Sehat itu Mahal, Dimana Tanggung Jawab Negara?

Oleh : Rosmita

Aktifis Dakwah Islam

Kenaikan iuran BPJS sebesar 100% tentu menuai protes di tengah masyarakat. Banyak orang yang merasa keberatan dengan tarif BPJS yang naik 2x lipat. 

Kelas 1 dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000

Kelas 2 dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000

Kelas 3 dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000

Namun justru sebaliknya para pejabat menanggapi  kenaikan tarif BPJS dengan santai dan menganggap bukan masalah yang memberatkan. 

Seperti dilansir oleh CNN Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat memahami rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. "Saya pikir semua masyarakat harus memahami itu (iuran BJS kesehatan naik), karena nanti jangan mengembangkan sehat itu murah, nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9)

Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kenaikan BPJS Kesehatan tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Justru pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil. 

Menurutnya, pemerintah masih menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 150 juta orang yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat sekitar 96 juta dan PBI pemerintah daerah sekitar 37 juta serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa. (CNBC Indonesia) 

Beginilah komentar dari para pemangku kekuasaan terkait kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Mereka seolah tidak punya empati terhadap penderitaan rakyat. Bukannya memberi solusi yang tepat, justru pernyataannya malah menyakiti hati rakyat. 

Inilah akibat dari sistem sekuler kapitalisme, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga penguasa tidak mau menerapkan aturan Allah. Mereka membuat aturan sendiri sesuai kepentingan dirinya dan para kapitalis. 

Negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyat malah menyerahkan urusan tersebut kepada pihak swasta, yaitu BPJS kesehatan. Kalaupun pemerintah menanggung iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya sekitar 30% dari seluruh jumlah peserta BPJS Kesehatan.

Padahal dalam Islam, kesehatan seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara tanpa memandang apakah dia muslim atau nonmuslim, kaya atau miskin. Semua rakyat berhak mendapat pelayanan kesehatan secara gratis tanpa pungutan apapun. 

Rasulullah Shallallahu alayhi wa Sallam bersabda, Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala. Hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya. (HR. al- Bukhari)

Lalu darimana negara mendapatkan dana untuk  membiayai kesehatan rakyat, belum lagi biaya pendidikan dan pelayanan publik lainnya yang menjadi tanggung jawab negara?

Tentu dari Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh umat dan dikelola oleh negara. Seperti hutan, laut, dan tambang, baik tambang emas, tambang minyak, maupun tambang batubara. Semua adalah harta kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu atau perusahaan baik lokal maupun asing. 

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu air, padang rumput dan api. " (HR. Ahmad) 

Ketika SDA dikelola sendiri oleh negara, maka pendapatan negara akan melimpah dan rakyat akan sejahtera. Dengan catatan pemimpinnya jujur dan amanah. Dan hal ini hanya bisa terwujud tatkala syariat Islam diterapkan secara keseluruhan. Terbukti, selama lebih dari 13 abad Islam berjaya menjadi mercusuar dunia dan rakyat yang hidup di bawah naungannya sejahtera. []