Apa Kabar Wamena

Oleh : Rahmatia

Miris, masalah Papua tak kunjung reda. Baru-baru ini terjadi rusuh di Kota Wamena antara warga asli dengan pendatang. Tak sedikit yang menjadi korban, seperti dilansir kompas.com pada selasa (24/9/19), total 28 jenazah ditemukan dan 70 orang luka-luka. Pada minggu (29/9/19) sudah sekitar 10.000 yang daftar untuk dievakuasi ke Jayapura, belum lagi dengan 5000 warga yang mengungsi di markas polisi. Evakuasi dibantu oleh 2 unit pesawat hercules. Pesawat ini juga untuk mengirim bantuan ke Wamena dari Jayapura.

Akibat peristiwa rasis bulan lalu di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang timbul pembangkangan dari Papua. Mereka ingin diperlakukan setara, namun pemerintah tak mampu meningkatkan SDM agar merata serta mengalihkan stabilitas keamanan dan politik yang berada dititik terendah. Kerusuhan papua meningkat juga disebabkan keinginan warga papua untuk merdeka. 

Hal ini juga seperti dilansir (liputan6.com) didukung oleh pernyataan pemerintah Vanuatu yang mengangkat masalah papua barat yaitu "mengecam pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua Barat" (29/9/19) pada sidang PBB. Sekalipun PBB tidak mengagendakan referendum papua, tetapi yang disebarkan oleh media barat turut memicu dunia berpihak menyelesaikan kasus HAM Papua yang berujung Merdeka. Kemudian Vanuatu juga meminta Australia untuk meningkatkan kontribusinya secara substansial dalam masalah papua barat, karena Australia adalah anggota forum Kepulauan Pasifik" paparnya.

kemana Negara selaku penanggung jawab? Kenapa masalah papua tak kunjung usai hingga tragedi berdarah Wamena?

Seharusnya negaralah sebagai penanggung jawab dan penjamin  keamanan, kenyamanan dan martabat rakyat baik itu rakyat Papua maupun pendatang. Itulah pokok masalahnya, Pemerintah tidak mampu menjadi Ri'ayatun nas. Lalu kemana janji-janji untuk meningkatkan segala hal? Hingga sekarang Papua belum mampu disetarakan untuk mandiri dalam memajukan wilayahnya. Sudah jelas bahwa negara tidak serius dalam menyelesaikan akar konflik Papua yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah malah sibuk mempertahankan jabatan dan posisi nyamannya di atas penderitaan rakyat. Akhirnya apa? Papua ingin merdeka dengan menghempaskan seluruh pendatang dan tak segan untuk membunuh.

Papua tak pernah lepas dari cengkraman asing sejak masa soekarno hingga masa jokowi. Amerika yang merupakan pembebas papua dari Belanda ke Indonesia memiliki hak sehingga dibiarkan mengeruk tambang emas freeport secara leluasa. Begitu pula Australia yang mendukung separatisme Papua yang memiliki kepentingan ekonomi di dalamnya. Serta Negara-negara lain seperti Cina dan Inggris yang berusaha mengeruk kekayaan daerah cendrawasih ini. Mereka-lah yang menghabiskan kekayaan negeri, memprovokasi pemerasan HAM disana seperti pernyataan Vanuatu berupa isu rasial dan pemisahan. Sehingga masyarakat papua geram terhadap perlakuan negara terhadap martabatnya.

Cara untuk meredakan Papua agar tidak lepas seperti halnya timor timur yaitu Papua butuh keadilan. Negara menjadi penjamin kesetaraan, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Namun dengan sistem kapitalisme sangat mustahil karena jika tak ada manfaat maka tidak ada yang bertindak. Lain halnya dengan islam yang dalam sejarah nyata menguasai 2/3 dunia yang didalamnya terdapat berbagai ras dan suku yang disatukan dengan aqidah islam, peraturan islam dan dengan sistem islam. Tak akan ada terjadi rasis terhadap suatu ras tertentu yang menyebabkan pemisahan dari negara. Yang dapat membuat negara menjadi penanggung jawab dan penjamin hanya dengan sistem islam yang sesuai perintah Allah dan tuntunan Rasulullah dengan tegaknya Khilafah yang mengikuti metode kenabian.

Wallahu a'lam bishawwab.