N3 Limapuluh Kota - Guna menciptakan Pemerintah yang
professional dan berintergritas tinggi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Limapuluh Kota, melalui Bagian Organisasi Setda Limapuluh Kota menggelar
sosialisasi dan internalisasi percepatan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, di aula Dinas Kesehatan
Limapuluh Kota, Selasa (20/8).
Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan Setda
Limapuluh Kota, Dedi Permana, Kabag Organisasi, Deki Yusman, Kepala OPD
di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, Camat se- Kabupaten Limapuluh Kota
dan tamu undangan lainnya.
Bupati Limapuluh Kota, Ir.H Irfendi Arbi, M.P dalam sambutannya yang pada saat itu
diwakili oleh Asisten Pemerintahan Setda Limapuluh Kota, Dedi Permana
mengatakan, dalam reformasi birokrasi ini kunci awalnya adalah dari hal
yang terkecil yakni kedisiplinan ASN, mulai dari disiplin waktu hingga
ke bidang yang lebih besar lainnya dalam hal pelayanan kepada
masyarakat.
Selain itu ia mengatakan, langkah berikut yang tak kalah
penting dalam hal percepatan birokrasi adalah melaksanakan fungsi
perencanaan yang sesuai dengan rencana jangka menengah dan rencana
strategi dituangkan dalam Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Limapuluh Kota sehingga visi, misi dan tujuan pembangunan daerah dapat
tercapai.
Untuk itu, ia mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan, agar pemerintah daerah bersiap untuk melakukan managemen perubahan birokrasi, baik perubahan yang menyangkut mental aparatur maupun perubahan kelembagaan.
“Karena nantinya, aparatur yang diharapkan adalah aparatur
yang bermental melayani serta memiliki SDM yang cakap, dalam
menyelesaikan tugas pokok fungsi yang diembannya,”sebutnya.
Melalui reformasi birokrasi ini diharapkannya penataan sistem penyelenggaraan dalam rangka untuk mencapai pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan
sesuai dengan harapan masyarakat Limapuluh Kota. " Untuk itu, diperlukan
berbagai macam terobosan dalam hal peningkatan percepatan Reformasi
Birokrasi pada masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota,"
ujarnya.
Selanjutnya ia juga menghimbau seluruh jajarannya untuk
dapat mewujudkan semangat dan komitmen serta motivasi untuk
mengimplementasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Nasional di daerah yang ia pimpin.
"Jadi untuk berjalan baiknya, reformasi birokrasi di Limapuluh Kota,
kita harus berpanutan pada delapan era perubahan yaitu manajemen
perubahan, penguatan sistem, pengawasan, penguatan akuntabilitas
kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem
manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan yang
meningkatkan kualitas pelayanan publik," himbaunya.
Terakhir, Bupati Irfendi Arbi berharap peserta sosialisasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota
tahun 2019 tersebut dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan
sungguh-sungguh dan ia berharap narasumber untuk memberikan materi
sosialisasi yang mudah dipahami, sehingga seluruh OPD di Limapuluh Kota
dapat menyusun Reformasi Birokrasi dengan baik.
“Kepada seluruh perserta sosialisasi, saya harapkan dapat
mengikuti agenda ini dengan sungguh-sungguh, agar memberi manfaat bagi
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah kita ini,”pungkasnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Limapuluh Kota, Deki
Yusman, selaku ketua panitia kegiatan pada laporannya, mengatakan
kegiatan ini di ikuti oleh 43 OPD diseluruh Pemkab Limapuluh Kota dengan
menghadirkan narasumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
Dikatakannya, kegiatan sosialisasi ini,
dilaksanakan sesuai dengan keputusan Bupati tentang pembentukan tim
sosialisasi percepatan pelaksanaan reformasi di lingkungan Pemkab
Limapuluh Kota. Serta berdasarkan Peraturan Presiden No: 81 tahun 2010,
tentang gambaran rencana tindak lanjut reformasi birokrasi tahun 2010– 2025, dimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap satu di tahun 2010 – 2014, tahap dua tahun 2015 – 2019, dan tahap ketiga tahun 2020 – 2025.
“semoga dengan kegiatan sosialisasi ini dapat menciptakan
pemerintah yang professional dan berintergritas tinggi, yang mampu
meyelnggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen
pemerintah yang demokratis di Kabupaten Limapuluh Kota. Sehingga
kita mampu menghadapi tantangan melalui tata kelola pemerintahan yang
baik,”pungkasnya. (Rstp)
Post a Comment