Pemilihan Wakil Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Ciptakan Polituk Yang

Oleh Sri Yulianti 

(Ibu Pemerhati Pengajian Sukarami Palembang)

Politik uang, Money Politik, Vote Buying, Serangan pajar apapun namanya marak terjadi menjelang Pencoblosan. Namun aktivitas terlarang ini masih sulit untuk di buktikan.

Fenomena politik uang hanya dapat dilihat dalam sistem Demokrasi, sistem yang di bangun dimana rakyat diberi hak mutlak untuk memberikan secara politik siapa saja yang akan di beri kekuasaan untuk memerintah melalui suatu jalan yang dinamakan Pemilihan Umum.

Fenomena ini dapat dilihat mulai dari Tingkat Pusat, pemelihan presiden dan Wakil presiden, pemilihan anggota legislatif yang akan mendudukin jabatan di DPRRI. Tingkat propinsi dan daerah  wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan DPRD. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati, Walikota. Bahkan ditingkat desa pemilihan kepala desa dan juga pemilihan ketua Rt. Di sektor pendidikan pun tak bisa lepas dari politik uang seperti pemilihan rektor dan dekan di univeraitas, juga pemilihan kepala sekolah wow pantantisnya negri demokrasi.

Politik uang bukanlah fenomena baru yang di temui di negri demokrasi, para pelakunya bergerak mulai dari masa tenggang sampai hari pencoblosan. Penelitian yang dilakukan psikology politik Indonesia (UI) Hamdi Muluk mendapatkan keterpilihan seorang calon ditentukan oleh tiga hal di ketahui, di kenal, di sukai.

Cara tercepat untuk seorang calon mendapatkan tiga syarat itu adalah dengan tatap muka dalam bentuk apapun, disengaja atau pun tidak di sengaja serta memberikan bantuan. Namun kata beliau ada juga cara instant untuk mendapatkan hal tersebut tanpa harus bersusah payah mengejar tiga syarat itu,karna sudah terlalu banyak calon dan tidak mungkin bagi masyarakat untuk mengenalinya, masyarakat hanya akan mengenal saudaranya, tetangganya atau temannya saja..

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu ) Fritz Edward Siregar mengungkapkan, di zaman modern saat ini banyak cara yang bisa di lakukan melalui politik uang. Lebih dari 40 kasus terbongkar dan semua sudah di adili (compas.com). Pemilu memegang peran Penting dalam siatem demokrasi.

Fenomena negatif politik uang muncul dalam demokrasi di Indoneaia karna rendahnya pengawasan dan sosialisasi secara rutin dari banwaslu sehingga para elit dan timses parpol dengan leluasa melakukan "Kedermawanan" melalui bantuan tunai dan non tunai, Mulai dari bagi-bagi sembako, pembagian token listrik, penggratisan pajak bumi dan bangunan selama 1 tahun, penggratisan pajak kendaraan bermotor selama 1 tahub dan lain sebagainya.

Berbeda dengan pemelihan wakil rakyat didalam pemerintahan sistem Islam yang mana hal itu tak perlu di lakukan. Menjadi pemimpin didalam pemerintahan islam adalah berdasarkan sikap amanah dan taqwa. Jabatan didalam ajaran Islam adalah amanah yang akan di bawa tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Pejabat diangkat berdasarkan Ridho dan dipilih rakyat untuk mendapatkan kepecayaan rakyat menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Al-quran dan As-sunah.

Hakikat kekuasaan di dalam islam berdasarkan politik taqwa karna jabatan atau kekuasaan adalah amanah dari Allah swt pada akhirnya akan di pertanggung jawabkan pada Allah.

Wallahu allam bi ashoab.