Jokowi Kalah di Sumbar, Triliyunan Dana Tetap Digelontorkan

Oleh : Novri Hendri, S.Sos

Wartawan Utama

PADANG - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, Jokowi kalah di Sumbar. Kekalahan mantan Gubernur DKI tersebut tak berpengaruh pada pembangunan infrastruktur di daerah yang dominan memilih Prabowo. Triliyunan dana tetap digelontorkan untuk pembangunan daerah yang dipimpin kader PKS, Irwan Prayitno. Terbukti, sejak tahun 2014 - 2018, Sumbar dimanjakan puluhan triliyunan dana APBN.

Kekalahan Jokowi, kembali terjadi pada Pilpres 2019 di Sumbar. Bahkan, kekalahan tersebut sangat signifikan mencapai 87 persen. Wajar saja, timbul pertanyaan, apakah Jokowi kembali mengelontorkan dana APBN pasca dua kali kekalahan tersebut. Keraguan pun muncul, seiring viralnya diberbagai media online dan cetak. Jangan Anak Tirikan Sumbar. Begitulah makna berita yang viral, meski sudah diklarifikasi terkait berita viral tersebut.

Tak tanggung tanggung triliyunan dana digelontorkan, berulang kali kunjungan dilakukan. Sepertinya, Jokowi tak terpengaruh dengan kekalahannya di Sumbar tahun 2014. Pembangunan infrastruktur di Sumbar, makin berjalan kencang. Sebagai seorang Presiden Jokowi, tetap melakukan pemerataan pembangunan, tanpa diskriminasi, terutama daerah yang minim memilihnya.

Tahun 2014 sampai 2018. Triliyunan dana sudah digelontorkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumbar. Dana APBN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga dan Dirjen SDA, mencapai triliyunan pertahunnya. Alhasil, pembangunan infrastruktur bergerak kencang dan berpengaruh, makin menggeliat perekonomian masyarakat Sumbar.

Bukti triliyunan dana APBN tahun 2014 - 2018 digelontorkan untuk memanjakan pembangunan di Ranah Minang ini, sudah dikerjakan Kementerian PUPR dan merubah wajah Sumbar yang semakin 'mancilak'.

Dana Kementerian PUPT triliyunan tersebut disalurkan, melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman, Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan, Satuan Kerja Penataan Bangunan Lingkungan, Satuan Kerja Pengenbangan Perumahan dan Satuan Kerja Pengembangan  Sistim Air Minum.

Rincian triliyunan dana APBN mempercepat infrastruktur Sumbar. Untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, pelebaran sembilan ruas jalan nasional program Winrip Rp 1,4 triliyun. Pembangunan jalan baru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh sepanjang 40,8 Km Rp 217 miliyar. Pembangunan jalan Trans Mentawai Rp 200 miliyar. Pembangunan jembatan Sungai Dareh Dharmasraya Rp 91 miliyar. Pelebaran jalan Lubuk Selasih - Alahan Panjang Rp 35 miliyar. Pembangunan jalan Padang By Pass Capacity Building 27 Km Rp 1,2 triliyun.

Selanjutanya disalurkan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V, pembangunan Irigasi Batang Anai 1 dan 2 Kabupaten Padang Pariaman Rp 259 miliyar. Pembangunan irigasi Sawah Laweh Tarusan Pesisir Selatan Rp 107 miliyar. Pembangunan irigasi Batang Sinamar Kabupaten Tanah Datar Rp 74,9 miliyar. Pembangunan irigasi Batang Bayang Pasaman Barat Rp 260 miliyar. Pembangunan irigasi Ampiang Parak Pesisir Selatan. Pembangunan irigasi Batang Antokan Kabupaten Agam Rp54 miliyar.

Pembangunan irigasi Batang Hari Rp 31,5 miliyar.  Pengendalian banjir Batang Agam Kota Payakumbuh Rp 168 miliyar. Pengendalian banjir Batang Lenbang Kota Solok Rp 9,8 miliyar. Pengendalian banjir Batang Kuranji Kota Padang Rp 238 miliyar. Pengendalian banjir Batang Bangko Rp 114 miliyar. Pembangunan embung Bulakan Payakumbuh Rp 3 miliyar. Pembangunan Embung Tambuo Bukittinggi Rp 9,5 miliyar. Program padat karya tunai 2018 Rp 33 miliyar.

Sedangkan Dirjen Cipta Karya juga keciprat dana triliyunan rupiah. Dana sebesar itu, digunakan untuk Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan kawasan kumuh Batang Arau Rp 25 miliyar. Satuan Kerja Penyehatan Sistim Lingkungan, pembangunan instalasi lumpur Tinja Agam dan perbaikan Tempat Pembuangan Akhir Payakumbuh.

Satuan Kerja Penata Bangunan Lingkungan, pembangunan Pasar Atas Bukittinggi Rp 354 miliyar. Pembangunan kawasan Seribu Rumah Gadang Rp 110 miliyar. Penataan Mesjid Raya Sumbar Rp 40 miliyar.

Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Rusun Ponpes Prof. Dr. Hamka Padang Rp 8,7 miliyar. Rusun Sentra Tenub Batik Tanah Datar Rp 9,8 miliyar. Asrama MTI Candung Agam Rp 2 miliyar. Rusun mahasiswa ISI Padang Panjang Rp 13 miliyar. Rusun mahasiswa Unand Rp 22,1 miliyar. Bantuan simultan Perumahan Swadaya Rp 97,5 miliyar.  Satuan Kerja Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, pembangunan SPAM Kota Payakumbuh Rp 20,5 miliyar. Hibah Air Minum PDAM Padang 2018 Rp13,5 miliyar. SPAM Kota Padang Rp 34 miliyar.

Tahun politik 2019, Jokowi ikut bertarung Pilpres, juga menggelontorkan dana puluhan triliyun. Dana APBN tersebut dimanfaatkan untuk, pembangunan Pasar Kota Pariaman Rp120 miliyar. Pembangunan tol Padang Pariaman - Pekanbaru Rp78 triliyun. Penataan kawasan pemukiman kumuh Seberang Padang - Seberang Palinggam Rp18 miliyar. Pembangunan jalan Alahan Panjang - Batas Jambi Rp180 miliyar. Pembangunan jalan Tapan - Batas Bengkulu Rp 376 miliyar. Padat Karya Tunai untuk 350 lokasi 19 Kabupaten Kota Rp 101 miliyar.

Tentu timbul pertanyaan, apakah dengan kalahnya Jokowi di Sumbar dan hanya memperoleh suara 13 %, meski di dukung kepala daerah, akan berpengaruh terhadap infrastruktur Sumbar yang sebelumnya telah digelontorkan puluhan triliyun.

Sebagai negarawan, Jokowi tak menyimpan rasa dendam. Terbukti, kalah di Pilpres 2014, malah Jokowi makin memperhatikan Sumbar, termasuk melakukan kunjungan beberapa kali.

Dan, istilah anak tiri, diyakini tidak akan dilakukan oleh Jokowi. Sebab, Sumbar menyimpan potensi besar, baik Sumber Daya Manusianya, maupun Sumber Daya Alamnya. Jatah Menteri, dipastikan juga tak lari dari Putra Putri terbaik Ranah Minang ini. Pilpres tak akan menyisakan dendam, hanya pesta demokrasi memilih pemimpin di negeri ini.