Papua Mau Dibawa Ke Mana?

 Oleh: Syaima Azkiya N

Insiden di Manokwari beberapa waktu lalu adalah akumulasi dari kemarahan rakyat Papua yang berbuntut pada referendum Papua. Berbagai aksi dari masyarakat Papua digelar untuk mendesak pemerintah pusat agar menyetujui keputusannya.

Dilansir oleh cnnindonesia.com, Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional di seluruh wilayah yang diklaim sebagai West Papua untuk mendesak referendum atau penentuan nasib Papua lewat pemungutan suara rakyat.

Menurut Victor, KNPB akan melakukan terus-menerus dalam menuntut referendum. Karena baginya Papua dalam kondisi "dijajah Indonesia".

(CNN Indonesia TV, 31/8/2019).

Apakah benar referendum Papua adalah keinginan rakyat Papua ataukah ada _invisible hands_ yang memainkan drama ini?

Mengingat kondisi Papua yang kaya dengan sumber daya alamnya yaitu emas dan uranium tetapi rakyat Papua jauh dari kata sejahtera. Kelaparan di lumbung padi. Nelangsa di tambang emas.

Jika diamati dari penambangan emas yang dikeruk tiap harinya 250 kg, berapa yang dihasilkan dalam 1 tahun?

Sejak 1973, PT Freeport Indonesia beroperasi Papua. Tambang terbuka Grasberg menjadi legenda, sebagai gunung emas yang dimiliki Freeport.

Grasberg akan berakhir masa tambangnya pada tahun ini, karena kandungan tembaga dan emasnya sudah habis. Freeport beralih ke tambang bawah tanah.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan berdasarkan data 2018, Freeport memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari. Konsentrat ini adalah pasir olahan dari batuan tambang (ore), yang mengandung tembaga, emas, dan perak.

Dalam data Freeport, dalam setiap ton konsentrat 26,5% adalah tembaga, Lalu setiap ton konsentrat mengandung 39,34 gram emas. Kemudian dalam setiap ton konsentrat mengandung 70,37 gram perak.

"Jadi kami produksi 240 kg lebih emas per hari dari Papua," kata Tony di Gresik. Namun emas ini berada dalam konsentrat, atau pasir hasil olah batu tambang. (CNBC Indonesia NEWS, 26/8/2019)

Cadangan ini akan terus ada hingga kontrak Freeport berakhir di 2041. Bahkan masih ada cadangan dan emas di bawahnya lagi sekitar 2 miliar ton, yang bisa terus digali hingga 2052, bila kontrak Freeport diperpanjang pemerintah Indonesia.

Investasi yang bakal digelontorkan oleh Freeport di tambang Papua mulai 2014-2019 atau hingga kontrak habis, mencapai US$ 15,2 miliar atau Rp 212 triliun. Investasi ini di luar pembangunan smelter yang nilainya US$ 3 miliar atau Rp 42 triliun.

Satu sisi karena negara abai terhadap nasib rakyat Papua. Di sisi lain Papua yang kaya justru sumber daya alamnya dikelola oleh asing. Tak ada tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam yang semestinya mampu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan rakyat Papua bahkan rakyat Indonesia.

Apalagi sudah terikat kontrak perjanjian bertahun-tahun.

Negara jelas tidak mampu memberikan solusi bagi rakyat Papua karena teken-teken kontrak yang memutus mata rantai tanggung jawab negara terhadap Papua. Freeport dalam hal ini yang memegang saham.

Maka wajar jika warga Papua menginginkan lepas dari NKRI karena negara dianggap tidak bertanggung jawab dalam peri'ayahan (pengurusan) Papua.

Padahal dengan sumber emas yang melimpah justru mereka tidak dapat mencicipi dan menikmati kekayaan alamnya. Jauh dari kata sejahtera.

Negara harus mengembalikan perannya sebagai peri'ayah rakyat, memiliki wibawa dan berani memutus seluruh kontrak dan perjanjian dengan asing.

Jangan sampai penjajah semakin beringas menjajah negeri ini. Menguasai sumber daya alam Indonesia dan merekayasa agar daerah yang memiliki potensi sumber daya alam berlepas dari Indonesia sehingga dengan leluasa mudah dijajah.

Sejatinya referendum sebagai upaya untuk melepaskan diri dari Indonesia bukanlah solusi tapi ilusi agar penjajah semakin leluasa menguasai seluruh potensi ini.

Ketika Daulah Khilafah tegak maka negara berkewajiban mengurusi segala bentuk pemenuhan  rakyatnya, termasuk Papua. 

Negara akan menjaga wilayah kedaulatan dari penjajah. Mengusir penjajah dengan kewibawaan. Sehingga penjajah tidak akan berani merampok kekayaan alam yang dimiliki umat.

Maka keberadaan khilafah saat ini menjadi sangat urgent. Memperjuangkannya adalah kewajiban bagi umat Islam. Mengganti sistem kapitalisme yang merongrong kedaulatan umat dengan sistem Islam yang menjaga kedaulatan umat dan negara. Oleh karena itu mari kita perjuangkan khilafah hadir di bumi Allah Swt.

Allahu A'lam Bi Ash Shawab.