N3 Payakumbuh - Untuk
meningkatkan kemandirian hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, Dinas
Kesehatan kota Payakumbuh menggelar Forum OPD, mewujudkan Renja Prioritas tahun
2019 bertempat di Lantai II Puskesmas kelurahan Payolansek dan diikuti 40
pimpinan OPD terkait, Rabu (14/3). Tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan, Sat Pol
PP, DP3AP2KB, pimpinan puskesmas se kota Payakumbuh, Kepala UPT RS Adnaan WD,
Pimpinan RSI Yarsi, IDI, PDGI dan undangan lainnya. Rapat ini dipimpin langsung
Kepala Dinas Kesehatan Elzadaswarman dengan moderator, Desmon Korina.
Sebagaimana dipaparkan Kepala
Dinas Kesehatan, saat ini kita dihadapkan dengan keprihatinan banyaknya
penyakit menular dan tidak menular yang melanda warga kota. Untuk meminimalisir semua itu perlu adanya
program perilaku hidup sehat dan meningkatkan kualitas lingkungan sehat. Salah
satu dengan “CERDIK” diperuntukkan bagi masyarakat yang sehat dan belum
terserang penyakit apapun.
Ia mengatakan, perilaku CERDIK
itu sendiri adalah menCek kondisi kesehatan secara berkala, Enyahkan asap
rokok, Rajin melakukan aktivitas fisik, Diet sehat dengan Kalori seimbang.
Sementara perilaku patuh bagi yang telah terkena penyakit dengan pengobatan
yang tepat, tetap diet sehat dan gizi seimbang, upayakan beraktivitas fisik
dengan aman dan hindari rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya.
Ditambahkannya, Forum OPD ini
bertujuan untuk melahirkan sebuah Renja Prioritas tahun 2019 yang diawali
dengan penyusunan renstra bersama OPD terkait, sebagaimana telah diatur dalam
Permendagri No 86 tahun 2017. Renja tersebut selanjutnya akan tergambar dalam
indikator kinerja utama dan standar keberhasilan dalam pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Bappeda
diwakili Kabid Sosbud, Yuswaldi yang hadir bersama 3 orang rekannya, mengakui
beban tugas dan kerja Dinas Kesehatan beserta jajarannya sangat banyak dan
cukup kompleks, karena menyentuh langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“ Saking pentingnya pelayanan dan
pendidikan kesehatan kepada masyarakat, Pemko Payakumbuh telah mengalokasikan
dana APBD sebesar 10 % untuk Dinkes dan jajarannya. Meskipun dana itu
sebenarnya belum lagi bisa menciptakan kesejahteraan dan peningkatan layanan
kesehatan, tapi kami apresiasi dengan berbagai prestasi yang diraih jajaran
dinas kesehatan. Terkait terjadinya perubahan SOTK di dinas kesehatan, mungkin
ada perlunya Perda No. 17 tahun 2016 kita tinjau lagi secara bersama, untuk
diusulkan SOTK yang baru,” pesan Yuswaldi.
Pada sesi tanya jawab, Kabid
Pendidikan dasar, Irwandi Damawan mengusulkan adanya koordinasi dan kerjasama
terkait penetapan standar WC yang sehat dan sanitasi yang layak pada lembaga
penyelenggara pendidikan, dalam hal ini tingkat SD dan SLTP.
Pengusul lainnya datang dari IDI
yang disampaikan, dr. Junaidi. Ia menyampaikan bahwa sudah sepatutnya UU No. 29
Tahun 2004 tentang pengawasan diterapkan secara optimal, karena banyak
fasilitas kesehatan yang belum memiliki izin operasional termasuk ketersediaan
SDM yang bersertifikasi.
Usul selanjutnya juga datang dari
Perwakilan DP3AP2KB yang disampaikan, Taufik. Taufik menyebutkan bahwa perlunya
ada koordinasi dan kerjasama Dinkes dengan DP3AP2KB dalam peningkatan kualitas
ketahanan keluarga, termasuk tindak lanjut pengawasan IRT UKM.
Menyikapi usulan dan saran yang
disampaikan beberapa peserta Forum OPD, Kadinkes Elzadaswarman berjanji akan
melakukan koordinasi ketat dengan OPD terkait termasuk Sat Pol PP dalam
penegakan dan pengawasan pelaksanaan Perda, sehingga nantinya tiada lagi
istilah “Sagan Wak”. Karena selama ini sudah terlalu banyak tolerir yang kita
diberikan, termasuk oleh OPD lain.
“ Mohon kerjasama OPD terkait
dalam pelaksanaan pengawasan nantinya. Selain itu dalam inas Renja 2019
dkesehatan kita masih fokus pada implementasi program perilaku hidup sehat dan
peningkatan kualitas lingkungan sehat pada masyarakat,” pungkas Elzadaswarman. (Rahmat
Sitepu)