Oleh : Ana Mardiana
Presiden Jokowi resmi menetapkan wilayah sebagai tempat ibu kota baru Negara Indonesia, yaitu di Kalimantan Timur, di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Menurut Jokowi pemindahan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur karena resiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis karena berada di tengah Indonesia, berdekatan dengan wilayah perkota'an yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda, serta memiliki insfrastruktur lengkap, dan teraedia lahan seluas 180 hektare. https://m.republika.co.id/berita/pwu1tp382/ini-alasan-jokowi-pilih-kaltim-jadi-ibu-kota-baru
Pemindahan ibu kota baru tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit yaitu sekita 466 T. Biaya tersebut bersumber 19% dari APBN yang berasal dari kerjasama pengelola'an aset, sisanya bersumber dari KPBU (Kerjasama Pemerintan dan Badan Usaha), proyek BUMN, dan proyek swasta. https://m.detik.com/news/video/190826048/pemindahan-ibu-kota-ri-butuh-rp-466-t-dari-mana-dananya. Dari sumber pembiayaan tersebut akan di bangun insfrastruktur antara lain jalan, bandara, pelabuhan.
Dalam wacana pemindahan ibu kota ini beberapa tokoh mengatakan ketidaksetujuannya. Salahsatunya adalah Emil Salim, yang pernah menjabat beberapa kursi mentri pada masa pemerintahan Soeharto. Beliau mengatakan, beberapa alasan pemerintah untuk memindahakan ibu kota yang di jabarkan dalam dokumen perencana'an gagasan ibu kota baru dari mentri Badan Perencana'an Pembangunan Nasional(Bappenas) adalah keliru, ia beberkan beberapa alasan dibalik wacana pemindahan ibu kota di antaranya karena faktor bencana alam, tingkat kemacetan, krisis air bersih dan polusi udara. Menurut Emil, Pemerintah seharusnya memperbaiki ' rusaknya' Jakarta tersebut bukan melah memindahkan ibu kota.
Memang betul, semestinya Pemerintah memperbaiki 'kerusakan' jakarta, ketimbang harus memindahkan ibu kota. Pemerintah mustinya mengkaji ulang wacana tersebut. Masalah-masalah di ibu kota belum pernah menemukan perbaikan, lihatlah bagaimana kemerosotan ekonomi pada kelas bawah. Lihatlah di berbagai wilayah yang notabene masih dalam status kampung kumuh. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pada tahun 2017 mencatat 86% wilayah di DKI masuk dalam kategori kumuh. Kampung kumuh tersebar di sejumlah titik kota. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190819173753-22-422766/foto-menengok-kampung-kumuh-di-sudut-sudut-jakarta
Dengan bukti di atas, pemerintah mustinya mengalokasikan biaya pemindahan ibu kota untuk memperbaiki keada'an di kampung kumuh, dengan cara memperbaiki pembangunan yang memadai dan nyaman bagi masyarakat sekitar kampung kumuh.
Dan mengingat hutang Indonesia yang sudah memasuki angka 4.800 T yang dalam pelunasannya menggunakan mekanisme gali lubang tutup lubang. Alternatif pembiayaan ibu kota melibatkan swasta ini akan semakin mengukuhkan Neolibaralisme ekonomi sebab Negara telah berhutang pada swasta sehingga akan berada di bawah kontrol swasta. Tak di pungkiri bahwa pemindahan ibu kota bermuatan politis. Hal ini di buktikan dengan penyataan yang gamblang dari Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara, menyatakan bahwa pemindahan ibu kota Negara ada kaitannya dengan proyek OBOR china dan proyek New jakarta 2025.
Entah apa yang ada di pikiran penguasa, mungkin hanya memikirkan keuntungan saja karena pengamat ekonomi dari Institute for development or economic and finance atau di singkat INDEF, Bima Yudistira, beliau memandang ada sejumlah resiko terkait pemindahan ibu kota:
Yang pertama : Bagi hutan lindung di sana. Pemindahan ibu kota akan menyebabkan konversi hutan dan lahan untuk pembangunan kota. Dikhawtirkan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, mengkhawtirkan polusi udara seperti yang terjadi di Jakarta, salahsatunya karena banyak PLTU batubara, pasalnya Pemerintah merencanakan pembangunan PLTU batubara di beberapa wilayah Kaltim.
Yang kedua :Tata ruang. Tata ruang juga akan menimbulkan masalah. Apalagi pihak swasta terlibat dalam pembangunan ibu kota. Pihak swasta akan mengintervensi, karena Negara merasa balas budi kepada pihak swasta
Yang ketiga : Perubahan sosial budaya dan konflik sosial bisa terjadi terutama mulai dari pemindahan ASN. Pemindahan swasta kesana juga bisa menimbulkan konflik baru.
Ke empat : Spekulan tanah di daerah pemindahan ibu kota. Ini menyebabkan biaya pembebasan lahan cukup tinggi dan akhirnya Pemerintah kembali berhutang dan beban hutang menjadi membengkak
Ke lima : Inflasi meningkat karena adanya arus ubanisasi sehingga dampak pemindahan ibu kota akan menimbulkan lonjakkan harga kebutuhan pokok.
Ke Enam : Terjadinya ketimpangan ekonomi melebar imbas dari pendatang.
Berbagi dampak buruk yang akan terjadi kemudian, lantas mengapa Pemerintah seolah grasa grusu memindahkan ibu kota? Lalu dimana keuntungan untuk rakyat? Inilah dampak dari penerapan sistim ekonomi neoliberal sebab yang di untungkan hanyalah pemilik modal, atas nama kerja sama Negri tergadai.
Berbeda halnya jika Negri ini menerapkan sistim Islam yang dimana ketika terjadi pemindahan ibu kota tidak memakan biaya sedikitpun. Seperti yang terjadi pada masa Khilafah. Sejarah pernah mencatat pindahnya ibu kota dari Bagdag ke Turkey, sebab setiap kebijakan pembangunan dalam islam berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Berikut hal yang diperhatikan Khilafah dalam pembentukan ibu kota baru hingga menuai keberhasilan.
1. Landasan falsafah idiologi yang mendasari pembentukan ibu kota baru. Dalam islam falsfah ibu kota baru adalah tanggung jawab negara untuk memakmurkan semua rakyatnya di setiap jengkal wilayahnya dan menjaganya dan menjaga daerah perbatasan dari musuh.
2. Kebijakan ekonomi yang mensejahtarakan semua. Dalam ekonomi islam, bahwa kepemilikan ekonomi terbagi dalam tiga ranah, yaitu hak kepememilikan individu, kepemilikan umum dan Kepemilikan Negara.
3. Adanya kebijakan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Negara. Ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kebutuhan, bukan jumlah kekayaan yang di hasilkan dari proses pemerataan jumlah penduduk di setiap wilayahnya.
Kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan pernah kita jumpai pada sistim kapitalis neoliberal yang semua kebijakannya di abadikan untuk kepentingan-kepentingan pemilik modal.
Maka dari itu, tidak ada jalan keluar lain selain bersegera menerapkan sistim islam di dalam kehidupan kita. Karena dengan diterapkannya sistim islam, Allah akan menurunkan rahmatNya.
Wallahu'alam
Post a Comment