N3, Sumbar ~ Pasca kunjungan Menteri PAN RB
ke Sumbar beberapa waktu lalu, membawa berkah bagi ASN karena adanya kenaikan gaji dan gaji 13 dan
tunjangan lebaran bagi ASN Republik Indonesia tahun 2018, yang telah
diaetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit saat
menjadi inspektur upacara priodik bulanan di halaman kantor Gubernur,
Senin (23/4/2018).
Lebih lanjut wagub Nasrul Abit menyampaikan, kenaikan gaji ASN
diharapkan juga dibarengi dengan peningkatan kinerja, karena selama ini
masih ada hanya mengambil absen dikantor tanpa ada kerja sama sekali.
Diealnya disiplin waktu masuk kantor juga dibarengi oleh disiplin
produktifitas kinerja sebagai bukti dari pertanggungjawaban sebagai ASN.
Kepada para penjabat agar membagi tugas habis kepada bawahan, sehingga
jangan ada staf yang tidak dapat pekerjaan.
"ASN Sumbar mesti mampu meningkatkan kesadaran bekerja agar pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tanpa ada semangat kerja dari
ASN pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena itu
ASN diharapkan memberikan pengabdian terbaik untuk kemajuan daerah,"
himbau Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja ASN
pemprov yang berhasil meraih penilaian dari BPK RI Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), segera selesaikan hal-hal laporan temuan yang segera
di tuntas, karena bagi yang belum tuntas berarti tidak ikut
berkuntribusi dalam WTP ini.
Kemudian juga diharapkan perhatian kepada ASN yang berkaitan dengan
program pembangunan daerah tertinggal agar memberikan updata yang baru
dalam pelaporan 3 daerah tertinggal di Sumatera Barat, Pasamam Barat,
Solok Selatan dan Mentawai.
Karena ditahun 2019 akan ada evaliasi dan penilaian terhadap 122 daerah
tertinggal di Indonesia. Kita berharap 3 daerah tertinggal di Sumbar
segera terlepas dari karegori daerah tertinggal. Jiia tidak ada 3 daerah
tersebut lepas dari daerah tertinggal tentu akan menunggu lima tahun
mendatang dan ini menandakan kita tidak berhasil bekerja dalam
pembangunan saat ini.
"Oleh karena itu diharapkan OPD terkait dapat melakukan evaluasi lebih
awal agar apa-apa yang perlu dilakukan percepatan untuk keberhasilan
lepas dari daerah tertinggal. Kita jangan pernah bangga menjadi daerah
tertinggal, karena itu menandakan masyarakat masih belum sejahtera dan
dianggap rendah,"ungkap Nasrul Abit. Relis/ Zardi