Kini bom waktu itu mulai meledak dari ujung timur, berawal dari dugaaan tindakan rasisme disusul penangkapan sejumlah mahasiswa Papua oleh aparat keamanan dan tentara di beberapa tempat di Jawa Timur, memancing reaksi masyarakat Papua melakukan aksi unjuk rasa, bahkan diantaranya disertai kerusuhan.
Pada awalnya demo tak berjalan ricuh, pada tanggal 15 Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan penandatanganan perjanjian New York dan pembahasan tentang Papua pada pertemuan forum kepulauan pasifik di Tuvalu yang diikuti oleh pimpinan gerakan pembebasan Papua barat Benny Wenda yang dikenal sebagai penggerak gerakan separatisme di Indonesia. Beberapa aksi terjadi di wilayah Jayapura, Sentani, Ternate, Ambon, Bandung, Jogja, Jakarta, dan Malang. Terakhir aksi Massa di Deiyai, Papua berakhir ricuh. Demo yang menuntut referendum Papua ini menyebabkan 1 anggota TNI tewas dan 5 polisi luka - luka, keterangan ini didapat dari Kepala Biro penerangan masyarakat Divisi Humas Polri. Brigjen Dedi Prasetyo di kantor Bupati Deiyai. Polri masih menyelidiki pihak yang terkait dengan aksi di papua. Anggota komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon beranggapan berbagai aksi yang terjadi berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok pembebasan Papua barat( ULMWP) pimpinan Benny Wenda.
Terlepas dari berbagai rumor yang beredar dan berbagai analisis para pakar, kemarahan rakyat Papua seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, aksi yang muncul sebagai reaksi atas dugaan perlakuan rasis terhadap warga Papua mungkin hanyalah sebagian kecil luapan kemarahan mereka yang terpendam selama ini. Bagaimana tidak, bukan hanya tindakan rasis yang jadi masalah. Ketimpangan ekonomi di Papua yang memprihatinkan, angka kemiskinan yang tinggi hingga Papua menduduki peringkat pertama provinsi termiskin di Indonesia, serta taraf pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang rendah padahal, Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dengan luas 3x lipat pulau jawa ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit dan potensi sumber daya alam yang melimpah sungguh tidak selaras dengan fakta kehidupan masyarakat papua yang terkesan terabaikan.
Papua dibanjiri infrastruktur dan banyaknya investasi namun tak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat yang sebenarnya. Kesejahteraan justru sebuah hal yang sangat sulit terealisasi di provinsi ini. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang merilis persentase penduduk miskin di Papua pada maret 2019 Naik sebesar 0,10%, persentase ini meningkat sepanjang 6 bulan terakhir, baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin di perkotaan naik sebesar 0,25%, sedangkan penduduk miskin di daearah pedesaan naik sebesar 0,19% . Kepala BPS Papua , Simon Sapary mengatakan penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah pedesaan. Papua menduduki peringkat pertama persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia timur, yang kedua adalah Papua barat dan yang ketiga Nusa Tenggara Timur. Yang Tak kalah memprihatinkan, laporan Dinas BPS dan UNICEF mengungkap dari 85 juta anak Indonesia, 13,31% hidup dalam kemiskinan, angka itu setara dengan 11 juta anak, dan tingkat kemiskinan anak tertinggi ada di Papua sebesar 35,37% dan terendah di Bali 5,39%.
Minimnya infrastruktur yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah salah satu penyebab terjadinya kemiskinan massal.
Rusuh Papua bukan rusuh biasa, gerakan menuntut referendum merdeka mungkin merupakan puncak dari rasa ingin melepaskan diri dari belenggu ketidakadilan yang dirasakan.Namun lepas dari negeri ini juga bukan solusi hakiki. Pembangunan yang tidak merata, tingkat kesehatan masyarakat yang memburuk, pengangguran yang Makin meningkat tiap tahun,dan kemiskinan yang semakin menjadi jadi adalah buah dari diterapkan nya kapitalisme di negeri ini, jutaan hektar hutan tropis, serta tanah yang mengandung Sumber mineral yang melimpah harusnya bisa membuat sejahtera masyarakat Papua, tapi kapitalisme telah membuat rakyat papua tak bisa menyentuh apalagi menikmati hak mereka, kekayaan alam yang seyogyanya dikelola negara sendiri dan hasilnya diperuntukkan buat rakyat , kini di tangan kapitalis menjadi milik private dan keuntungan nya pun milik privat, sedangkan rakyat hanya jadi budak di tanah mereka sendiri.
Kondisi Papua adalah salah satu cerminan dari kondisi negara kita saat ini, negara kita yang dicengkram kapitalisme sungguh tak berdaya, Pengelolaan sumber daya alam oleh swasta, asing ataupun aseng menyiratkan betapa lemahnya negara karena kapitalisme membuat mereka tunduk pada kepentingan para kapitalis.peran negara sebagai periayah umat pun hilang.
Abainya negara dalam meriayah umat menyebabkan kekecewaan yang mendalam berujung pada berbagai aksi yang sering terjadi akhir akhir ini, Tak terkecuali di Papua. Namun yang mesti dilakukan adalah melepaskan diri dari kapitalisme, bukan dari negeri ini, karena kapitalisme lah biang segala kerusakan dan kehancuran. Dalam kapitalisme rakyat dipaksa tunduk pada segala aturan yang sejatinya tidak pernah pro pada rakyat, kapitalisme hanya menguntungkan sebagian kecil orang atau individu karena kapitalisme membolehkan kepemilikan sesuatu kepada swasta, atau asing meski itu milik negara atau umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Padahal sejatinya sesuatu yang menjadi milik negara atau umum haruslah dikelola sendiri sebagai penopang kehidupan rakyat.
Islam mempunyai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan di negeri ini termasuk dalam hal pemerataan kesejahteraan, dalam Islam seluruh sumber daya alam sepenuhnya akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan diserahkan kembali ke rakyat. Haram hukumnya segala sesuatu yang menjadi milik rakyat dan negara dikuasai asing. Islam akan menutup semuà peluang swasta atau asing untuk menguasai sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengintervensi kehidupan dalam negeri. Islam menjamin sepenuhnya hak - hak rakyat yang mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Tak ada tebang pilih, rakyat punya hak yg sama meski domisilinya jauh, beda ras atau suku negara akan sekuat tenaga memberikan keadilan di seluruh penjuru negeri, hingga tercipta pemerataan kesejahteraan. Dan Papua hanya akan sejahtera dengan Islam. Namun hanya dengan menerapkan syariah secara kaffah dalam bingkai pemerintahan Islam semuà dapat terwujud. karena Islam adalah solusi yang berasal dari Allah SWT, Sang pencipta yang tak ada sedikit pun keraguan di dalamnya.
Wallahualam bishawab
Post a Comment