Terkait P2DK, Koordinasi Antar Dinas Dinilai Mandul

(Photo : Net)

N3, Sarolangun, Untuk dapat tercapainya efisisensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah TeamWork yang kuat dalam melaksanakan atau mengsukseskan kegiatan dalam pembangunan.  Terpantau, bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi sehingga akibatnya adalah bahwa hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktifitas pembangunan, perlu dilakukan suatu studi atau kajian tentang pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah. 

Begitu halnya yang terjadi pada program unggulan (P2DK) Bupati dan wakil Bupati terpilih Sarolangun yakni  terkait pemberitaan yang telah beredar bahwa dalam pembelian bibit sapi di kecamatan pelawan diduga ada mark up. Hal itu terjadi salah satunya disebabkan oleh kurang koordinasi antar dinas terkait. Hal itu diakui oleh Disnnakkan Sarolangun. Jum’at (9/11).

Kepada Media ini Asnawi, SP.MH Pj Kepala Dinas Perternakan Dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Sarolangun mengatakan, Bahwa Pihak Disnnakkan telah berusaha  ingin melakukan koordinasi dengan dinas BPMD dengan cara melayangkan surat resmi guna untuk mengsukseskan program P2DK. Namun hal itu dianggap sepi oleh dinas BPMD,

“ Kita telah mencoba untuk melakukan koordinasi dengan cara melayangkan surat resmi. Terkait juknis, kita memang orang teknis dan kita memiliki orang yang ahli dibidang itu. Namun surat resmi yang kita kirim tidak ditanggapi. Setelah terjadi permasalahan dilapangan baru kelabakan dan perlu kami. Jadi, ini merupakan Program Primadona mari kita sukseskan secara bersama – sama dan tetap mengacu dan pedoman dan Juknis “. Kata Asnawi, SP, MH Disnakkan Sarolangun.

Sementara itu Asnawi juga mengatakan bahwa setiap dinas yang memiliki program menyangkut perternakan dan perikanan supaya dapat meningkatkan koordinasi dengan pihaknya,

" Kami mendapat kendala bahwa dinas terkait yang komoditinya ada hubungan dengan peternakan dan perikanan mereka tidak melakukan koordinasi. kami ingin apapun bentuk kegiatannya khususnya pertenakan dan perikanan harus dilaksanakan sesuai juknis, karena kami punya orang teknis yang ahli di bidang itu ". Tegasnya.

Lebih lanjut Asnawi menjelaskan, ketidaktahuan dalam juknis membuat keteledoran dalam setiap palaksana di desa guna menjalankan kegiatan program pemerintah termasuk program unggulan P2DK,

“ Saya pernah mendapat laporan dari beberapa desa. Setelah ada masalah baru melapor. Padahal pada awal atau sedang dilaksanakan suatu kegiatan pihak kami tidak pernah diberitahukan apalagi untuk diikut sertakan. Namun, untuk program unggulan P2DK kita tetap eksen dan terus berupaya untuk melaksanakan yang terbaik. Salah satunya mengirimkan surat resmi kepada setiap camat guna untuk melakukan Koordinasi “. Tandasnya. (nal)