Penulis : Dania Puti Rendi
(Pemerhati Generasi dan Peradaban)
Pro-kontra pemindahan ibukota menjadi isu utama diberbagai media mainstream maupun media sosial. Pasalnya, pindahnya ibukota menjadi solusi, ibaratkan tambal sulam. Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, bahwa Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim menilai, upaya pemerintah yang membandingkan pemindahan ibu kota dengan negara lain salah kaprah. "Logika saya, kalau [DKI Jakarta] rusak, harus diperbaiki. Tapi ini menjadi alasan untuk pindah. Jakarta macet, Jakarta terendam, rusak, harus pindah," tegasnya.
.
Emil memandang, keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota di tengah masalah yang menimpa Jakarta justru seperti lari dari tanggung jawab. Seharusnya, kata dia, pemerintah menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
.
Sedangkan, Senin (26/8), Presiden Jokowi mengumumkan bahwasanya Kalimantan Timur resmi menjadi ibukota baru, dengan berbagai. Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.Keempat, kata Presiden, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.Menurut Kementerian PPN, estimasi total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp 466 triliun. (Republika.com).
.
Dan, menjadi viral dan menarik terkait permasalahan pindahnya ibu kota ini, ialah argumen cerdas yang diungkap oleh seorang influencer millenials, Sherly Annavita di forum ILC (20/8), bahwa ia menyatakan, pindahnya ibukota merupakan bentuk konfirmasi kegagalan Presiden dalam menangani permasalahan Jakarta.
.
Pasalnya, bagaimana tidak, padahal penuntasan masalah banjir, polusi, dan macet Jakarta, menjadi janjinya saat kampanye Pilgub silam. Namun, masalah Jakarta kini menjadi alasannya untuk memindahkan ibukota. Maka, wajar banyak pihak yang kontra terkait pemindahan ini.
.
Dapat diambil kesimpulannya, yang menjadi akar permasalahan bukanlah Jakartanya, namun kesalahan terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan di ibukota sendiri. Dan tidak menuntup kemungkinan, ibukota baru bisa sama nasibnya dengan Jakarta, karena, kebijakan-kebijakannya pun sama.
.
Selain, itu ada indikasi ketergesa-gesaan disana. Karena, seharusnya, banyak hal yang harus dipertimbangkan, untuk masalah Jakarta saja belum tuntas, bagaimana akan membangun ibukota baru, inilah mengapa solusi yang diberikan terkesan tambal sulam.
.
Bahkan, pemerintah dituding kongkalikong dengan pihak swasta dalam penentuan lokasi ibu kota baru itu.Tudingan itu pun muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, sehari setelah Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru, pengembang kelas kakap seperti PT Agung Podomoro Land Tbk memasang iklan satu halaman penuh di Harian Kompas edisi Selasa (27/8/2019).
.
Dalam iklan tersebut, PT APLN memajang foto apartemen bernama Borneo Bay City dengan disertai embel-embel "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara". Dan, setelah viral mengenai kongkalikong dengan swasta, pemerintah menyatakan 90 persen lahan yang akan dijadikan ibukota milik negara.
.
Walaupun begitu, pemindahan ibukota ini tidak terlepas dari intervensi perorangan atau sekelompok pihak semata. Karena, wajar itu terjadi jika menerapkan sistem Kapitalis berwatak Liberalis. Dimana, korporasi ikut campur tangan atas kebijakan-kebijakan yang ada, maka tidak heran jikahalnya memicu problem baru dari pemindahan ibukota ini.
.
Sedikit banyak nya akan menguntungkan pihak korporasi, mengingat pidato Presiden terkait visi misi Indonesia setelah dinyatakan menjadi pemenang PEMILU 2019 silam, Presiden menyebutkan akan membuka kesempatan seluas-luas investasi di Indonesia ini. Dengan begitu lebih menekankan kepada kita bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat sepenuhnya tidak berdaulat.
.
Semua fakta itu sangat jelas sekali menggambarkan bagaimana rusaknya hukum buatan manusia yang memisahkan diri dari aturan agama, yang menjadi dasar pondasi sistem yang berideologikan Kapitalis-Liberalis-Sekuler. Tak akan pernah menjadi problem solving untuk semua permasalahan yang ada, malahan menjadikannya semakin kompleks ibarat benang kusut.
.
Maka, pandangan seperti apa dan aturan apa yang akan membuahkan problem solving?
.
Satu-satunya hukum dan aturan Islam yang mampu menjawab itu. Karena, telah terbukti secara history selama 13 abad lebih menaungi peradaban dunia.
.
Salah satu fakta sejarahnya ketika, pemindahan ibukota Daulah Islam dari Baghdad ke Konstantinopel (sekarang Istanbul) setelah dilakukan futuhat oleh Sultan Muhammad Fatih dengan strategi paling jitu.
.
Pemindahan ibukota itu, sama sekali tidak terdapat intervensi dari bangsa Eropa. Karena, dalam Islam negara haruslah menjadi negara yang berdaulat, karena dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan keumatan.
.
Karena, ditambah lagi pemimpin dalam Islam harus memiliki ketakwaan individu yang mantap.
Sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam :
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya". (HR. Mutafaq 'alaihi)
Jika, seorang pemimpin memahami hak dan kewajibannya dalam memimpin maka, akan mustahil pemimpin bertindak sewenang-wenang. Namun, pemimpin seperti itu di sistem sekuler hari ini sangat jarang ditemukan, berbeda dengan sistem yang menjadi umat di dalamnya diselimuti oleh suasana keimanan yang mantap dan tidak terkecuali pemimpin nya.
.
Maka bagaimana mewujudkan, umat terbaik dimana pemimpin memaksimalkan kewajibannya, yakni dengan beramar makruf nahi munkar sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-'Imran : 110,
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Post a Comment