonomi maka negara harus memastikan kegiatan ekonomi baik menyangkut produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa berlangsung sesuai ketentuan syariah sehingga tidak ada pihak yang dizalimi maupun terzalimi. 

Rakyak terzalimi dan pemimpin zalim jika terus bertahan dengan sistem saat ini. Pergantian pemimpin pun tidak akan membawa perubahan yang signifikan selama sistem yang dipakai sama. Perlu penerapan seluruh syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Penerapan syariah Islam akan membawa berkah bagi kehidupan sebaliknya berpaling darinya akan membawa kesengsaraan walaupun kekayaan melimpah. Rakyat harus sadar dan bangkit berjuang dengan mengembalikan Syariah Islam agar SDA dan ketahanan nasional bisa diraih.

Wallahu'alam...